JAKARTA-Isu people power semakin nyaring terdengar. Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin mengatakan, desakan people power itu karena rakyat menginginan perubahan.
Aminudin mengatakan, ada beragam isu sentral untuk bisa menggerakkan people power di Indonesia. Pertama, Tap MPR No VI Tahun 2001, MPR menggariskan pejabat yang melanggar aturan mengundurkan diri. Dalam norma MPR tersebut ada konsensus yang menyatakan pejabat yang melanggar aturan sebaiknya mengundurkan diri. “Tap MPR No 6 Tahun 2001 menegaskan pejabat publik dan elit politik jika melanggar etika dan peraturan segera mundur,” tandasnya.
Prof. Dr.Mahfud MD sendiri, sambung Gus Amin, sebelum diangkat menjadi Menteri Polhukam secara tegas mengisyaratkan Jokowi bahwa berdasarkan Tap MPR No VI/2001 harus secepatnya mengundurkan diri tanpa menunggu putusan hukum. Kala itu Prof. Dr.Mahfud MD menyatakan, “seorang Pemimpin bila sudah tidak dipercaya oleh rakyat harus mundur tanpa harus menunggu proses hukum.”
“Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas juga merilis dalam Barometer Mala-Konstitusi hanya sepanjang tahun 2015, ada 214 penyimpangan yang dilakukan lembaga eksekutif. Pelanggaran tertinggi terjadi pada Januari 2015, yaitu sebanyak 40 kasus,” jelasnya.
Kedua, lanjut Aminudin, saat ini banyak juga keresahan dan penderitaan rakyat yang harus segera diperjuangkan oleh aksi massa. Apalagi saat ini telah lumpuhnya kontrol parlemen. Saat ini perekonomian juga kian sulit, ditambah demgan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
Gus Amin menuturkan, di antara isu sentral yang perlu diprioritaskan saat ini yakni, turunkan harga BBM, listrik, elpiji, pupuk petani, pajak, biaya pendidikan, usut korupsi kolusi nepotisme para pembesar negeri dan tolak UU omnibus law dan RUU Kesehatan yang meresahkan rakyat, dan lainnya.
“Pelanggaran lainnya yang dilakukan Jokowi termasuk yang disampaikan dosen UNJ, Ubedilah Badrun, terkait banyak KKN di jaman Jokowi,” jelasnya.
“Termasuk juga, tuntutan gerakan rakyat semesta. Juga pembelian semi fiktif participating interest Rio Tinto sekitar Rp 56 triliun, ribuan triliun rupiah anggaran Covid-19, puluhan triliun rupiah subsidi untuk konglomerat kelapa sawit, bailout Jiwasraya, Asabri, subsidi mobil listrik China, dan lainnya,” tambahnya.
Indikasi People Power
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengemukakan, people power itu selalu dimulai dengan kemewahan elite. Rizal menceritakan tumbangnya Raja Louis XVI dan ratunya di tangan rakyat akibat korupsi.
Diungkapkan Rizal Ramli, kemewahan Louis XVI dan Ratu Antoniette berbanding terbalik dengan tindakan ke rakyat yang bahkan menjadi simbol raja paksa, diktator dan koruptor.
Selain itu, kata Rizal Ramli, pada acara diskusi public secara virtual yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute dan LP3ES beberapa waktu lalu mengatakan, di Malaysia juga pernah terjadi people power di mana Perdana Menteri Malaysia Najib Razak harus dilengserkan lantaran pro terhadap China. Selain itu, masyarakat menganggap Najib Razak bersikap hedon dan otoriter.
“Tapi begitu dibongkar perilaku hedon daripada istrinya barulah itu ada people power,” imbuhnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan tersebut. Menyusul munculnya sikap hedon para pejabat negara dan juga pemerintah daerah yang melukai hati rakyat kecil. “Hari ini kita ada dalam fase perubahan itu,” papar mantan Menko Ekuin era pemerintahan Gus Dur.
Kemarahan Rakyat
Sementara itu, Direktur Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, rakyat yang marah saat ini sangat menghendaki adanya gerakan people power untuk merubah keadaan dan mendambakan munculnya pemimpin sebagaimana tahun 1998 saat reformasi.
Diketahui, Amien Rais kembali mengingatkan Presiden Jokowi. Katanya, Soeharto berkuasa 32 tahun. Boleh dikatakan ABRI dan polisi solid di tangannya. Begitu juga dengan birokrasi. Tapi kemarahan rakyat ada batasnya. Itu yang menyebabkan pak Harto turun dari kekuasaannya.
"Dibandingkan dengan Soekarno dan Soeharto, Jokowi sangat kecil. Tidak ada artinya. Maka, saya ingin mengingatkan Jokowi, jangan terus melanggar konstitusi. People power akan tak terelakkan. Pesan saya kepada rakyat Indonesia, jangan takut. Keadilan harus ditegakkan. Kita lawan kezaliman," ujar Amien Rais yang dikutip dari obrolan dengan Kang Edy di YouTube Kang Edy Channel, yang dilihat Minggu (11/6/2023).
Amien Rais mengingatkan jika Jokowi atau siapapun yang sombong dan pongah maka kekuatan rakyat dengan izin Allah SWT akan merubuhkan siapapun. Apalagi rakyat mempunyai batas kesabaran, ketika Soeharto mimpin 32 tahun, kala itu keadaan semakin kacau balau, baik ekonomi dan politik.
“Jadi betapa mudahnya waktu itu kumpulkan ratusan ribu pemuda, mahasiswa, rakyat biasa, betul - betul tidak ada yang danai. Tapi ibu - ibu kumpulkan kotak nasi tidak pernah sepi dari bantuan,” jelasnya.
Amien Rais menegaskan, sekarang ini bisa saja terjadi people power jika saja Jokowi dalam kepemimpinannya semakin tidak terkendali dan ugal - ugalan dan mengacak-acak konstitusi serta aturan yang berlaku. Jokowi juga bisa dilengserkan jika menganggap Indonesia seperti milik kakek - neneknya. Padahal konstitusi melarang adanya anggapan Indonesia miliknya pribadi.
“Indikasinya, Indonesia milik kakek-neneknya, seolah-olah aku harus mencari ganti untuk meneruskan pembangunan. Demi negara, aku harus cawe - cawe. Sekarang rakyat sudah makin cerdas,” tandasnya. I hanter
COMMENTS