Oleh Herdi Sahrasad *
KONFRONTASI-Pandangan Prof Audrey R. Kahin PhD mengenai Islam dan politik di Indonesia, masih kuingat ketika kami bertemu dengan beliau di kampus Ivy League Cornell University, Ithaca, New York, musim gugur 1994. Mungkin saja Bu Audrey Kahin sudah lupa mengenai percakapan dengan saya selama di kampus Cornell tsb.
Beberapa tahun kemudian saya sempat ketemu Bu Audrey dan suaminya Prof George T. Kahin di Gedung LIPI Jakarta dalam sebuah konferensi internasional. Secara tak sengaja, saya mengeluh kepada Pak Kahin dan Ibu, soal Prof Robert Hefner (Universitas Boston) yang marah sekali pada saya setelah penangkapan dan pembubaran diskusi Yayasan Indonesia Baru kami di kantor tokoh GMNI/mantan Sesneg Ir.Bondan Gunawan (Forum Demokrasi), Paseban, Jakarta kurun 1990-an itu.
CORNELL MEMORY Penulis bersama Ibu Prof Audrey Kahin, dan Prof John Wolff di Kahin Centre for Southeast Asian Studies, Cornell University, Ithaca, New York,1994
Tapi Bu Audrey R. Kahin dan Pak Kahin malah
membela saya dan mengatakan,’’Mustinya Hefner harus berterimakasih pada Herdi
karena gara-gara kamu undang diskusi dan digerebeg aparat, Hefner jadi dikenal
di kalangan Senator/Kongres AS, padahal sebelumnya dia tak populer, dia
antropolog biasa dan masih 'mencari',’’ kata Pak Kahin waktu itu. Saya terdiam. Hefner
memang bukan Clifford Geertz, antropolog yang sangat hebat dengan bukunya The Religion of Java dll. Sementara Pak Kahin adalah intelektual AS pembela gigih perjuangan kemerdekaan RI. Kahin bersahabat dengan Natsir, Sjahrir, Soedjatmoko, Moh Roem, Haji Agus Salim dll.
Bu Audrey R. Kahin nampak tahu saya tipikal anak muda (mantan aktivis PB-HMI, aktivis
NGO dan jurnalis yang kritis), yang gelisah sekaligus ‘’badung’’ karena menyaksikan/mengalami
pentas Negara teater Orde Baru yang represif dan koersif terhadap civil society,
masyarakat madani. Pak Harto terlalu
digdaya tapi emoh demokrasi sejak
berkuasa di era Perang Dingin pada 1966 sampai 1998. Pak Harto didukung penuh oleh
adikuasa AS, menjadi rezim pembangunan yang represif ala Orde Baru, meminjam bahasa Prof Herbert Feith, guru saya di Monash University, Australia.
Sebagaimana diketahui, setelah pembubaran/pembekuan Dewan
Mahasiswa-Dewan Mahasiswa UI, ITB, UNPAD, UGM, UIN Jakarta, IPB, UNHAS, dan
seterusnya menyusul demonstrasi mahasiswa Malari 1974 pimpinan dr Hariman
Siregar dan demo mahasiswa 1977/78 pimpinan Rizal Ramli, Dipo Alam, Lukman Hakim, Heri Ahmadi,
Indro Cahyono dll yang menentang Pak Harto, serta pembredelan koran-koran dan majalah
terkemuka (Pedoman, Kompas, Tempo, Indonesia Raya,
Harian Abadi dll) 1978, konsolidasi militokrasi Orde Baru makin kuat dan
padat.
Di halaman kampus Universitas Cornell Bersama Pak Ben Anderson, Lutfi Yazid dan Simon Saefudin
Dalam lawatan ke Cornell University,
New York, sebagai visiting Fellow atas
kebaikan Prof Benedict Anderson, musim
gugur 1994 tersebut, saya bertemu dan berdialog dengan Ibu Prof Audrey Kahin dan Prof John Wolf. Keduanya sangat ramah dan
menyenangkan, bahkan sering guyonan dengan saya. Waktu itu sebagai anak muda,
saya lebih sering bertanya.
Ibu Audrey Kahin dengan cerdas dan
runtut serta terang-gamblang, menjelaskan mengenai politik kontemporer di Indonesia
pasca colonial. Bu Audrey menyinggung kiprah politik dan perjuangan Bapak Masyumi
(Majelis Syuro Muslim Indonesia) yakni Perdana Menteri Mohammad Natsir (M.Natsir)
yang dihormati dan dikaguminya, sebagaimana ia menaruh hormat pada PM Sutan Sjahrir (
Sjahrir, Pemimpin Partai Sosialis Indonesia-PSI). Audrey juga mengenal Mohammad
Roem, Soedjatmoko dll.
Bagi Audrey Kahin, perjalanan karir
politik Mohammad Natsir yang pernah menjadi tokoh politik terkemuka sekaligus
pemikir Muslim terpandang di Indonesia, sangat menarik.
Audrey berupaya memberikan pemahaman
kepada kita mengenai pandangan Natsir mengenai nasionalisme dan demokrasi.
Tujuannya juga untuk menganalisis pengaruh Islam modernis terhadap Natsir
sebagai negarawan/politikus bersih dan tanggapannya terhadap pergolakan politik
dan sosial berskala besar yang terjadi selama kariernya.
Dalam pandangan Audrey, pengenalan
latar belakang Natsir, meliputi masa kecil, pendidikan, dan tanah airnya menjadi
penting. Audrey mampu menyampaikan
pandangannya atas peran dan keterlibatan
Natsir dalam politik Indonesia. Dia juga menyingkapkan tentang ‘warisan’ Natsir
dan pengakuan yang diterimanya dari pemerintah Indonesia setelah kematian Pak Natsir.
Dalam buku Audrey ‘’ Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir’’ tahun 2015, sumber-sumber yang dikonsultasikan dalam penulisan buku ini sangat luas; di dalamnya terdapat banyak tulisan Natsir dan wawancara yang dilakukan IBu Audrey dengan Natsir dan anggota keluarganya.
Sungguh, Audrey Kahin mengenalkan dan menggambarkan Natsir kepada kita
dan para pembaca buku tsb sebagai sosok yang sangat membumi, bertakwa, dan
menjalani kehidupan yang rendah hati. Ia juga menunjukkan bahwa kepribadian
Natsir berkontribusi besar terhadap popularitasnya sebagai politisi dan
pemimpin Islam.
Audrey juga mengutip Prof Deliar Noer
(tokoh alumnus HMI) yang menilai kepribadian Natsir juga membahayakan karier
politiknya.
Seperti disebutkan dalam judulnya, dalam Buku‘’ Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir’’ berfokus pada penafsiran Natsir terhadap Islam, demokrasi, dan nasionalisme, sekaligus menyulap perubahan dan perkembangan politik yang terjadi dalam politik Indonesia. Audrey Kahin menunjukkan bahwa Natsir sebagai politisi menjalani kehidupan yang mengesankan dan penuh tantangan. Ia menikmati karir cemerlang di awal keterlibatannya di dunia politik ketika ia diangkat menjadi Menteri Penerangan Kabinet Sjahrir dan kemudian Perdana Menteri Indonesia.
Puncak karirnya hanya berlangsung dalam waktu singkat sejak ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri enam bulan setelah pengangkatannya karena ketidakpuasannya terhadap ‘demokrasi terpimpin’ Soekarno.
‘’Setelah pengunduran dirinya, Natsir
tetap aktif dalam politik, menyuarakan kritiknya terhadap kebijakan internal
dan internasional pemerintah Soekarno,’’kata Audrey.
Akibatnya, Natsir terpinggirkan oleh
politik arus utama. Natsir kemudian berubah menjadi 'musuh nasional' pada tahun
1958 ketika ia bergabung dengan pemberontakan PRRI di Sumatera karena
ketidakpuasannya terhadap Soekarno. Ia menyerah pada tahun 1961 dan
dipenjarakan hingga Sukarno jatuh dari kekuasaan pada tahun 1965.
Selama empat tahun tersebut, Natsir
mengalami ‘tahanan rumah’, ‘karantina’, ‘penahanan penjara’, dan penahanan di
Penjara Militer Jakarta. Natsir kembali ke dunia politik setelah dipenjara
tetapi pengaruh politiknya telah menyusut. Generasi muda di partai-partai Islam
mempunyai pandangan berbeda mengenai Islam dan posisinya dalam politik.
Untuk menunjukkan perkembangan ini, Audrey Kahin mengutip Prof Nurcholish Madjid,
yang menegaskan bahwa Islam adalah ‘agama pribadi’ dan sekularisasi diperlukan
untuk mencapai modernisasi.
‘’Nurcholish Madjid biasa memanggil Pak Natsir sebagai ayahanda. Cak Nur adalah Natsir muda ,’’ kata Audrey.
Natsir waktu itu kembali dihadapkan
pada situasi yang kurang menguntungkan dan bagaimana menyalurkan serta
mewujudkan ide-idenya tentang Islam dalam politik Indonesia. Audrey Kahin
menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun
1965 hanya membawa sedikit perubahan terhadap posisi Islam di Indonesia.
Meskipun pada awal pemerintahannya,
Soeharto berusaha memenangkan para pemimpin partai sekuler dan Islam dengan
menunjukkan keringanan hukuman terhadap mereka, namun hal ini tidak bertahan
lama. ‘’Presiden Soeharto khawatir dengan sambutan hangat masyarakat terhadap
organisasi-organisasi Islam dan dia mulai membatasi kegiatan-kegiatan Islam,terutama
Masyumi,’’ kata Audrey.
Hal ini berdampak langsung pada Natsir. Audrey Kahin menunjukkan bahwa Natsir mulai lebih fokus pada kerja dakwah sejak tahun 1967. Ia mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan tujuan mendidik umat Islam tentang Islam. Ia juga aktif membangun hubungan dekat dengan para pemimpin Muslim di negara-negara Arab, Pakistan dan Malaysia.
Pada tahun 1980-an,
pemerintahan Soeharto mulai mengambil langkah-langkah represi dan koersi untuk membatasi pergerakannya, bahkan dalam
urusan pribadi. Ia tidak diberi izin untuk menunaikan ibadah haji dan berobat
ke luar Indonesia.
Meski mendapat penindasan, M. Natsir
tidak pernah menyerah pada gagasannya bahwa Islam harus diakui dalam politik
Indonesia. Beliau meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1993, meninggalkan
warisan pemikirannya tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara
Arab. Saya bersyukur, sempat menulis satu esai mengenang beliau dalam buku ‘’Obituari atau In
Memoriam Pak Natsir Berpulang’’, tersimpan di perpustakaan Dewan Dakwah/DDII Jakarta.
Audrey Kahin menyimpulkan bahwa warisan Natsir
mungkin mempengaruhi Arab spring yang terjadi pada tahun 2011. Studinya yang
dilakukan terhadap Natsir selalu mengaitkannya dengan citra seorang yang taat
beragama dan berprinsip demokrasi dan keadilan social yang sangat kuat. Natsir bahkan membantu pemerintahan Pak Harto pada masa Orde Baru dengan melobi/meyakinkan PM Fukuda, Jepang untuk membantu Pak Harto dan berhasil . Sayang, Pak Natsir kemudian dilupakan/dicampakkan Pak Harto, yang membuat Cak Nur (Prof Nurcholish Madjid) sangat kecewa, dan juga kami yang mendengar kisah itu dari Cak Nur tsb ikut kecewa . Cak Nur begitu fasih mengisahkan hal itu sewaktu dialog dengan kami, para jurnalis dan aktivis muda di Jakarta.
Catatan Audrey Kahin
“Pada akhir September 1961, Mohammad Natsir berjongkok di lereng bukit di pedalaman Sumatra ditemani oleh kurang dari sepuluh pengikut. Pria yang satu dasawarsa sebelumnya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dan ketua partai politik terbesar [Masyumi] ini tahu bahwa semua pilihannya telah habis sekarang. Dia baru saja mengetahui bahwa teman lamanya, Dahlan Djambek, komandan militer terakhir yang sebelumnya terus melindunginya, telah tewas — ditembak pada tanggal 13 September di sebuah desa saat dia bersiap untuk ditangkap oleh pasukan pemerintah. . . . Bagaimana ceritanya seseorang yang pada tahun 1940-an dan 1950-an dianggap sebagai salah satu pemikir dan negarawan Muslim paling berwawasan luas dan pro-Barat, empat puluh tahun kemudian dilihat oleh sebagian kalangan, sebagai tokoh konservatif pemimpin faksi Islam yang paling kaku dan sempit?” (https://c2o-library.net/2017/06/ islam-nationalism-democracy-mohammad-natsir/))
Itulah kalimat pembuka Prof Dr Audrey R. Kahin dalam ‘’ Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir’’ untuk biografi M. Natsir yang relatif singkat, seru dan padat. Buku ini menggambarkan perjalanan hidup seorang tokoh revolusi yang penuh paradoks, kontradiksi, tapi juga ketulusan/keikhlasan — dalam upayanya menyelaraskan kepercayaannya yang mendalam terhadap Islam, serta terhadap kemerdekaan nasional dan demokrasi.
Buku Audrey Kahin ‘’ Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir’’ ini merefleksikan perspektif personalnya untuk mempelajari kompleksitas sejarah politik Indonesia yang penuh warna, jauh dari hitam putih. Sungguh bermanfaat dan bernilai untuk memberi gambaran manusia multidimensional dalam sejarah Indonesia, dengan melihat dan memahami situasi masa lampau, sekarang dan mungkin mendatang.
Sejarah tidak bisa dipungkiri, sebagai pejuang bangsa M. Natsir ikut meletakkan batu dasar tegaknya negara Republik Indonesia. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Natsir atas ajakan Prof. Abdul Kahar Mudzakkir menjadi Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan Pekerja KNIP waktu itu menjalankan fungsi sebagai parlemen pertama Republik Indonesia. Natsir mengemban tugas sebagai Anggota Badan Pekerja KNIP sampai 3 Januari 1946.
Natsir pernah menjadi orang pertama dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya menjabat Menteri Penerangan RI dalam kabinet Sjahrir tahun 1946 – 1949. Karena arus dinamika politik pada waktu itu Natsir mengundurkan diri dari jabatan Menteri Penerangan.
Peneliti M, Fuad Nasar mencatat, Natsir mempertahankan sikap politiknya bahwa semua wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda diserahkan ke pangkuan Republik Indonesia tanpa kecuali, termasuk Irian Barat. Sementara dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag 1949, diputuskan bahwa Belanda menyerahkan semua wilayah kekuasaannya kepada RI, kecuali Irian Barat.Sejarah mencatat peran monumental Natsir memulihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah terpecah menjadi negara-negara bagian atau Republik Indonesia Serikat (RIS) pasca Konferensi Meja Bundar. Natsir mencetuskan Mosi Integral untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan. Dengan Mosi Integral tidak ada pihak yang merasa kehilangan muka.
Dalam pembahasan Mosi Integral di Parlemen, menurut kajian M Fuad Nasar, bahwa Natsir menghindari pembicaraan soal unitarisme dan federalisme. Menurutnya, orang yang setuju dengan Mosi Integral tidak usah berarti bahwa orang itu unitaris. Orang federalis pun mungkin juga dapat menyetujuinya. Sebab soal itu bukan soal teori struktur negara unitarisme atau federalisme, akan tetapi soal menyelesaikan hasil perjuangan kita di masa lampau yang tetap masih mengandung “duri dalam daging,” tandas Natsir.
Bagi Bu Kahin dan saya, Natsir memang sosok hebat yang menjadi teladan bagi kaum Muslim di Tanah Air, sebagaimana Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan Syekh Hasyim Asyari (pendiri NU). ‘’The old statesman never die,’’bisikku lirih.
“ Natsir tidak bakal berpakaian seperti seorang Menteri (karena banyak tambalan di bajunya yang sudah usang), namun demikian dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh kejujuran. Jadi kalau anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam Republik, anda seharusnya berbicara dengannya.” kata Mantan Menlu muda RI Haji Agus Salim kepada George McTurnan Kahin.
''Pak Natsir memang sangat jujur, sahaja dan pribadi besar yang sangat mengagumkan karena kesalehan, kecerdasan, integritas dan kesederhanaannya,''aku berbisik di Kahin Centre, Cornell. Angin dingin mengaum di luar cendela. Bu Audrey R. Kahin dan Prof John Wolf tersenyum. Hampir senja.
Pak George Kahin, Guru Besar Cornell University, Amerika Serikat datang ke Yogyakarta bulan Agustus 1948 dan bertemu dengan Mohammad Natsir, yang kelak oleh istrinya yakni Ibu Prof Audrey R. Kahin, ditulis biografinya berjudul‘’ Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir’’ , yang kita sentuh ini. Semoga bermakna. Wallahualam.
*Herdi Sahrasad, akademisi/dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina, anggota senior INDEMO (Indonesian Democracy Monitor) dan GP Ansor .
(berbagai sumber)
