Sebab, Hasan yang sebelumnya Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), kini menjabat Komisaris Pertamina.
Pertamina sendiri merupakan BUMN yang kini berada di bawah holding BPI Danantara.
Purbaya sebagai Menkeu termasuk dalam Dewan Pengawas Danantara.
"Nah kalau Hasan Nasbi ini kan sekarang Komisaris Pertamina. Dia harusnya terikat, dia ngerti hierarki, dia tidak boleh menjadi pengkritik Purbaya sebagai Menteri Keuangan menurut saya," ujar Pengamat Politik, Syahganda Nainggolan seperti dikutip dari YouTube Bambang Widjojanto yang tayang pada Selasa (28/10/2025).
Syahganda beralasan karena Hasan Nasbi mendapatkan gaji dari uang negara.
Ia semestinya mendukung kebijakan pemerintah.
Kejadian itu pernah dialami oleh Syahganda sendiri yang kala itu ditawari jabatan komisaris di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menolak jabatan tersebut karena tidak boleh mengkritik pemerintah.
"Saya kan dulu ditawari jadi komisaris ya, oleh salah satu orang dekatnya presiden, saya tolak kan. Kenapa saya enggak mau jadi komisaris? Karena kalau saya komisaris saya makan uang negara," pungkasnya.
Kritik Hasan Nasbi
Sebelumnya, Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang dinilai terlalu sering menyinggung pejabat lain.
Menurutnya, pola komunikasi seperti itu berpotensi melemahkan kekompakan pemerintah.
“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan melalui kanal YouTube pribadinya.
Hasan menilai, perdebatan antarpejabat seharusnya dilakukan secara tertutup agar tidak menimbulkan kesan perpecahan di mata publik.
“Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” katanya. I trb
COMMENTS