KONFRONTASI- Pokok-pokok pikiran berikut ini disampaikan Pipi A.Rifai Hasan PhD dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Viabilitas Masyarakat Madani di Era Modern berlangsung di Jakarta, 5-8-2025,kerja sama IKIM Malaysia dan CDCC Indonesia.
Di era yang ditandai oleh ketidakadilan global, erosi moral, dan kebangkitan otoriterianisme, Negara Madani—sebuah negara madani yang berlandaskan pada sumber daya etika, spiritual, dan politik Islam—untuk menawarkan alternatif bagi kegagalan demokrasi liberal Barat maupun otoritarianisme agama
Prinsip-Prinsip Inti itu adalah:
1. Tauhid (Keesaan Ilahi) sebagai Kesadaran Politik
o Kesatuan Tuhan dan ciptaan sebagai landasan moral bagi pemerintahan yang adil.
o Tidak ada kekuasaan yang absolut selain kekuasaan Tuhan. Semua otoritas politik adalah amanah yang dipertanggung jawabkan atas dasar etika ilahi.
2. Keadilan (‘Adl) sebagai Kebaikan Publik Tertinggi
o Keadilan adalah tujuan tertinggi masyarakat—ekonomi, hukum, ras, dan ekologi
o Legitimasi negara bersumber dari kapasitasnya untuk menegakkan keadilan dan melindungi mereka yang rentan.
3. Umat sebagai Masyarakat Madani yang Bermoral
o Masyarakat madani bukanlah pecahan sekuler, melainkan komunitas spiritual yang berakar pada kasih sayang, gotong royong (ta‘āwun), dan kewajiban moral.
o Lembaga-lembaga seperti wakaf, masjid, serikat, dan sekolah berfungsi sebagai tulang punggung etika kehidupan publik.
4. Syūrā (Musyawarah) sebagai Tata Kelola Partisipatif
o Kekuasaan dijalankan melalui dewan-dewan konsultatif di tingkat lokal dan nasional (di Indonesia ada DPR dan DPRD).
o Keterlibatan perempuan, pemuda, minoritas, dan ulama sangat penting bagi legitimasi.
5. Pluralisme sebagai Perjanjian, bukan Toleransi
o Menolak asimilasi sekuler maupun eksklusifisme agama.
o Setiap manusia dianugerahi martabat (karāmah), dan setiap komunitas berhak untuk hidup dengan aman dan bebas.
6. Solidaritas Global Anti-Imperialisme
o Menentang standar ganda global, intervensi kolonial, dan eksploitasi ekonomi neo-kolonia
o Mendukung semua orang yang mencari kebebasan dari penindasan, tanpa memandang keyakinan atau geografi.
7. Ekonomi Moral untuk Kepentingan Publik
o Kebijakan ekonomi harus melayani maslahah (kesejahteraan publik), bukan akumulasi elit dan atau oligarki politik dan ekonomi
o Memprioritaskan keberlanjutan, pemerataan, dan perlindungan dari kemiskinan, utang, dan keserakahan.
Akhirnya, Negara Madani bukanlah kembali ke masa lalu, melainkan kembali ke prinsip-prinsip—yang dihidupkan kembali untuk masa kini. Masyarakat Negara Madani adalah masyarakat yang adil, pluralistik, dan etis di mana rahmat dan keadilan Tuhan membimbing pemerintahan, bukan ideologi atau paksaan.
COMMENTS