JAKARTA- Politisi senior Erros Djarot mengatakan kelakuan para mafia tanah di negeri ini sudah sangat keterlaluan. Mereka tidak malu-malu lagi terang-terangan merampas tanah rakyat, baik milik pribadi maupun tanah adat atau ulayat. Itulah sebabnya menurut Erros perlu ada sebuah gerakan guna menghentikan ulah para mafia tanah.
Para mafia yang sebagian besar berbentuk korporasi itu semakin leluasa mencaplok tanah rakyat lantaran mendapat sokongan dari penguasa. Erros pun menilai perlu ada pihak yang mengingatkan penguasa agar tidak membuat kebijakan yang justru menguntungkan mafia dan merugikan rakyat.
Atas dasar itulah Ketua Umum Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN) ini menginiasi berdirinya Komite Indonesia Bebas Mafia atau KIBMA. Saat berbicara di Kantor Pusat GBN, Jalan Penjernihan I Nomor 50, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 13 Januari 2023 Erros mengatakan gerakan yang diinisasinya bukanlah gerakan oposisi. KIBMA berdiri untuk fokus memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Saya kok tidak suka kita bergerak dengan marah-marah apalagi kekerasan. Kita akan bergerak secara santun. Pak Jokowi kenapa sih maling-maling itu kok masih dekat-dekat dan bisa foto-foto dengan sampeyan. Kalau santun begini kan enak," ujar Erros.
Terbentuknya Komite Indonesia Bebas Mafia atau KIBMA diawali dengan sebuah diskusi yang dihadiri beberapa tokoh. Diantaranya, ekonom Faisal Basri, Anthony Budiawan, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mantan Direkrur Eksternal Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Bambang Suryadi, serta beberapa aktivis lainnya.
Dalam pernyataannya, Bambang Suryadi mempertanyakan, apakah kita selama ini salah mengatur kemerdekaan negara ini. Selama 77 tahun merdeka, ternyata hanya segelintir orang yang menikmati kemerdekaan.
"Padahal Bung Karno mengatakan kemerdekaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ternyata sampai sekarang masih ada yang belum merdeka, hanya mereka-mereka saja yang merdeka," ujar pria yang biasa disapa Beathor ini.
Beathor menuturkan, slogan yang dulu sering diucapkan adalah 'Jokowi adalah kita.' Tapi yang terjadi saat ini 'Jokowi adalah mereka' yang dengan leluasa merampas tanah dan hak rakyat. Baik yang ada di hutan, perkebunan, pertambangan, atau perkotaan.
Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini juga menyinggung figur-figur yang saat ini ramai diberitakan bakal maju sebagai Calon Presiden (Capres). Beathor menyebut capres-capres itu tidak paham dengan cara kerja mafia di bidang apa pun. Baik mafia tanah, bawang, dan sebagainya.
Beathor menegaskan mafia-mafia itu harus dilawan. Pasalnya mafia tanah jaman sekarang jauh lebih kejam dibanding jaman penjajahan Belanda.
"Nah, pemerintahan Pak Jokowi hanya tinggal sekitar 400 hari, apakah bisa selama waktu itu kita mengubah keadaan itu," ujar Beathor.
Sebelumnya masih terkait dengan pembelaan terhadap rakyat yang tertindas akibat ulah mafia tanah, Erros Djarot dan sejumlah aktivis senior membesuk Ketua Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI) SK Budiarjo yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Budiarjo terpaksa harus masuk tahanan akibat kasus sengketa tanah.
Saat berbicara di depan Rutan Salemba, Kamis 12 Januari 2023, Erros menyebut apa yang digugat oleh Budiarjo berdasarkan data soal permasalahan pertanahan di Tanah Air. Erros pun meminta pihak-pihak yang memenjarakan Budiarjo membuka data yang mereka miliki untuk selanjutnya diadu dengan yang dimilikinya.
“Ayo kita adu data,” katanya.
Putra-putri korban mafia tanah, aktivis dan para korban mafia tanah turut hadir pada kesempatan tersebut. Usai menggelar unjuk rasa korban mafia tanah, para korban mafia tanah bergerak ke Komnas HAM di Jl Latuharhari, Jakarta Pusat untuk mengadukan kasusnya.
Erros juga sempat ditemui sejumlah aktivis yang memperjuangkan dibebaskannya Ketua Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI) SK Budiarjo.
“Salah satu kawan kita sudah memperjuangkan untuk menegakkan hak-hak rakyat atas tanahnya itu dihabisin oleh mereka-mereka yang pro mafia. Sudah jelas, ini bongkahannya sudah hampir kena. Pak Jokowi harus betul-betul memahami itu,” kata jurnalis senior ini.
Erros juga meminta Kepala Badan Pertanahan Nasiona (BPN) untuk melaksanakan UUD yang dalamnya ada amanat konstitusi mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Kalau sekarang ada yang menguasai ribuan hektare bahkan jutaan oleh satu orang, itu sudah melanggar. Jangan sampai nanti di akhir cerita pemerintahan Jokowi dianggap wah ini melanggar UUD Pasal 33.” I wty
COMMENTS