PALANGKA RAYA - Tindakan organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menyegel pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan telah memicu beragam reaksi dari berbagai pihak.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dan Kapolda Kalteng, Irjen Iwan Kurniawan, menyatakan keberatan atas tindakan tersebut, yang kini sedang dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian.
Legislator dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Bambang Irawan, mengungkapkan bahwa setiap ormas memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mencerminkan tujuan dan kegiatan mereka.
“Pada umumnya (ormas) memiliki tujuan yang sama untuk membantu masyarakat. Dengan pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman GRIB, kita tidak bisa protes, karena mungkin sudah melalui kajian dan penelaahan mereka,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa (6/5/2025).
Namun, Bambang, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, menegaskan ketidaksetujuannya terhadap tindakan GRIB Jaya yang menyegel PT BAP tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang jelas dengan pihak terkait.
“Atau mungkin mereka sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan, tetapi sudah mentok. Yang jelas, tindakan seperti itu adalah sikap terakhir ormas tersebut,” tuturnya.
Meskipun tidak menyalahkan aksi penyegelan tersebut, Bambang menekankan pentingnya menjaga kondusivitas iklim investasi daerah agar tidak mengganggu aktivitas bisnis perusahaan.
“Keberadaan masyarakat yang kita dampingi harus didengarkan. Beberapa pihak harus saling menghargai dan menghormati, jangan sampai yang keluar pergerakan anarkis,” katanya.
Menanggapi kecaman dari Gubernur dan Kapolda Kalteng, Bambang memaklumi reaksi tersebut.
Ia menegaskan bahwa kedua pimpinan daerah berhak marah, karena tugas pemerintah daerah adalah menjaga iklim investasi, sementara kepolisian berkewajiban menegakkan hukum.
“Kedua lembaga sudah bergerak sesuai kewenangan masing-masing. Makanya saya bilang, pergerakan organisasi itu harus terkoordinasi dan terkomunikasikan, jangan main sendiri. Bila ada permasalahan, sebaiknya duduk bersama, sesuai karakteristik masyarakat Dayak,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng, Erko Mojra, menjelaskan bahwa aksi penyegelan tersebut dilakukan untuk mendukung salah satu warga Barito Timur dalam menuntut Perusahaan Besar Swasta (PBS).
Berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 2024 dari Sukarto Bin Parsan, ormas tersebut menuntut PBS yang telah dihukum karena wanprestasi agar segera melaksanakan kewajibannya, termasuk membayar tunai sebesar Rp 1,4 miliar lebih.
“PBS tersebut telah melanggar cedera janji atau wanprestasi terhadap Sukarto, karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp 778 juta,” ungkap Erko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025).
Erko menjelaskan bahwa wanprestasi tersebut tercantum dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Buntok dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “PT BAP juga dihukum untuk membayar ganti rugi materil, yaitu keuntungan yang tidak dapat dinikmati oleh Sukarto, karena tidak dapat mengelola uang harga karet senilai Rp 778.732.739,” jelasnya.
Erko menegaskan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.
DPD GRIB Jaya Kalteng telah mengarahkan pemberi kuasa untuk segera mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. “Jika tidak diindahkan, DPD GRIB Jaya Kalteng akan melakukan langkah hukum dan upaya-upaya lainnya untuk mendorong agar putusan dilaksanakan secara sukarela oleh perusahaan, termasuk dengan cara menghentikan operasional perusahaan tersebut,” tegasnya. I kps
COMMENTS