''Omongan kawan saya Mahfud MD bahwa semua orang akan berubah dari malaikat menjadi iblis setelah masuk kekuasaan adalah ‘’penghinaan terhadap sejarah para tokoh besar dan pejuang Indonesia’’. Mahfud itu tidak betul.'' (Rizal Ramli-RR)
KONFRONTASI- Perpu Ciptaker jelas pelecehan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Miris sekali Mahfud sebagai mantan Ketua Hakim MK bukannya mencegah tapi malah bersekongkol memperlemah Konstitusi.
"Saya kadang kadang sedih membaca beginian. Ternyata bobot intelektual kawan saya Mahfud MD semakin merosot. Luntur di mesin cuci kekuasaan. Ironi!" kata tokoh perubahan Rizal Ramli
Terkait kekuasaan, Rizal menilai Mahfud keliru jika semua orang yang masuk kekuasaan bakal menjadi 'iblis'. Banyak tokoh, menurut Rizal, yang memiliki karakter, integritas, amanah tidak goyang oleh godaan kekuasan. Mahfud bisa runtuh integritasnya. Sekali lancung di ujian, orang tidak percaya lagi .
Tokoh-tokoh Pergerakan sangat berintegritas: Hatta, Dr.Tjipto, Natsir, Agus Salim dll. Tokoh Pasca Kemerdekaan, Ir. Sutami, Jend Hoegeng, Prof Siwabesy, Prof. Mahar Marjono, Prof Slamet Iman Santoso, Prof. Sujana Sapeii, Prof Koesnadi Hardjasoemantri dll. Mahfud sangat saya sesalkan.
"Puluhan tokoh zaman Pra dan setelah Kemerdekaan telah teruji integritas, karakter dan keberpihakannya pada rakyat, Omongan kawan saya Mahfud MD bahwa semua orang akan berubah dari malaikat menjadi iblis setelah masuk kekuasaan adalah ‘’penghinaan terhadap sejarah para tokoh besar dan pejuang Indonesia’’. Mahfud itu tidak betul, " ungkap Rizal.
Omongan tidak bermutu Mahfud itu jadi pembenaran terhadap berbagai ketidak-adilan, pelanggaran hukum dan Konstitusi — tidak memberi contoh dan cahaya terang bagi generasi muda Indonesia. Miris .
MAHFUD MEMBANTAH
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pernyataan dirinya terkait setiap orang yang masuk ke dalam kekuasaan menjadi iblis tidak benar. Menurut Mahfud, pernyataan tersebut dalam konteks Pilkada yang harus diubah, karena banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Ungkapan ini disampaikan Mahfud dalam media sosial Twitter, menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, Rizal Ramli.
“Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan, kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan dimana saya bilang banget?. Ayo. Saya bilangnya bukan bangetlah tapi begini,” cuit Mahfud dalam akun media sosial Twitter pribadinya, Rabu (4/1).
Mahfud menegaskan, dirinya pada 2012 sewaktu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan, bahwa sistem Pilkada perlu ada perbaikan. Sebab jika tidak, malaikat pun jika masuk ke dalam sistem tersebut bisa jadi iblis.
“Waktu itu yang saya bilang, jika sistem Pilkada tidak diubah maka ‘malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem bisa jadi iblis’. Waktu itu (2012) sebagai Ketua MK saya sampaikan itu sebagai usul agar sistem Pilkada diubah, sebab sistem yang ada mendorong kepala daerah korupsi sehingga banyak yang masuk penjara,” tegas Mahfud.
Mahfud menyesalkan pernyataan Rizal Ramli dalam sebuah pemberitaan. Dia mengklaim, dirinya tidak antikritik atas sebuah pemberitaan Rizal Ramli tersebut.
“Anda Rizal Ramli merajalela ngawurnya karena didiamkan sehingga merasa pintar. Saya tahulah Anda itu siapa. Sebodoh apapun tak mungkinlah, selama punya otak, kita mengatakan bahwa orang yang masuk kekuasaan jadi iblis. Saya tidak anti kritik. Tapi kalau orang menjawab dan mengkritik balik jangan dituding antikritik, ya,” pungkas Mahfud.
PERPPU CIPTAKER BISA BERUJUNG PEMAKZULAN
Asal tahu saja, anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Musababnya, Perpu Ciptaker disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepentingan yang obyektif, pelibatan rakyat, hingga rasionalisasi yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama 2 tahun
“Dengan adanya syarat-syarat pemakzulan, jika ada sebuah pelanggaran secara konstitusi, tentunya pemakzulan bisa saja dilakukan,” kata Abdul kepada Tempo, Senin, 2 Januari 2023.
Dalam kaitan ini, saya menduga dan curiga bahwa oligarki yang suruh elite penguasa alias ''Doi'' bikin Perpu tersebut:''Kenapa ngotot banget menabrak konstitusi & undang-undang ?''
Karena salah satu bagian penting dalam UU Omnibus Law adalah perpanjangan otomatis konsesi konsesi tambang selama 2 kali 10 tahun! Sekali lagi, salah satu bagian penting dalam UU Omnibus adalah perpanjangan otomatis konsesi-konsesi tambang selama 20 tahun plus opsi 10 tahun.
''Itulah dagingnya, kalau tidak maka konsesi itu harus dikembalikan ke negara. Itulah kenapa oligarki suruh doi.''
Refleksi DR. Rizal Ramli, Menko Ekuin Presiden Gus Dur
4 Januari 2023
