Mahfud menjelaskan, kontrak awal kereta cepat terjadi sekitar tahun 2015-2016. Tahun tersebut, baik Mahfud maupun Luhut belum diberi tugas untuk menangani Whoosh.
"Saya ragu kalau Pak Luhut terlibat di sini (proyek Whoosh) karena Pak Luhut itu baru diberi tugas sesudah kasus ini bocor. Tahun 2020 Pak Luhut baru diberi tugas menangani ini," kata Mahfud dalam wawancara Kompas TV dikutip redaksi, Rabu, 29 Oktober 2025.
Luhut baru diangkat Presiden Jokowi sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi tahun 2019. Sebelumnya, jabatan Luhut tidak bersinggungan dengan proyek ambisi presiden Jokowi ini.
"Jadi tahun sebelumnya Pak Luhut ndak ikut di sini (menangani proyek Whoosh) karena bukan bidangnya. Tahun 2020 Pak Luhut disuruh menyelesaikan kasus ini dan katanya barang itu sudah busuk. Bukan saya membela Pak Luhut, saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal kasus ini," lanjut Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku kenal baik dengan karakter Luhut. Sebagai sosok berlatar belakang militer, Luhut akan selalu patuh pada perintah atasan.
"Saya tahu karakternya Pak Luhut kalau diberi tugas oleh presiden itu sama dengan militer pada umumnya, kalau yang memerintah atasan harus diselesaikan, tidak banyak mempersoalkan," jelas Mahfud.
"Kalau di militer, kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab yang atasnya, yang memberi tugas," pungkasnya. I rm
COMMENTS