————————————-
Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, yang mempertanyakan “Haruskah semuanya ditanggung keuangan negara?” saat menanggapi tuntutan dosen atas pencairan tunjangan kinerja, adalah ironi di tengah realita pahit gaji guru dan dosen di Indonesia.
Fakta berbicara: gaji guru Indonesia adalah yang terendah di Asia Tenggara, hanya berkisar Rp 2–5 juta per bulan. Angka ini tidak sepadan dengan peran strategis mereka sebagai garda terdepan pembentuk kualitas sumber daya manusia. Ketika di negara-negara maju pendidikan ditempatkan sebagai investasi utama, di negeri ini justru terdengar nada seolah kesejahteraan guru adalah beban yang patut dipertanyakan.
Dengan pengalaman panjang Sri Mulyani di lembaga internasional, publik wajar berharap ia memahami bahwa membangun negara maju dimulai dari pendidikan yang kuat, dan pendidikan yang kuat membutuhkan guru yang sejahtera. Mengucapkan pernyataan yang terdengar seperti “melempar tanggung jawab” jelas melukai rasa keadilan tenaga pendidik, dan bertentangan dengan semangat konstitusi yang menegaskan negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika bukan negara yang menjamin kesejahteraan guru, lalu siapa? Meminta masyarakat ikut menutup kekurangan gaji mereka bukan hanya absurd, tapi juga mengaburkan kewajiban negara. Pendidikan adalah hak warga negara dan kewajiban pemerintah, bukan proyek patungan.
Negara yang ingin maju tidak pernah menganggap gaji guru sebagai beban, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang akan berlipat ganda hasilnya. Dan bagi seorang Menteri Keuangan, semestinya kata-kata yang keluar bukan mempertanyakan tanggung jawab itu, tetapi menjelaskan strategi pembiayaan yang berpihak pada guru dan dosen—pilar masa depan bangsa.
COMMENTS