YOGYAKARTA- Indonesia sudah jadi negara kapitalis tamak yang
makin jauh dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945. Kerajaan Keluarga yang sedang
dibangun oleh Jokowi dimana anak dan menantunya menjabat walikota dan berbisnis,
menjadi sorotan publik, bahkan sasaran kecaman publik. UU Omnibus Law, UU
MInerba dan lainnya makin menguras dan menghisap sumber daya rakyat. Mereka dianggap
tamak, greedy, menikmati demokrasi kriminal-oligarkis,
dan makin membuktikan rezim Jokowi dikuasai
dan dikendalikan oleh Oligarki Peng-Peng (Penguasa Pengusaha) serta menjadi
bagian dari Oligarki itu sendiri. Terpuruknya ekonomi rakyat, meluasnya
pengangguran terdidik, PHK massal, kesenjangan kaya-miskin, tiadanya Rule of Law tidak diperdulikan
lagi oleh Kerajaan Keluarga Jokowi ini. Oligarkisme dan Kerajaan Keluarga ini sungguh
legacy buruk dari kepemimpinan Jawa yang semula jadi harapan publik, akhirnya
jadi beban masalah yang memputus-asakan rakyat. Indonesia bukan lagi negara hukum, tapi sudah jadi negara kekuasaan yang tidak adil, timpang, zalim dan semua ini harus diakhiri. Sistem ekonomi-politik jahiliyah yang menghisap dan menindas rakyat ini sangat berbahaya dan harus dirobohkan dan diganti sesuai Pancasila dan UUD45. Masa jabatan penguasa harus dibatasi dan tak boleh diperpanjang sama sekali.
Demikian pandangan yang berkembang dalam ‘’Sarasehan Indonesia Bangkit’’ untuk Selamatkan Indonesia di Yogyakarta, Sabtu-Minggu (28/1 dan 27/1/23). Berbicara dalam Sarasehan Kultural dan Politik ini antara lain ekonom FE UI Faisal Basri, politikus senior Suripto, budayawan Emha Ainun Nadjib, Prof. Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati dan lainnya. Sebelumnya yang berbicara dalam forum ini tokoh nasional Prof. Dr Rizal Ramli, Guru besar FH UGM Prof. Dr. Kaelan, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Muhammad Hirzin, Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subiyanto, mantan Rektor UGM Prof. Dr. Sofyan Effendi, Muh Jumhur Hidayat, akademisi Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad, mantan anggota DPR-RI Hatta Taliwang, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, Dr Gamari, dan tokoh lainnya. Para panelis dan hadirin dalam forum itu sepakat bahwa sistem ekonomi-politik yang sangat ugal-ugalan dan menyimpang ini harus diganti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD45. Amandemen konstitusi yang deformatif, kebablasan dan merusak identitas maupun sejarah bangsa ini, membuat Indonesia ini kecolongan segalanya selama hampir dua dekade terakhir. Sarasehan dua hari ini berlangsung tenang dan mencerahkan.
‘’ Penguasa dan lembaga legislative, eksekutif, yudikatif telah mengingkari
dan mengkhianati cita-cita Proklamasi 1945 dan Konstitusi, disadari atau tidak
disadari, bangsa ini sudah kehilangan identitas dan dirusak sejarah maupun
tradisi budayanya oleh Oligarkisme, kapitalisme rakus dan amandemen UUD45 yang lebih 90 persen merusak
Konstitusi, ‘’ kata Prof Kaelan dari FH UGM. Pandangan senada disampaikan para
pembicara lainnya.
‘’Dalam era Jokowi, ekonomi terus merosot dan melemah,
penggunaan otak/akal sehat oleh penguasa untuk bekerja makin berkurang. Otonomi
daerah mustinya diperluas, tapi malah ditarik kembali ke pusat. UU Omnibus Law, UU Minerba dan Oligarkisme makin merusak Indonesia. Retorika Jokowi membangun kemaritiman, tapi yang dibangun jalan tol. Rencana Ibukota baru
dipaksakan, padahal rakyat makin miskin dan kurang gizi. Kurs
rupiah melemah, sumber daya alam seperti nikel, batubara dll dihabiskan,
bukannya dicadangkan untuk generasi mendatang, rezim penguasa ini terus memunggungi laut, kemaritiman, padahal wilayah kita sebagian besar lautan,’’ kata Faisal Basri.
‘’ Berbagai protes dan kekecewaan masyarakat di daerah-daerah
sepeti di Sulawesi, Maluku, Kalimantan dll, akibat merosotnya ekonomi rakyat,
terkurasnya tambang-tambang mineral untuk kepentingan oligarki modal dan asing
(China), makin memperkuat kolonialisme baru yang menyengsarakan rakyat. Kita
menghadapi bahaya salah urus negara yang bisa memicu krisis kepercayaan, destabilisasi dan disintegrasi,’’
kata Suripto.
Para panelis menyoroti Utang rezim Jokowi yang membebani rakyat dengan utang lebih Rp7500 trilyun, istana dan DPR sudah dikendalikan Oligarki dan rezim ini mencabuti subsidi bagi rakyatnya sendiri serta gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kemandirian ekonomi desa atau daerah sudah dihancurkan oleh kapitalisme tamak dan Oligarkisme predatoris yang berpusat di Jakarta. Republik ini sudah mismanejemen, jadi kayak Kerajaan Keluarga dimana Jokowi dan anak mantunya menikmati sembari mempreteli demokrasi substansial yang menolak KKN, korupsi kolusi nepotisme, yang justru merajalela di era Jokowi.
'' Praktik kenegaraan dengan sistem ekonomi dan politik yang mengingkari dan mengkhianati Konstitusi dan cita-cita Proklamasi 1945 ini harus diganti, dirobohkan,'' kata Suripto, Prof Kaelan, dan Slamet Subiyanto. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh para pembicara lainnya.
