Oleh: Ariady Achmad – Aktivis Pro-Demokrasi/INDEMO
Di tengah gegap gempita pembangunan, kita justru menghadapi paradoks yang memprihatinkan: negara tampak semakin kuat dari luar, namun semakin rapuh dari dalam. Fenomena ini tidak terlepas dari dominasi model kekuasaan dan ekonomi ekstraktif yang menjadikan rakyat sekadar objek eksploitasi politik dan ekonomi.
Istilah negara ekstraktif merujuk pada situasi di mana kekuasaan digunakan bukan untuk melayani kepentingan umum, melainkan untuk mengonsolidasi sumber daya—baik ekonomi maupun politik—demi kepentingan segelintir elite. Dalam negara semacam ini, hukum bisa dinegosiasikan, demokrasi diperdagangkan, dan sumber daya alam dikavling oleh mereka yang dekat den…
MALARI 1974
Peristiwa Malari 15 Januari 1974 bukan hanya kerusuhan mahasiswa. Ia adalah letusan dari kekecewaan publik terhadap kekuasaan yang dianggap menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Saat itu, mahasiswa menggugat kuatnya dominasi modal asing—terutama Jepang—dan praktik kekuasaan yang korup, tertutup, dan anti-partisipasi. Mereka menuntut:
1. Penghentian dominasi ekonomi oleh modal asing,
2. Pemberantasan korupsi dan kolusi dalam lingkaran kekuasaan,
3. Demokratisasi kehidupan politik dan pembaruan kepemimpinan nasional.
Tuntutan itu terasa resonansinya hingga kini, dan bahkan menjadi cermin dari kondisi Indonesia saat ini. Model kekuasaan yang mereka kritik kini hadir dalam bentuk yang lebih canggih—berbaju demokrasi prosedural namun tetap berpola ekstraktif.
Hari ini, dominasi modal asing dan oligarki domestik justru lebih menggurita. Investasi besar masuk ke sektor-sektor strategis, namun rakyat kecil tersingkir. Contohnya pembangunan IKN yang menuai kritik karena tidak transparan dan penuh potensi konflik kepentingan. Belum lagi ekspansi tambang, sawit, dan proyek infrastruktur yang menggusur masyarakat adat dan petani dari tanahnya sendiri.
Kritik terhadap nepotisme juga kembali relevan. Jika Malari mengecam kedekatan para "cukong" dengan lingkar istana Soeharto, maka kini publik mempertanyakan netralitas kekuasaan dalam mendukung pencalonan putra presiden sebagai wapres lewat "rekayasa konstitusi".
Politik Ekstraktif, Dulu dan Kini
Politik ekstraktif hari ini juga menyerupai situasi menjelang Malari: kekuasaan dijalankan secara tertutup, penuh manipulasi hukum, dan jauh dari kontrol rakyat. Jika pada 1974 tokoh seperti Hariman Siregar menyerukan keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah, kini kita justru menyaksikan pengaburan kebenaran lewat propaganda digital, represi terhadap aktivis, dan pembungkaman suara-suara kritis.
Lebih berbahaya lagi, seperti era Orde Baru, kekuasaan saat ini cenderung memelihara stabilitas semu dengan mengorbankan kebebasan sipil dan independensi hukum. Di era digital, represi tak lagi lewat tentara, tetapi lewat pasal ITE, buzzer, dan kooptasi institusi.
Sebagaimana dinyatakan oleh Hariman Siregar:
> "Mahasiswa tidak boleh diam ketika kekuasaan kehilangan nurani. Tugas kita adalah menjadi hati nurani bangsa."
Semangat ini tak pernah mati, meski bentuk represinya berubah rupa.
Kegagalan Belajar dari Malari
Malari seharusnya menjadi pelajaran agar kekuasaan tidak rakus, agar pembangunan tidak menjauhkan rakyat dari hak-haknya, dan agar demokrasi tidak sebatas formalitas pemilu. Namun kini, kita seolah gagal belajar. Negara kembali menjadi alat ekstraksi, bukan wahana emansipasi.
Kita melihat pengulangan pola:
Kekuatan modal bersatu dengan kekuasaan,
Rakyat dikorbankan demi investasi dan pertumbuhan semu,
Kritik dianggap ancaman, bukan masukan,
Pemuda dan mahasiswa kembali dipanggil untuk menjadi penjaga akal sehat publik
Penutup: Malari Adalah Alarm Abadi
Peristiwa Malari bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah peringatan bahwa ketika negara berpihak pada elite, bukan rakyat, maka ledakan sosial tak terhindarkan. Ia juga pengingat bahwa mahasiswa, intelektual, dan rakyat biasa adalah kekuatan moral yang tak boleh diam ketika republik diperdagangkan.
Jika dahulu Hariman Siregar dan kawan-kawan menggelorakan perlawanan terhadap kekuasaan korup dan otoriter, maka hari ini tugas yang sama menanti generasi baru.
Dalam situasi ekstraktif ini, pertanyaan besar kita adalah:
Apakah kita akan membiarkan sejarah terulang sebagai tragedi yang lebih dalam?
Atau kita menjadikannya pelajaran untuk membangun kembali republik yang adil dan bermartabat?
COMMENTS