Bantahan ini muncul setelah ada media yang menyebutkan bahwa Israel melibatkan Sudan Selatan dalam rencana emigrasi massal dari Gaza, wilayah yang hancur akibat serangan Israel selama 22 bulan terhadap Hamas.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan menegaskan laporan tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan kebijakan resmi pemerintah.
“Sudan Selatan dengan tegas membantah laporan media baru-baru ini yang mengklaim bahwa pemerintah sedang berdiskusi dengan Negara Israel mengenai pemukiman kembali warga negara Palestina dari Gaza di Sudan Selatan," kata Kementerian, dikutip dari RT, Jumat, 15 Agustus 2025.
Konflik di Gaza meletus sejak 2023, setelah serangan Hamas ke Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. Sejak itu, serangan balasan Israel menewaskan lebih dari 61.000 orang di Gaza, dan PBB memperingatkan 2 juta lebih warga terancam kelaparan.
Awal tahun ini, Presiden AS Donald Trump mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara lain, menyebut rencananya sebagai upaya menjadikan wilayah itu “Riviera Timur Tengah.”
Pekan lalu, PM Israel Benjamin Netanyahu kembali mendukung gagasan tersebut, mengatakan Israel ingin menguasai penuh Gaza secara militer sebelum menyerahkannya ke pemerintahan transisi Arab. Banyak pihak mengkritik ide ini sebagai pemindahan paksa, sementara PBB menyebutnya bentuk pembersihan etnis.
Financial Times melaporkan bahwa konsultan AS, Boston Consulting Group, telah membuat skenario pemindahan sekitar seperempat warga Palestina ke negara lain, termasuk Somalia. Namun, Somalia dan Somaliland sebelumnya juga membantah pernah menerima tawaran seperti itu.
Meski membantah isu Gaza, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit mengakui bahwa ia baru saja bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Israel Sharren Haskel. Pertemuan itu membahas kerja sama di bidang energi, pertanian, kesehatan, keamanan, dan pengelolaan air. I rm
COMMENTS