LONDON - Inggris mengindikasikan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dapat ditangkap berdasarkan surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) jika dia berkunjung, dan Irlandia mengatakan pasti akan menangkapnya jika dia melakukannya, sementara Hungaria menolak keputusan ICC untuk mengupayakan penangkapan Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza dan mengundangnya untuk melakukan kunjungan resmi.
Israel dan Amerika Serikat pada Kamis menolak keputusan pengadilan tinggi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi perdana menteri dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant, sementara Presiden Joe Biden mengecam keputusan tersebut sebagai "keterlaluan."
"Inggris akan selalu mematuhi kewajiban hukumnya sebagaimana ditetapkan oleh hukum domestik dan hukum internasional," kata juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Jumat.
Ketika ditanya langsung apakah Netanyahu akan ditangkap, juru bicara tersebut mengatakan dia tidak akan “berbicara tentang kasus-kasus spesifik.”
Sebelumnya pada hari Jumat, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan Netanyahu akan ditahan jika dia tiba di sana.
Ketika ditanya oleh lembaga penyiaran negara RTE apakah Irlandia akan menangkap perdana menteri Israel jika ia datang ke Irlandia, Harris berkata: “Ya, tentu saja.”
“Kami mendukung pengadilan internasional dan kami menerapkan perintah mereka,” tambahnya.
Hubungan antara Irlandia dan Israel memburuk sejak Dublin mengakui negara Palestina pada bulan Mei lalu, sebuah tindakan yang mendorong Israel menarik duta besarnya.
Menteri Luar Negeri Irlandia Micheal Martin mengatakan pada Jumat bahwa dia tidak setuju dengan pernyataan Presiden AS Joe Biden tentang surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant sebagai sesuatu yang "menjijikkan", dan menegaskan bahwa kejahatan perang telah dilakukan di Gaza.
“Ini adalah hukuman kolektif terhadap rakyat. Ini genosida,” katanya.
Kanada, Belgia, Spanyol, Austria, Finlandia, Portugal, Belanda, Slovenia, dan Swiss termasuk di antara 124 negara anggota ICC yang menyatakan akan mematuhi surat perintah penangkapan.
Negara-negara lain, termasuk Hungaria, Republik Ceko, dan Argentina, menyatakan akan mengabaikannya.
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban bergabung dengan AS dalam menyuarakan dukungannya terhadap Israel, dengan mengundang Netanyahu ke Budapest untuk kunjungan resmi melalui surat yang berisi janjinya untuk menjamin keselamatan dan kebebasan perdana menteri.
Orban mengatakan dalam suratnya bahwa Hongaria — yang merupakan anggota ICC — “mengutuk keras keputusan memalukan ini,” yang menurutnya tidak akan memiliki “dampak apa pun” pada hubungan bilateral.
"Menghadapi kelemahan memalukan dari mereka yang memihak pada keputusan keterlaluan yang menentang hak Israel untuk membela diri," kata Netanyahu yang menghargai hal tersebut sebagai tanggapan, "Hongaria, seperti teman-teman kita di AS, menunjukkan kejelasan moral dan mengambil sikap untuk keadilan dan kebenaran."
Sementara itu, penyiar Kan melaporkan pada Jumat bahwa pemerintahan Trump yang akan datang sedang membuat rencana untuk tindakan hukuman terhadap ICC atas keputusannya untuk mengeluarkan surat perintah, mengutip sumber di Washington.
Sumber anonim mengatakan kepada Kan bahwa tim transisi sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan sanksi pribadi terhadap kepala jaksa ICC Karim Khan, serta para hakim yang mengeluarkan surat perintah.
ICC menuduh Netanyahu dan Gallant — yang dipecat perdana menteri awal bulan ini — menargetkan warga sipil dan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.
Pengadilan pada hari Kamis juga mengeluarkan surat perintah untuk kepala militer Hamas Mohammed Deif, yang menurut Israel tewas akibat serangan IDF di Gaza pada bulan Juli.
Moskow Sebut Surat Perintah ICC Menangkap Neyanyahu 'tidak Penting' bagi Rusia
Rusia mengabaikan keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, kantor berita The Associated Press melaporkan.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Jumat bahwa, karena Rusia tidak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut, keputusan apa pun dari ICC adalah “tidak penting”.
Peskov menolak berkomentar mengenai apakah surat perintah tersebut dapat memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri serangannya di Timur Tengah, dengan mengatakan bahwa hal itu “tidak mungkin membantu apa pun”.
"Yah, secara umum, tindakan ICC tidak mungkin membantu apa pun. Itu hal pertama. Dan kedua, kami tidak melihat ada gunanya mengomentari hal ini dengan cara apa pun, karena bagi kami putusan ini tidak penting," katanya.
ICC tahun lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan sejumlah pejabat tinggi Rusia lainnya, menuduh mereka melakukan kejahatan perang di Ukraina.
Namun, Moskow menganggapnya “batal demi hukum” I trb
COMMENTS