JAKARTA — Setelah kembali mendapat amanah di lingkungan Istana, Hatta Rajasa dinilai memiliki kesempatan untuk ikut memperkuat agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun ekonomi yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan eksponen Aktivis 1998, Andrianto Andri, menyusul pelantikan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Bagi Andrianto, kembalinya Hatta ke lingkar pemerintahan bukan semata soal penempatan seorang teknokrat senior dalam struktur kenegaraan. Lebih dari itu, pengalaman panjang Hatta di pemerintahan dinilai dapat menjadi modal penting untuk membantu Presiden Prabowo menyelesaikan pekerjaan besar negara.
“Selamat bertugas Kanda Hatta Rajasa. Mengabdi untuk nusa dan bangsa, bantu Pak Prabowo menyelesaikan pekerjaan besar menegakkan konstitusi secara riil, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34,” ujar Andrianto.
Ia menilai amanat konstitusi tidak cukup berhenti sebagai rumusan normatif. Pasal 33 UUD 1945, menurut dia, harus diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang membuat sumber daya dan aktivitas ekonomi benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Dalam konteks itu, Andrianto melihat Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) sebagai dua agenda strategis yang dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat dari bawah.
“MBG dan Kopdes Merah Putih harus menjadi bagian dari kerja nyata negara menghadirkan kesejahteraan. Jangan hanya menjadi program pemerintah, tetapi harus menjadi instrumen konstitusional untuk memperkuat ekonomi rakyat,” katanya.
Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo yang menempatkan MBG dan KDKMP sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi hingga tingkat desa. Saat meresmikan operasionalisasi KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Mei 2026, Prabowo menyebut kombinasi MBG dan koperasi desa dapat menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat akar rumput.
Menurut Prabowo, perputaran ekonomi dari MBG dapat menyentuh petani, peternak, nelayan, pedagang kecil hingga produsen pangan lokal. Dengan demikian, uang negara tidak hanya berhenti pada rantai distribusi, tetapi ikut menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Bagi Andrianto, di titik inilah pengalaman seorang teknokrat seperti Hatta Rajasa dapat dibutuhkan.
Hatta bukan sosok baru dalam pemerintahan. Ia pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kini, ia dipercaya mendampingi Ketua Wantimpres Pratikno sebagai Wakil Ketua Wantimpres.
Andrianto berharap pengalaman tersebut dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi dan memberikan masukan strategis kepada Presiden, terutama dalam memastikan program-program kerakyatan tidak berhenti pada capaian administratif.
“Yang penting bukan hanya berapa banyak program dibuat, tetapi seberapa jauh rakyat merasakan manfaatnya. Konstitusi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Andrianto.
Ia menambahkan, agenda besar seperti MBG dan Kopdes membutuhkan tata kelola yang kuat, pengawasan yang serius, sekaligus keberanian untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaannya.
Terlebih, program berskala nasional selalu memiliki risiko persoalan di lapangan. Presiden Prabowo sendiri sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah akan menindak pihak yang menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, Andrianto berharap Hatta Rajasa dapat mengambil peran sebagai salah satu figur senior yang memberikan perspektif teknokratis sekaligus keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Bagi dia, kembalinya Hatta ke lingkar kekuasaan bukan sekadar nostalgia politik masa lalu. Amanah tersebut justru harus dibaca sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi pada fase penting pemerintahan Prabowo.
“Selamat bertugas, Kanda Hatta. Semoga pengalaman, pengetahuan dan jejaring yang dimiliki dapat dipersembahkan sepenuhnya untuk bangsa. Saatnya ekonomi konstitusi diwujudkan secara nyata, bukan hanya dibicarakan,” kata Andrianto.
Pada akhirnya, kata dia, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya terlihat dari gedung-gedung pemerintahan atau angka-angka makroekonomi, tetapi dari apakah rakyat di desa bisa memperoleh pangan yang layak, akses ekonomi yang lebih kuat, serta kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
“Pasal 33 dan 34 harus terasa sampai ke meja makan rakyat dan denyut ekonomi desa,” ujar Andrianto. I tls
COMMENTS