Pemerintah Baru Pak Prabowo Didesak Tuntaskan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang dulu Heboh

KONFRONTASI- Pemerintahan Presiden Prabowo didesak berbagai kalangan untuk menuntaskan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang sempat dibongkar Menkopolhukam Mahfud MD. Tahun lalu, saat rapat kerja dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023), anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyebut polemik nilai transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan ibarat petir yang menyambar-nyambar. Kisruh itu memperlihatkan betapa pejabat publik dalam satu organisasi tidak senada suaranya. Publik pun gerah, gelisah dan dibuat kebingungan.Suasana rapat dengar pendapat umum antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komite Tindak Pengendalian Pencucian Uang (TPPU) berlangsung cukup panas,(29/3/2023). 

''Peristiwa  skandal finansial yang bikin heboh di waktu  lalu itu harus dituntaskan pemerintah baru, dan publik percaya komitmen Pak Prabowo untuk basmi korupsi-KKN,'' ungkap para analis di berbagai media.

''Itu soal KKN gawat yang harus dituntaskan, belum lagi penambangan ilegal, KKN di sektor tambang/mineral di Bangka Belitung, Sulawesi, Kalimantan  dll, '' kata Umar Hamdani MA, Direktur Lembaga Studi Sosial dan Strategi (LS3) dan para analis lainnya

Mahfud, dalam kesempatan waktu itu, juga mencurigai ada pihak yang dengan sengaja menutupi akses Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap data yang disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Maka dari itu, dalam beberapa kali pernyataan kepada publik ada ketidaksepahaman yang muncul.

"Dari keterangan bu Sri Mulyani tadi saya ingin menjelaskan fakta dan datanya bisa ambil di sini. Bahwa ada kekeliruan pemahaman bu Sri Mulyani karena ditutupnya akses dari bawah sehingga apa yang dijelaskan dari tadi data diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan pak Ivan," kata Mahfud.

Dia mencontohkan, dalam sebuah pertemuan bersama Kemenkeu dan PPATK, Sri Mulyani ditanyakan soal uang Rp 189 triliun. Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui adanya data tersebut, berdasarkan laporan pejabat eselon I Kemenkeu.

"Itu pejabat tingginya eselon I (bilang) gak ada, gak pernah ada. Pak Ivan bilang ada. Baru ada oh itu nanti dicari," jelas Mahfud.

Padahal menurut Mahfud itu adalah data penting, bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang dengan 15 entitas di bidang Bea Cukai. Surat yang disampaikan sebanyak 300 surat tidak diterima langsung oleh Sri Mulyani. "Jadi ada akses yang ditutup untuk Bu Sri Mulyani," tegasnya.

Mahfud Seret Nama Heru Pambudi, Sumiyati Dkk

Dalam sidang dengan Komisi III, Mahfud menunjukkan bukti berita acara penyerahan informasi transaksi janggal yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu.

Dia mengungkap nama-nama pihak yang menyerahkan dan menerima laporan transaksi janggal. Nama-nama itu dari PPATK dan Kementerian Keuangan.

Dari pihak yang terlibat serah terima itu dan termuat dalam berita acara adalah Kiagus Ahmad Badaruddin selaku Kepala PPATK periode 2016-2020. Lalu ada Dian Ediana Rae yang saat itu merupakan wakil ketua PPATK periode 2016-2020.

Kemudian, ada Heru Pambudi, yang saat itu merupakan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Sumiyati selaku Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sejak 2017 hingga 2021, serta ada dua nama lain yang masing-masing dari Itjen Kemenkeu dan Ditjen Bea dan Cukai.

"Ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand. Bertanggal 13 November 2017. Ini yang serahkan Ketuanya Pak Badaruddin, Pak Dian Ediana, kemudian Heru Pambudi dari Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiyati irjennya," tutur Mahfud.

Laporan kasus transaksi janggal itu sebetulnya sudah terendus sejak 2013, menurutnya. Namun karena tak kunjung ditindaklanjuti, PPATK menyurati lagi pada 2020. Namun demikian, begitu kasus itu tak juga ditindaklanjuti hingga akhirnya dia ungkap ke publik senilai Rp 349 triliun dengan periode rekapitulasi 2009-2023.

"Ini ada tanda tangan semua nih. Bahwa 2013 kasus ini masuk tapi 2020 belum selesai, kita kirimi surat baru, ketika surat baru ini tanya kita ketemu sama Kemenkeu, di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu irjen bilang surat itu tidak ada, saya ralat, bukan Sri Mulyani, waktu itu adanya Wamenkeu, Irjen dan ini, itu bilang surat ini tidak ada," ujar Mahfud.

Hingga ditunjukkan adanya berita acara serah terima dan data-data transaksi janggal saat pertemuan Mahfud dengan jajaran Kementerian Keuangan di Kantor Menko Polhukam pada 10 Maret 2023, dia mengatakan pihak terkait dari jajaran Sri Mulyani yang ada di situ menegaskan tak tahu adanya laporan itu.

 Ada Pengaruh Jokowi

Mahfud MD mengungkapkan alasannya baru mau membongkar dugaan kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.

Mahfud bercerita, ini bermula dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo pada Februari 2023, setelah penyelenggaraan acara Satu Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Sebulan lalu, ketika ada acara 1 abad NU di Sidoarjo saya diajak pulang bersama oleh presiden 1 pesawat dari Surabaya karena apa? membahas indeks persepsi korupsi," tutur Mahfud di Komisi III DPR, Jakarta, dikutip Kamis (30/3/2023).

Mahfud menceritakan bahwa saat perjalanan pulang dari situ, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun, dari 2021 skornya berada di 38 menjadi 34 pada 2022.

Dia menjelaskan kepada Presiden Jokowi telah mengundang berbagai lembaga untuk menguak penyebab penurunan itu, di antaranya yang disebutkan secara gamblang dari Transparansi Internasional Indonesia dan Litbang Kompas.

Dari data beberapa lembaga itu, terungkap bahwa turunnya indeks persepsi korupsi itu disebabkan sentimen negatif terhadap bidang pelayanan publik, terutama akibat korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.

"Terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan, clear itu penjelasannya, yang kedua facilitating payment dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu orang sekarang bayar mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa," kata Mahfud.

Oleh sebab itu, ketika terjadi kasus pemukulan anak dari eks pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, terungkap ke publik dan dikuliti harta kekayaannya yang sangat jumbo dan di luar profil, ia mengaku mulai tertarik mengusut lebih dalam.

"Itulah sebabnya sejak saat itu saya ini pajak dan bea cukai jadi masalah sehingga kalau saya kok punya latar belakang begitu ada kasus Alun (RAT)," tuturnya. (sumber2/cmm Ind, KCM)