EL-FASHER - Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang terkenal dengan panggilan Hemedti, adalah pemimpin Rapid Support Forces (RSF), paramiliter yang dilaporkan melakukan pembantaian massal sekitar 2.000 orang di El-Fasher, Sudan.
Siapa sangka, Hemedti dulunya adalah penggembala unta yang kini berubah menjadi komandan paramiliter yang sangat ditakuti dalam perang saudara Sudan.
Tuduhan pembantaian massal oleh RSF telah memicu kecaman dunia internasional, seruan untuk penuntutan atas kejahatan perang dan genosida.
Profil Hemedti, Jenderal di Balik RSF Sudan
Harapan untuk transisi Sudan menuju pemerintahan sipil telah memudar setelah kekerasan pecah antara militer dan RSF.
Sebagian besar pengaruh RSF dikaitkan dengan pemimpinnya, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai “Hemedti” atau “Muhammad Kecil”. Dia menjadi terkenal sebagai wakil pemimpin dewan transisi yang dibentuk setelah mantan pemimpin otoriter Omar al-Bashir digulingkan pada tahun 2019.
RSF dan militer melancarkan kudeta pada tahun 2021 terhadap kepemimpinan gabungan sipil-militer, tetapi satu setengah tahun kemudian, Dagalo tampak tidak senang dengan militer. Doa telah membuat pernyataan tentang bagaimana jajaran kekuasaan masih diisi oleh loyalis al-Bashir yang akan menghambat proses menuju demokrasi.
Dari Penggembala Unta yang Sederhana Jadi Jenderal Kaya
Dagalo lahir sekitar tahun 1974 dari suku Mahariya di komunitas Rizeigat di Darfur. Dia merupakan keponakan seorang kepala suku di cabang perdagangan unta Rizeigat.
Dia hanya memiliki sedikit pendidikan formal, putus sekolah di kelas tiga dan kemudian menjadi penggembala dan pedagang unta.
Kisah paling umum tentang Dagalo adalah bahwa dia terpaksa mengangkat senjata dalam konflik Darfur ketika sekelompok orang menyerang utusan dagangnya, membunuh 60 anggota keluarganya, dan menjarah unta-unta miliknya.
Dia kemudian bergabung dengan Janjaweed, sebuah konglomerasi milisi suku Arab yang sebagian besar berasal dari suku-suku pedagang unta dan aktif di Darfur dan sebagian wilayah Chad.
Sosoknya menarik perhatian Presiden Omar al-Bashir, yang merekrut Janjaweed untuk memerangi orang-orang non-Arab yang mulai memberontak terhadap pemerintahannya pada tahun 2003 di Darfur. Sejak itu, Dagalo ditunjuk menjadi seorang komandan militer.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menuduh Janjaweed melakukan kejahatan perang–termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan warga sipil–selama konflik di Darfur.
RSF dibentuk pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Dagalo. RSF menggabungkan elemen-elemen Janjaweed menjadi kekuatan baru di bawah naungan al-Bashir dan Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan.
Tak lama kemudian, Dagalo diberi legitimasi lebih lanjut dan otonomi yang luas karena al-Bashir, yang terkesan dengan pemimpin milisi yang tinggi dan berwibawa itu, mulai mengandalkannya dan para milisinya untuk menumpas musuh-musuhnya di Darfur dan di tempat lain di Sudan.
Dagalo kemudian meraih pangkat letnan jenderal dan diberi kebebasan penuh saat dia merebut tambang emas yang menguntungkan di Darfur milik seorang pemimpin suku rival. Dia melipatgandakan kekayaannya berkali-kali lipat.
"Seiring meningkatnya popularitasnya, kepentingan bisnis Hemedti sendiri berkembang dengan bantuan al-Bashir, dan keluarganya memperluas kepemilikan di bidang pertambangan emas, peternakan, dan infrastruktur," ujar Adel Abdel Ghafar, direktur Program Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan di Middle East Council on Global Affairs, kepada Al Jazeera.
Meskipun telah lama menjadi sekutu al-Bashir dan mendapatkan keuntungan besar di bawah pemerintahannya, Dagalo turut serta dalam penggulingan presiden al-Bashir ketika pemberontakan tahun 2019 pecah dan mengakhiri kekuasaannya yang telah berlangsung hampir 30 tahun.
Perebutan Kekuasaan Pasca-Bashir
Setelah al-Bashir lengser, kemitraan sipil-militer dibentuk, dan Dagalo memposisikan dirinya dengan baik dalam masa transisi tersebut.
Menurut Ghaffar, Dagalo menjadi wakil kepala Dewan Militer Transisi, yang memegang kekuasaan tepat setelah al-Bashir lengser, dan kemudian menjadi bagian dari penerusnya, Dewan Kedaulatan.
Dan, seperti yang selalu dilakukannya, Dagalo menindak tegas para pembangkang.
Pasukan RSF-nya menewaskan lebih dari 100 orang di sebuah kamp protes pada tahun 2019 di luar Kementerian Pertahanan, sebuah tindakan keras yang dibantah Dagalo.
Meskipun al-Bashir dan pejabat tinggi Sudan lainnya telah didakwa dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak ada dakwaan yang diajukan terhadap Dagalo meskipun ada tuduhan oleh kelompok-kelompok HAM atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpinnya selama dekade terakhir.
Selama bertahun-tahun, Dagalo telah menjalin hubungan yang kuat baik di kawasan maupun internasional.
Dia mengirim pasukan RSF untuk memerangi pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman, beraliansi dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Dia juga telah bertemu dengan duta besar Barat, mengadakan pembicaraan dengan kelompok pemberontak, menciptakan perdamaian antara suku-suku yang bertikai, dan berbicara secara terbuka tentang pentingnya demokrasi di Sudan karena dia tidak berusaha menyembunyikan permusuhannya terhadap militer Sudan.
Kekerasan pecah pada 2023 setelah militer, RSF, dan pasukan pro-demokrasi sipil Sudan mencapai kesepakatan pada bulan Desember yang memetakan jalan menuju pemerintahan sipil.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, militer akan kembali ke baraknya dan RSF akan diserap ke dalam jajarannya, sehingga kedua pasukan akan disatukan di bawah satu komandan, yang saat ini adalah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.
“Baik dia maupun Burhan telah memperhitungkan bahwa perebutan kepemimpinan sekarang menjadi permainan zero-sum dan dengan demikian telah saling bermusuhan, dan sayangnya, rakyat Sudan harus berdiri di pinggir sementara kedua pemimpin militer bertarung sampai akhir yang pahit,” kata Ghafar.
Perang saudara antara militer dan RSF terus berlanjut hingga sekarang. Pada akhir Oktober, RSF berhasil merebut kota El-Fasher dari militer Sudan. Perebutan kota itu diwarnai pembantaian massal. RSF dituduh melakukan pembantaian hingga sekitar 2.000 warga sipil di El-Fasher.
Dagalo tidak menyangkal pembantaian massal oleh RSF, dan dia pun meminta maaf kepada warga El-Fasher. Dalam pesan video yang dirilis di saluran Telegram-nya—tiga hari setelah RSF merebut kendali El-Fasher, Dagalo mengatakan, "Saya meminta maaf kepada rakyat El-Fasher atas bencana yang menimpa mereka."
"Kami dipaksa terlibat dalam perang ini; perang ini dipaksakan kepada kami. Namun pembebasan El-Fasher adalah demi persatuan Sudan—baik secara damai maupun melalui perang," ujarnya.
Dagalo menggambarkan pasukannya sebagai "rakyat yang cinta damai", dan mendesak pasukannya untuk tidak melukai warga sipil. "Membunuh tentara yang ditangkap dilarang," katanya.
"Sedangkan warga sipil, kalian tidak ada urusan dengan mereka," katanya lagi, seperti dikutip dari Middle East Monitor.
Komandan RSF itu juga mengumumkan pembentukan komite akuntabilitas di El-Fasher untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, dengan mengatakan, "Kami menjunjung tinggi hukum dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bersalah." I snd
COMMENTS