JAKARTA – Direktur PUSAD Universitas Paramadina, Ihsan Ali Fauzi, MA. mengingatkan bahwa Politik Identitas bukanlah ancaman dalam demokrasi, termasuk dalam Pemilu 2024.
“Politik Identitas belakangan selalu dicurigai seperti hantu yang akan merusak rumah tangga NKRI. Hal ini adalah salah kaprah yang bisa berbahaya,” ujar Ihsan saat berbicara dalam “Evaluasi Akhir Tahun Bidang Sosial Keagamaan” yang digelar Universitas Paramadina, Jakarta pada Senin (11/12/2023).
Dialog yang dimoderatori oleh Dhea Meghatruh itu menghadirkan sejumlah pembicara lain, yakni Dr. Herdi Sahrasad (Dosen Magister Ilmu Agama Universitas Paramadina), serta Dr. M. Subhi Ibrahim (Kaprodi Magister Ilmu Agama Universitas Paramadina), dan Dr. Budhy Munawar Rachman (Direktur PCRP Universitas Paramadina).
Ihsan mengatakan, sebetulnya semua pihak tidak perlu terlalu khawatir terhadap politik identitas, karena dalam demokrasi politik identitas tidak selalu membawa dampak negatif tapi juga positif (mengutip Amy Goodman, red).
“Misalnya dalam kesetaraan gender, dampak positif politik identitas bisa kita lihat pada mobilisasi identitas keperempuanan untuk inklusi politik yang lebih luas. Karena itu juga bagian dari politik identitas,” ungkapnya.
Sebaliknya, Ihsan menilai kecurigaan terhadap politik identitas bisa berbahaya karena biasanya disuarakan oleh kelompok besar untuk meminggirkan kelompok kecil yang sedang memperjuangkan kepentingan identitas mereka.
“Misalnya warga Papua yang akan terhambat dalam menyuarakan kepentingannya tanpa mobilisasi kepapuaannya. Begitu juga kelompok Kristen dalam perjuangan kepentingannya untuk pembangunan gereja,” jelas Ihsan.
Nyambung dengan paparan Ihsan, Kaprodi Magister Ilmu Agama Universitas Paramadina, Dr. M. Subhi Ibrahim memaparkan data, ada eskalasi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan, bahkan di awal tahun 2023 ini.
Ia menyebut beberapa kasus, diantaranya pada Rabu, 22 Maret 2023, Patung Bunda Maria di Lendah, Kulon Progo, DIY ditutup terpal.
Dua hari kemudian, kata Subhi menyebut pada 24 Maret 2023 terjadi aksi koalisi Palembang Darussalam di Gereja Katedral Santa Maria Palembang, menolak kedatangan duta besar Vatikan ke Palembang dengan alasan Palembang adalah mayoritas Muslim. Juga ada beberapa peristiwa lainnya yang tercatat.
“Di samping hal-hal di atas, ada yang cukup memprihatinkan. Mengutip Laporan Survei Setara Institute, pelajar intoleransi aktif di Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan,” jelas Subhi Ibrahim. I bp
COMMENTS