JAKARTA - Muhammad Said Didu sepakat dengan solusi yang disampaikan Susi Pudjiastuti terkait mahalnya harga beras saat ini.
Mantan Sekretaris BUMN itu pun mengajak Susi Pudjiastuti untuk mempertanyakan sejumlah proyek ketahanan pangan yang dikerjakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Sejumlah proyek yang menguras anggaran hingga triliunan rupiah itu di antaranya cetak sawah ratusan ribu hektar di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang menjadi super prioritas program ketahanan pangan nasional.
Selanjutnya, proyek Food Estate yang tersebar di sejumlah wilayah Nusantara.
Antara lain, Kalimantan Barat dengan luas lahan 120.000 hektare, Kalimantan Tengah dengan luas lahan 180.000 hektare, Kalimantan Timur dengan luas lahan seluas 10.000 hektare.
Selanjutnya Pulau Maluku dengan luas lahan 190.000 hektare dan Papua dengan lahan seluas 1.200.000 hektare.
Tak hanya cetak sawah dan Food Estate, Said Didu pun mempertanyakan soal proyek bendungan dan irigasi yang digagas Jokowi.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga 2022 Jokowi telah membangun 36 bendungan dari target 61.
PUPR mencatat, jumlah itu terdiri 29 bendungan yang terbangun hingga 2021 dan 7 bendungan baru yang telah diresmikan pada 2022.
Kemudian bantuan Alsintan atau alat dan mesin pertanian yang dibagikan kepada para petani yang dinilainya menghabiskan uang rakyat hingga ratusan triliun rupiah.
"Bu, kita harus tanya kemana hasil : 1) cetak sawah baru ratusan ribu ha ?; 2) food estate; 3) bangun bendungan dan irigasi; 4) bantuan alsintan Yg sdh habiskan uang rakyat ratusan trilyun?," tulis Said Didu lewat status twitternya @msaid_didu pada Selasa (19/9/2023).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia itu mengungkapkan sejumlah solusi yang dianggapnya mampu menekan harga beras yang masih mahal saat ini.
Solusi itu disampaikan Susi lewat status twiternya @susipudjiastuti pada Selasa (19/9/2023).
Dalam postingannya, solusi pertama ditegaskannya adalah berhenti impor beras dari luar negeri.
"Stop Impor," tulis Susi Pudjiastuti lewat status twiternya @susipudjiastuti pada Selasa (19/9/2023).
Solusi kedua ditekankannya adalah berhenti korupsi pupuk dan anggaran pertanian.
Selanjutnya membangun saluran irigasi dan bendungan untuk meningkatkan produktifitas beras nasional.
"Stop korupsi pupuk & anggaran pertanian, bangun segera saluran irigasi dari bendungan2 yg telah dibuat. Indonesia harus mulai produksi sendiri untk mencukupi kebutuhan dalam negeri," tegas Susi Pudjiastuti.
"Seperti kata Pak Presiden @jokowi negara lain bisa Kita juga bisa," ungkapnya.
Postingan Susi Pudjiastuti pun disambut ramai masyarakat.
Tak hanya Susi Pudjiastuiti, Pakar ekonomi sekaligus tokoh perubahan Indonesia Dr. Rizal Ramli turut menyoroti melambungnya harga beras.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu menyesalkan melambungnya harga beras yang tinggi saat ini.
Dalam status twittenya @RamliRizal pada Sabtu (16/9/2023), Rizal Ramli menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sibuk dengan pencitraan yang bertolak belakang dengan kebijakan.
Jokowi disebutkannya suka selfie dengan petani, tapi masih andalkan impor beras dari luar negeri.
Tak hanya suka impor, Jokowi pun membuat petani merana lewat kebijakan pengurangan subsidi pupuk.
Akibatnya, biaya produksi melambung tinggi, petani pun kini merugi.
"Situ doyan impor tapi pidato2 sloganistik kurangi impor sembari selfie2 dgn petani. Situ yg kurangi subsidi pupuk sehingga petani merugi klo tanam padi pakai pupuk non-subsidi.
Namun, setelah harga beras melambung tinggi, Jokowi katanya menuding mahalnya harga beras karena situasi ekonomi global.
Kenaikan beras dipicu kebijkan sejumlah negara produsen beras yang membatasi ekspor beras, termasuk ke Indonesia.
"Sekarang situ salahkan faktor int’ll penyebab harga beras naik gila2an," ungkap Rizal Ramli.
"Mikir dong, situ cuman doyan PHP dan ngeles, dasarnya situ memang tidak becus," tutupnya.
Status Rizal Ramli tersebut merujuk pernyataan Jokowi sebelumnya.
Dalam acara Dies Natalis ke-60 Institut Pertanian Bogor pada Jumat (15/9/2023), Jokowi mengungkapkan ada 19 negara yang membatasi ekspor pangan, salah satunya India yang menyetop ekspor beras.
Hal itu berdampak pada kenaikan harga beras di semua negara.
Jokowi mengatakan, 19 negara tersebut membatasi ekspor demi memastikan ketersediaan pangan di negaranya masing-masing.
Situasi tersebut katanya mempersulit upaya pemerintah memperbesar cadangan strategis beras karena sulit melakukan impor.
Padahal, katanya, dahulu banyak negara yang berebut menyodorkan barangnya agar dapat diekspor ke luar negeri. I wkt
COMMENTS