ORDE ARTIFICIAL INDONESIA
PERJUDIAN REZIM & UJI COBA ADAPTASI ORDE ARTIFICIAL
Indonesia menghadapi era atau orde artificial yang destruktif sistemik. Beberapa indikator seperti turunnya index Demokrasi, krisis Penegakan Hukum karena jadi alat kekuasaan dan tingginya KKN, beberapa hal tersebut semakin merusak rusak tatanan sistem bernegara. Ledakan teknologi informasi hanya menjadi alat ekspansi kekuatan korporat masuk kedalam sistem negara dan merampok anggaran uang rakyat.
Kemajuan teknologi dan sistem informasi menjadi lahan monopoli kalangan oligarki mendikte kekuasaan. Konglomerasi dan oligarki semakin rakus eksploitasi sumber daya ekonomi. Pada sisi demokrasi menjadi artificial, begitu pula proses penegakan hukum artificial, korupsi akibat kolusi dan nepotisme adalah fakta yang coba ditutupi secara artifisial.
Relasi dengan publik atau rakyat penuh dengan sentimen yang memantik emosi rakyat dan elit dimainkan oleh hal-hal artificial untuk di viralkan. Kecerdasan rakyat menjadi tumpul akibat dijejali propaganda artificial sehingga tidak bisa berfikir dan bertindak secara logis. Rakyat tercerabut dan dipaksa untuk dipisahkan dari realitas bernegara.
Projek panjang orde artificial bermula dengan menjamurnya lembaga sihir baru bernama survei. Rezim bersama komplotannya dengan sadar dan penuh hasrat memilih kebijakan artificial dalam bernegara. Lembaga-lembaga sihir dengan mantera opini publik, kepuasan publik, preferensi publik
Hal tersebut mengubah Secara Sistemik kehidupan Bernegara Penuh kepalsuan (artificial). Tipu daya ini seperti sihir yang membuat seluruh rakyat Indonesia tersandera manipulasi oleh kekuasaan. Kedaulatan kepemilikan dan kepercayaan rakyat menjadi artificial berimbas hancurnya substansi demokrasi.
Komplotan yang memiliki kecerdasan sihir Bekerja dan bergerak Masif dengan membajak infrastruktur Rezim. Segala cara dilakukan untuk Cipta Kondisi dengan target tertentu. Orde artificial beroperasi ditandai oleh beberapa indikator yang memiliki faktor serta variabel dengan konektivitas yang bisa dikonversikan point dan spot nya yang didesain seakan-akan objektif.
Strategi yang di gunakan dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Era artificial seperti menyuntikan obat bius dosis skala tertinggi, tanpa penawar atau tidak bisa di terapi kedalam sistem. Segala daya upaya cipta kondisi Sepertinya di rancang oleh Faksi Baru kelompok yang berkepentingan dengan bisnis artificial.
Namun perubahan konfigurasi politik menjelang pemilu dan pilpres 2024 ini nampak terlihat kegamangan. Seluruh rancang artificial terkait pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya bertabrakan dengan kepentingan dan keputusan elit politik.
ADAPTASI ORDE ARTIFICIAL Atau PERUBAHAN
Selama ini Rakyat dipaksa harus memaklumi dan menerima setiap keputusan artificial yang telah diambil dan harus diakui bersifat resmi secara kenegaraan. Berbagai ekspresi penolakan, kekecewaan, shock atau kaget atas kekeliruan dan atau sebuah penghianatan.
Penghujung Tahun 2023 menjelang tahun politik Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif sepertinya ada yang mulai gamang. Secara konfigurasi politik menyongsong pemilu 2024 terdapat tiga polar atau koalisi. Polar Pertama Adalah Kekuatan Dinasti dan Klan, Dinasti Orde artificial keluarga Joko Widodo, keluarga Orde Baru Cendana via Prabowo, dan Dinasti Cikeas keluarga SBY. Partai politik yang mengusung Gerindra, Partai Golkar, PAN, PD, dan PSI. Mengusung Calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran anak Joko Widodo sebagai wakil presiden.
Polar Kedua adalah Koalisi Parti yang pada masanya mereka adalah Oposan terhadap Orde Baru, PDI-P dan PPP. Dinasty Soekarno dan kalangan Islam abangan yang dinaungi PPP. Kolaisi ini mengusung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Sebagai Wakil Presidennya. Pecah kongsi dari Kolaisi Besar Joko Widodo yang memilih mencalonkan Anaknya Jadi wakil presiden di Koalisi lain.
Polar terakhir adalah Koalisi partai-partai produk atau lahir di Orde reformasi, yakni NASDEM, PKB dan PKS. Polar ini memiliki modal sosial yang cukup besar antara lain dukungan media massa mainstream, jejaring pemilih tradisional Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera di jejaring pemilih menengah. Koalisi ini mengusung Calon Presiden Anies Baswedan dan Wakilnya Muhaimin Iskandar.
Kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif dibayangi oleh cawe-cawe rezim artificial. Isue politik yang menjadi perdebatan adalah keberlanjutan, adaptasi orde artificial dan perubahan. Kekuatan status quo memiliki potensi struktur kekuasaan yang bisa digunakan secara Sistematis dan Masif baik hukum ekonomi dan politik untuk membenarkan cawe-cawe Pemilu 2024. Para pakar dan pelaku Pemilu baik Dinasty Joko Widodo, Dinasty SBY, Dinasty Cendana blok politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) terbiasa melakukan politiking.
Tinggal bagaimana Rakyat bersikap dalam ORDE Artificial ini, mereka harus siap mental berhadapan dengan keputusan artificial yang bersifat resmi secara kenegaraan. Jika tidak siap mental dan mati akal akan selalu menjadi objek eksploitasi. Penerima dan adaptasi akan kekeliruan dan pengkhianatan adalah legitimasi artificial yang menyebabkan rezim percaya diri untuk melanggengkan kekuasaannya.
Pada sisi lain Sektor Birokrasi yang menjadi ujung dari target artificial memiliki dilema, akibat matera yang selalu di hembuskan adalah reformasi birokrasi. Negara sedang berjudi dengan menggunakan aparat birokrasi dengan teknologi artificial menekan dan memaksa rakyat untuk beradaptasi. Komunikasi rakyat dengan penguasa dibentengi oleh dinding tebal teknologi artificial yang tidak mungkin bisa berdialog atau berdebat. Cipta kondisi untuk mendapatkan informasi atau pelayanan rakyat harus mengadaptasi orde artificial.
Parlemen Sektor penting Pembuat Regulasi betapa semakin absurd dan artificial bagaimana omnibuslaw bisa diloloskan. Sementara institusi Mahkamah Konstitusi Posisinya Semakin Hina dan Gamang Tidak Jelas berhadapan dengan UU Cipta Kerja Terkait Putusan Kasus judicial review UU Cipta Kerja. Kasus Tidak Etis oleh MK terkait Lolosnya Gibran Rakabuming menjadi calon Pasangan Presiden Prabowo nampak lembaga MK hanya Artificial kepentingan penguasa belaka.
Quo Vadis Nasional Security !?
Konflik Terbuka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Joko Widodo merupakan dampak Orde Artificial. Publik dikejutkan oleh sikap, perilaku dan pengambilan keputusan Joko Widodo, yang menimbulkan shock, emosi dan mati akal kalangan PDI-P.
Sementara respon sebagian kalangan adalah menanti efek perlawanan PDIP terhadap dampak kejut dari operasi artificial rezim Joko Widodo baik dari elit PDI-P atau rakyat Jelata pendukung fanatiknya.
Kita akan melihat sejauh mana respon dan kalkulasi PDIP terhadap kebijakan artificial Joko Widodo. Apakah rezim artificial memiliki efek deteren baik kepada elit maupun kalangan fanatiknya. Hal ini sangat menentukan bagaimana dan seperti apa kepentingan nasional dari pertarungan politik menjelang pemilu, ketikan pemilu dan setelah pemilu.
Ancaman terhadap kepentingan nasional terlihat dari Beberapa indikator. Pertama adalah kegagalan membangun ketahanan pangan rezim artificial. Rezim Artificial gagal memanfaatkan untuk keperluan ketahanan pangan. Kepentingan nasional kita untuk memiliki kekuatan dan kedaulatan pangan malah hancur dan menyuburkan kran impor.
Kecanggihan teknologi artificial tidak berhasil untuk mengidentifikasi lahan dan jenis tanaman yang ditanam di suatu wilayah dan memprediksi hasil panen dari masing-masing tanaman tersebut. Hingga saat ini yang terjadi adalah mangkraknya lahan untuk pembangunan ketahanan pangan dan hilangnya uang rakyat untuk sektor tersebut.
Kepentingan nasional sektor sumberdaya manusia khususnya pendidikan generasi muda juga mengalami kerusakan. Sangat mengetikan karena rezim menggunakan kecerdasan artifisial dengan metode precision learning. Metode atau taktik ini mengedepankan mesin sebagai mentor. Meskipun semua dikalkulasikan dalam pembelajaran seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, ujungnya behaviour atau kebiasaan siswa sehari-hari sudah di format sebagai mesin.
Secara Nasional dunia pendidikan dengan menggunakan Artificial dapat membantu mengontrol pelajar dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk berprilaku dalam hidup dan bekerja secara individualis di masa depan.
Sektor kesehatan juga sangat mengerikan inovasi teknologi kecerdasan artifisial tidak di dukung sumberdaya manusia dan infrastruktur penanganan kesehatan yang baik. Teknologi artificial hanya digunakan untuk isue mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan penurunan biaya kesehatan. Kesemuanya itu hanya bagus untuk konsumsi Medsos, akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan tetap harus berbiaya tinggi dan banyaknya kasus yang tidak tertangani.
Kita tidak menafikan adanya Artificial teknologi, berbagai aplikasi seperti search engine, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Dengan segala kehebatan teknologi artificial itu tetap saja problem kemanusiaan masih banyak yang belum terselesaikan. Semua teknologi melampaui zamannya, namun kesejahteraan manusia masih tertinggal dari kecepatan teknologi.
Sebaliknya kita seakan mendapatkan berbagai ancaman dan horor melalui narasi dan opini via multimedia media mainstream dan sosmed pada individu maupun lembaga-lembaga civil society. Kekuatan Artificial sepertinya ngotot ingin mengambilalih peran-peran manusia merdeka yang terikat oleh budaya, religi, norma dan hukum dalam sebuah negara yang berdaulat Quo Vadis National Security
Oleh ; Dos Santos
Ketua Umum Front Pergerakan Nasional (FPN).
COMMENTS