JAKARTA - Jakarta Policy Movement (Jakpol Movement) mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan (lapas) setelah mencuatnya temuan fasilitas mewah menyerupai apartemen di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Direktur Eksekutif Jakpol Movement, A Maulana Yusuf, menilai langkah Ombudsman Republik Indonesia yang akan melakukan investigasi terhadap tata kelola pemasyarakatan dari hulu hingga hilir merupakan momentum penting untuk membongkar persoalan yang selama ini berpotensi luput dari pengawasan.
Menurutnya, pemberian sanksi terhadap sejumlah pegawai yang diduga terkait persoalan tersebut merupakan langkah awal, tetapi tidak cukup jika tidak dibarengi evaluasi terhadap sistem pengawasan dan tata kelola pemasyarakatan secara keseluruhan.
Maulana mengingatkan agar penanganan kasus tidak berhenti pada pencopotan pejabat, sanksi disiplin, atau pembongkaran fasilitas yang menjadi sorotan.
Pola penanganan semacam itu dinilai berisiko menjadikan persoalan hanya selesai di permukaan, sementara celah yang memungkinkan praktik serupa tetap terbuka.
“Jangan sampai setiap persoalan baru bergerak setelah muncul ke publik. Ketika kasus mencuat, dilakukan pemeriksaan, sejumlah pihak dikenai sanksi, kemudian persoalan dianggap selesai. Padahal yang harus dibenahi adalah sistem yang memungkinkan pelanggaran itu terjadi,” kata Maulana dalam keterangannya, Selasa (6/102/2026).
Ia menyebut terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pemasyarakatan. Salah satunya adalah belum optimalnya mekanisme audit terhadap aset serta fasilitas yang berada di lingkungan lapas.
Menurutnya, inventarisasi dan pemeriksaan fasilitas yang dilakukan secara berkala dan transparan diperlukan untuk mencegah munculnya ruang-ruang eksklusif yang berpotensi disalahgunakan. Pengawasan juga tidak boleh hanya mengandalkan mekanisme internal.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan tindak lanjut atas temuan lembaga pengawas eksternal.
Jakpol Movement menilai rekomendasi pengawasan harus memiliki mekanisme tindak lanjut yang lebih kuat sehingga tidak berhenti sebagai urusan administratif.
Selain itu, Maulana menyoroti pentingnya membedakan secara jelas antara pelanggaran disiplin, maladministrasi, dan dugaan tindak pidana seperti suap, gratifikasi, maupun korupsi.
Temuan fasilitas istimewa bagi narapidana, menurut dia, semestinya dapat menjadi pintu masuk pemeriksaan lebih luas apabila ditemukan indikasi transaksi atau keuntungan ilegal.
“Ketika ada indikasi pemberian fasilitas khusus yang melibatkan transaksi atau keuntungan tertentu, penanganannya jangan otomatis berhenti sebagai pelanggaran etik. Harus ada mekanisme yang memungkinkan temuan tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum dan ditelusuri aspek keuangannya,” ujarnya.
Untuk mencegah kasus serupa berulang, Jakpol Movement mengusulkan sejumlah langkah pembenahan.
Pertama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan didorong membuat standar audit fisik serta inventarisasi fasilitas lapas secara berkala, setidaknya setiap enam bulan.
Hasil pemeriksaan tersebut, lanjutnya, perlu ditempatkan dalam kerangka keterbukaan informasi publik dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
Dengan demikian, pengawasan terhadap kondisi lapas tidak sepenuhnya berada di ruang internal institusi.
Kedua, diperlukan mekanisme penanganan terpadu apabila ditemukan fasilitas istimewa yang diduga berkaitan dengan praktik suap, gratifikasi, atau korupsi.
Koordinasi antara pengawas internal, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dinilai penting agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Ketiga, Jakpol Movement meminta pemerintah menjadikan rekomendasi perbaikan dari Ombudsman RI sebagai bahan utama dalam mengevaluasi sistem pengawasan, manajemen sumber daya manusia, serta pengelolaan lapas secara nasional.
Langkah terakhir yang dinilai penting adalah memperluas ruang pengawasan dari masyarakat sipil dan lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang hak asasi manusia.
Menurut Maulana, keterlibatan pihak eksternal diperlukan untuk memperkecil potensi ruang tertutup yang dapat dimanfaatkan bagi praktik pungutan liar maupun perlakuan istimewa di dalam lapas.
“Reformasi pemasyarakatan tidak cukup dilakukan dengan mengganti orang. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistemnya mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan, mendeteksi pelanggaran lebih dini, dan memberikan konsekuensi hukum yang tegas ketika ditemukan pelanggaran,” pungkas Maulana. I press
COMMENTS