JAKARTA - Bupati Indramayu Lucky Hakim mengklaim bahwa liburannya bersama keluarga ke Jepang saat momentum Idul Fitri 1446 Hijriah menggunakan dana dan fasilitas pribadi, bukan berasal dari anggaran Pemerintah Kabupaten Indramayu.
"Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi," kata Lucky kepada awak media di Gedung Kemdagri, Jakarta, Selasa.
Dia mengaku telah memberikan penjelasan tersebut saat diperiksa oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Ia juga membawa sejumlah bukti, termasuk pembelian tiket pesawat yang menggunakan dana pribadi.
Selain itu, dia menegaskan bahwa perjalanannya ke luar negeri tidak didampingi oleh ajudan kepala daerah (ACD) dari Pemkab Indramayu.
"Apakah uang anggaran APBD? Bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya. Bahwa ini saya beli tiket pribadi. Saya di sana pun berangkat keluarga. Jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus sama sekali," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Lucky telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri selama dua jam pada hari ini.
Ia mengungkapkan telah menerima 43 pertanyaan terkait perjalanannya ke Jepang, yang diduga dilakukan tanpa izin resmi dan dinilai melanggar larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah selama masa Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
Dalam pemeriksaan tersebut, Lucky mengakui kesalahannya karena tidak memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Indramayu.
Lucky juga mengakui kekeliruannya dalam memahami aturan terkait izin bepergian ke luar negeri. Ia mengira larangan tersebut hanya berlaku pada hari kerja, sehingga beranggapan bahwa bepergian saat cuti bersama Lebaran diperbolehkan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menegur Lucky karena bepergian ke Jepang tanpa izin.
"Betul bahwa itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur, apalagi pada hari libur dan cuti Lebaran," ujarnya.
Akan tetapi, lanjut dia, untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri.
"Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat," tulis Dedi dalam unggahan akun Instagram resminya yang dikutip dari Jakarta, Senin.
Momen kepergian Lucky ke Jepang diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, tampak dia turun dari mobil dengan mengenakan pakaian khas Jepang.
Perjalanan itu diduga tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun dari Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini dinilai bertentangan dengan surat edaran Kemdagri yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri selama liburan Lebaran karena mereka menangani berbagai urusan penting terkait dengan perayaan hari besar umat Islam. I tar
COMMENTS