KONFRONTASI- ''Tidak seperti kita yang berjuang untuk demokrasi, Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi, kerjanya cuma cari duit, tapi setelah berkuasa malah mempreteli demokrasi. KPK dilemahkan, dipreteli, DPR diperlakukan kayak taman kanak-kanak. Hukum dipreteli untuk pertahankan kekuasaan. Akibatnya indeks demokrasi kita turun, mengalami kemunduran serius.'' Demikian peringatan tokoh nasional Dr Rizal Ramli (RR) dalam sebuah dialog dengan publik/pers di Jakarta.
RR menilai kehidupan nasional kini buram, sarat skandal pajak kemenkeu Rp300 trilyun, utang rezim Jokowi sekitar Rp8000 trilyun, harga naik, pajak naik, dan rupiah ambruk terpuruk. Pandangan RR itu juga disampaikan dalam peringatan memorial Indonesia Democracy Monitor (INDEMO) dan Peristiwa Malari 1974 di Jakarta tahun ini.Simak Video Rizal Ramli ini
Para intelektual dan netizen menilai RR sebagai aktivis pergerakan, bersikap profetik, berada di jalan Kebenaran, sebab Indonesia dalam keadaan Gawat Darurat. Sekiranya situasi memanggil, maka Rizal Ramli wajib memimpin Indonesia, baik pemilu 2024, maupun pemilu dipercepat seiring terjadinya perubahan. RR memilih independen, tak masuk parpol, namun memperkuat civil society dan kontrol demokratis terhadap rezim yang menyeleweng, korup atau utang ugal-ugalan. Kini utang rezim Jokowi sudah sekitar Rp8000 trilyun dan rupiah terpuruk.
''Kita harus pertahankan demokrasi, Harus kita
perjuangkan, dan tidak boleh lagi ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan
pemilu'' kata RR, yang disambut para
aktivis pergerakan. Perubahan rezim selama ini melalui pemilu lima tahun sekali, tidak boleh ada penundaan atau perpanjangan masa jabatan.
Dalam
peringatan 49 tahun Malari dan 23 tahun Indemo di Jakarta,Senin kemarin,
isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko
Widodo kembali menncuat menjadi persoalan publik karena dinilai merusak demokrasi
dan menabrak Konstitusi.
Tokoh utama Aktivis Malari 1974 Hariman Siregar ingatkan, jika
penundaan Pemilu 2024 lantaran negara disebut tak punya cukup uang dinilai
sebagai anomali. Pasalnya, pemerintah justru menghambur-hamburkan uang untuk
memaksakan kehendaknya pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.Simak Video Hariman Siregar dan
Bursah Zarnubi ini
tokoh
nasional/ekonom senior Rizal Ramli juga mengingatkan pada Jokowi agar tak
memperpanjag masa jabatannya atau melakukan penundaan pemilu. "Saya
kira hati-hati deh, itu ilegal, haram, itu kudeta konstitusi siapa pun enggak
terima dan mohon maaf Pak Jokowi, saya kenal baik Mas Jokowi Anda itu enggak
kuat-kuat amat. Harusnya karena Pak Jokowi gagal sejahterakan rakyat, harusnya
pemilu dipercepat, bukan malah mau ditunda," ujar Rizal Ramli dalam
sebuah perbincangan di YouTube. Simak Video
Rizal Ramli ini
"Mas Jokowi, anda itu bukan Pak Harto, bukan Gus Dur yang
punya massa yang kuat, bukan Mbak Mega, jadi sing eling (yang
sadar), sing eling jangan kelewatam, enough is enough,"
imbuhnya.
Lebih lanjut Rizal Ramli menyebutkan bahwa keluarga Jokowi (kerajana keluarga) dan orang di sekitar Jokowi sudah cukup 'kenyang', sehingga penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan tak diperlukan. "Toh orang di sekitar Mas Jokowi juga wis wareg (sudah kenyang) semua, wis wareg ya kan? jadi sing eling lah," tutur Rizal Ramli. (berbagai sumber)
