Analis dan Akademisi Paramadina: Kita dan Rakyat Dukung Keputusan Presiden Prabowo Hapus Tantiem di BUMN

 

KONFRONTASI- Sudah tepat dan benar, keputusan Presiden Prabowo Subianto mempersilakan dewan komisaris dan dewan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mundur dari jabatannya jika tidak setuju terhadap keputusannya menghapus tantiem. Kita dan rakyat banyak mendukung keputusan Presiden itu sebagai langkah rasional dan tepat waktu di tengah situasi ekonomi yang sulit dan penuh tantangan dewasa ini.

Demikian pandangan peneliti ekonomi-politik/dosen senior Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dan analis ekonomi Dipo Ramli MA yang sedang studi Doktoral Ilmu Ekonomi  (PhD) di FE-UI.

Selama ini, menurut Herdi dan Dipo Satria Ramli, pada era pemerintahan masa lalu selama 10 tahun, BUMN telah dijadikan ajang bancakan pesta oleh para komisaris dan direksinya melalui pemberian tantiem tsb.

Sudah banyak BUMN alias perusahaan pelat merah yang pengelolaannya tak profesional dan tidak masuk akal. ‘’Contohnya, seperti dikatakan Pak  Prabowo, terdapat perusahaan BUMN yang merugi tetapi punya banyak komisaris, itu kan keterlaluan,''ujar Dipo, alumnus SUNY New York dan Sekolah Pasca Sarjana bidang Ekonomi-Bisnis di Spanyol. 

''Kita melihat rakyat banyak mendukung Presiden Prabowo, kita percaya Prabowo pro-rakyat dan welas asih pada rakyat banyak,’’kata Herdi yang menulis buku Prabowo Subianto The Raising Star.

Presiden Prabowo dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025) menyampaikan penghapusan tantiem itu. "Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian," kata Prabowo, Jumat. ‘’Masa Rapat sebulan sekali, tapi Tantiemnya Rp 40 Miliar setahun,’’kata Prabowo

Kepala Negara menyampaikan, masih banyak anak muda yang berprestasi, yang bersedia menggantikannya. Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi, dewan komisaris, maupun karyawan."Ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka," ujar Prabowo.

Herdi dan Dipo juga menilai, penegakan hukum era Presiden Prabowo sudah lebih baik dari presiden-presiden sebelumnya, juga dalam hal pemberantasan korupsi. ‘’Namun seyogianya perlu terus dipertajam dan dibuat lebih tandas dan tegas agar koruptor kapok dan ada efek jera yang nyata,’’kata Dipo . Gebrakan Presiden itu, mendapat pemberitaan luas di media dan mengundang simpati rakyat banyak yang mengalami  kesusahan ekonomi, kena PHK  dan daya beli anjlok. 

(red)