.

PMKRI Bantah Ditawari Izin Tambang Oleh Pemerintah



JAKARTA-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) diisukan masuk dalam daftar salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Merespons isu tersebut, Ketua Presidium PP PMKRI, Tri Natalia Urada mengonfirmasi tidak ada pembicaraan soal penawaran pemerintah dalam pengelolaan tambang dengan PMKRI selama ini. Kalau pun ada penawaran, PMKRI pasti menolak.

"Pertimbangan paling mendasar adalah kami tidak mau independensi PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan, pembinaan dan perjuangan terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan usaha tambang. Berbagai persoalan yang diakibatkan oleh operasi industri pertambangan akan terus kami sikapi dan kritisi," ungkapnya dalam rilis yabg diterima Senin (5/7/2024).

Ketentuan Ormas Keagamaan yang mendapatkan WIUPK secara perioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat diatur dalam pasal 83A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Melalui peraturan tersebut, ormas keagamaan kini dapat memiliki WIUPK

"Jika merujuk pada pasal 75 UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Swasta mendapat perioritas dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. Kita bisa melihat bahwa terjadi ketimpangan dan atau tumpang tindih antara UU Minerba dan PP No. 25 tahun 2024. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan konfik yang lebih besar dikemudian hari," ungkap Tri. 

Merujuk pada data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menunjukkan bahwa saath ini terdapat sebanyak 7.993 izin mineral dan pertambangan (Minerba) dengan luas 10.406.060 hektare. 

Alhasil operasi ini berdampak pada kerusakan lingkungan yang panjang dan belum dipulihkan. Atas nama kemajuan ekonomi, pembukaan lahan skala besar justru mencemari air, udara, dan laut yang berdampak pada terganggunya kesehatan manusia, kerusakan pangan lokal, terutama sekitar tapak tambang. 

Jadi, menurut Tri, jika PMKRI turut terlibat dalam urusan tambang, sama halnya kami melestarikan persoalan-persoalan yang ada dan akan sangat paradoks dengan kerja-kerja yang kami lakukan selama ini, yaitu menjaga kedaulatan lingkungan.

"Kami menilai, rencana ini juga akan berisiko menimbulkan konflik agraria baru dengan masyarakat dan mempertajam ketimpangan sosial. Berdasarkan data KPA, sepanjang 2023,  tambang menyebabkan 32 letusan konflik agraria di 127.525 hektar lahan dengan 48.622 keluarga dari 57 desa terdampak tambang," paparnya.

PMKRI juga memastikan tidak memiliki kapasitas SDM dan teknologi yang mumpuni untuk mengurus tambang. 

"Tetapi sebagai elemen masyarakat sipil, kami memiliki komitmen dan sikap yang konsisten untuk melakukan checks and balances atas berbagai kebijakan yang anomali dan ketimpangan lainnya yang dapat merugikan masyarakat, terutama terhadap industri-industri ekstraktif seperti tambang.
Kami berharap pemerintah menghentikan rencana ini dengan segera merevisi PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara," tegasnya.

COMMENTS

 

$type=three$va=0$count=12$cate=0$snippet=hide$rm=0$comment=0$date=hide$author=0

Nama

EKBIS,3435,ENGLISH,1416,FEED,36202,FOKUS,4472,GLOBAL,9258,HIBURAN,2005,HUKUM,3661,IPTEK,3910,NASIONAL,13744,OLAHRAGA,2142,OPINI,1308,POLITIK,3706,PROMOTE,4,RAGAM,9575,RELIGI,707,Z,31201,
ltr
item
Konfrontasi: PMKRI Bantah Ditawari Izin Tambang Oleh Pemerintah
PMKRI Bantah Ditawari Izin Tambang Oleh Pemerintah
https://lh3.googleusercontent.com/-ZiZ2PVQGPwk/ZmAJprQktiI/AAAAAAABWt4/rj7xyDXCpZwh6TBAA-csVDGQW9zNQNVsQCNcBGAsYHQ/s1600/IMG_ORG_1717569860931.jpeg
https://lh3.googleusercontent.com/-ZiZ2PVQGPwk/ZmAJprQktiI/AAAAAAABWt4/rj7xyDXCpZwh6TBAA-csVDGQW9zNQNVsQCNcBGAsYHQ/s72-c/IMG_ORG_1717569860931.jpeg
Konfrontasi
https://www.konfrontasi.com/2024/06/pmkri-bantah-ditawari-izin-tambang-oleh.html
https://www.konfrontasi.com/
https://www.konfrontasi.com/
https://www.konfrontasi.com/2024/06/pmkri-bantah-ditawari-izin-tambang-oleh.html
true
7622946317735281371
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By HOME PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy