OPINI-Jika dijalankan dengan berani dan sungguh sungguh maka program hilirisasi komoditas sumber daya alam tentu akan menuai hasil yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang. Kebijakan ini sungguh sangat mengagumkan! Karena ini akan mengakhiri model ekonomi kolonial atau colonial Investment model yang telah berlangsung di Indonesia sejak era penjajahan.
Namun Selain itu usaha hilirisasi bukan perkara yang ringan dan membutuhkan dukungan dari seluruh kekuatan bangsa. Mengapa? karena bagi negara industri Indonesia boleh melakukan apa saja asal jangan satu hal yakni memutus rantai ekonomi Kolonial yang telah berlangsung selama kurang lebih 400 tahun lamanya. Dalam rantai ini Indonesia hanya sebagai penyedia bahan mentah untuk diekspor. Sementara negara negara Industri mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan baku hingga barang jadi. Walaupun model semcam itu tidak menjadi acuan atau mencerminkan cara berfikir seluruh negara Industri maju.
Apa yang ditakutkan oleh sebagian negara negara Barat tersebut justru dikerjakan oleh Pemerintahan Jokowi, kemudian akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran dalam skala yang lebih luas dan lebih besar, mencakup sekitar 21 komoditas strategis yang merupakan komoditi utama dalam perdagangan Interasional saat ini. Kebijakan ini memang akan berdampak pada setidaknya dua hal yakni meningkatnya harga komoditas itu sendiri dan meningkatnya nilai tambah ekonomi baik industry perdagangan dan keuangan serta fiskal bagi Indonesia.
Usaha yang tengah dikerjakan pemerintah sekarang sudah pasti akan menuai banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri banyak pihak yang merasa sangat terganggu karena mereka yang bergerak dalam bidang komoditas tidak lagi leluasa dalam mengekspor bahan mentah dan harus membangun Industri pengolahan. Sementara dari luar negeri negara negara Industri tidak akan lagi dapat memperoleh bahan mentah murah bukan hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia, karena posisi Indonesia yang sangat signifikan sebagai pemasok bahan mentah tersebut yang mempengaruhi harga.
Terganggunya Kepentingan Sebagian Negara Barat
Kalau hanya sekedar meraih dukungan internasional dalam Pilpres 2024 maka pasangan Prabowo Gibran tidak akan menaruh program melanjutkan hilirisasi/industrialisasi sebagai salah satu program utama pasangan ini. Karena dengan tidak memuat hilirisasi dalam visi misi, maka negara negara Industri maju, terutama uni Eropa pasti akan menaruh dukungan terhadap pasangan ini. Namun bagi Prabowo Gibran kedaualatan negara tidak pantas diperjual belikan dengan cara murahan semacam itu, meskipun perlawanan negara negara kuat sebagai taruhannya.
Atau cara berfikir lain misalnya ; mengapa harus mengusung agenda hilirisasi, mengapa tidak disembunyikan saja agenda itu agar tidak ada musuh disaat pemilu? Tapi bukan itu sifat para kesatria. Justru di masa pemilu ini mereka hendak menguji dukungan rakyat dan keberanian rakyat terhadap cita cita nasionalisme dan menguji apakah harapan menjadi negara maju akan benar benar didukung rakyat. Saya rasa rakyat akan mendukung !
Sebagaimana diketahui bahwa Uni Eropa telah mengajukan gugatan ke World Trade Organization. Ini diawali Pada tanggal 22 November 2019, Uni Eropa meminta konsultasi dengan Indonesia melalui WTO mengenai dugaan tindakan berikut: (a) pembatasan ekspor nikel, termasuk larangan ekspor yang sebenarnya; (b) kebutuhan pengolahan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium dan batubara; (c) kewajiban pemasaran produk nikel dan batubara dalam negeri; (d) persyaratan izin ekspor nikel; dan (e) skema subsidi yang dilarang.
Uni Eropa menyatakan bahwa: tindakan-tindakan yang membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk bahan-bahan yang memerlukan persyaratan pengolahan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, tampaknya tidak sejalan dengan Pasal XI:1 The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994).; dan skema subsidi yang dilarang tampaknya tidak sejalan dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian Subsidies and Countervailing Measures (SCM);
Ditambah lagi pada 6 Desember 2019, Amerika Serikat meminta untuk bergabung dalam konsultasi tersebut. Pada 14 Januari 2021, Uni Eropa meminta pembentukan panel. Pada pertemuannya tanggal 25 Januari 2021, Dispute Settlement Body (DSB) menunda pembentukan panel. Pada pertemuannya tanggal 22 Februari 2021, DSB membentuk panel. Brasil, Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, Tiongkok Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat memiliki hak pihak ketiga mereka.
Pemerintah Indonesia sendiri telah mengajukan banding. Pada tanggal 8 Desember 2022, Indonesia memberitahukan DSB mengenai keputusannya untuk mengajukan banding kepada Badan Banding mengenai permasalahan hukum dan interpretasi hukum tertentu dalam laporan panel. Usaha mengajukan banding adalah langkah penting, agar negara penggugat dapat melihat bahwa masalah pembatasan ekspor adalah mandat konstitusi yakni konstitusi dasar negara Republik Indonesia, bukan persoalan kebijakan pemerintah semata, sehingga tidak mungkin dapat disengketakan, kecuali jika konstitusi dasar Indonesia beserta seluruh peraturan perundangan di bawahnya diubah.
Bagi pasangan Prabowo Gibran; Jika hanya mementingkan kepentingan pilpres semata dengan menjilat pada negara negara industry maka program unggulan presiden Jokowi ini tidak akan dinyatakan untuk dilanjutlkan. Namun bagi capres Prabowo Gibran issue hulirisasi adalah masalah masa depan bangsa, masa depan sumber daya alam Indonesia dan masa depan industry nasional.
Memang terdengar ada bisik bisik bahwa ada pasangan capres yang telah berjanji pada asing bahwa mereka akan menghentikan hilirisasi. Mudah mudahan tidak benar. Mudah mudahan semua pasangan capres mendukung agenda hilirisasi sabagai bagian dari usaha memutus rantai ekonomi colonial, memutus investment colonial model, yang telah berlangsung di Indonesia ratusan tahun lamanya.
COMMENTS