YOGYAKARTA, KONFRONTASI- Rezim Jokowi membebani rakyat dengan utang lebih Rp7500 trilyun, dikendalikan Oligarki dan mencabuti subsidi bagi rakyat serta gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dinilai mengingkari dan mengkhianati Konstitusi. Padahal, seperti dikatakan Prof Nurcholish Madjid, bahwa negara atau rezim yang mengingkari atau mengkhianati Konstitusinya sendiri, niscaya tidak akan lama dan bakal jatuh in disgrace, tidak terhormat. Kerajaan Keluarga yang sedang dibangun oleh Jokowi membuktikan watak greedy-nya sendiri tanpa urat malu dan mencampakkan pertimbangan etika-moral. Presiden Jokowi seharusnya melarang anak dan menantunya jadi walikota, tidak membiarkan keluarganya terjun ke politik atas dasar aji mumpung karena pasti menjadi legacy buruk Jokowi sendiri di kemudian hari.
Demikian pandangan yang berkembang dalam ‘’Sarasehan Indonesia Bangkit’’ untuk Selamatkan Indonesia di Yogyakarta, Sabtu malam. Berbicara dalam Sarasehan Kultural dan Politik ini antara lain tokoh nasional Prof. Dr Rizal Ramli sebagai panelis utama. Pembicara lain adalah Guru besar FH UGM Prof. Dr. Kaelan, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Muhammad Hirzin, Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subiyanto, mantan Rektor UGM Prof. Dr. Sofyan Effendi, Muh Jumhur Hidayat, akademisi Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad, mantan anggota DPR-RI Hatta Taliwang, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, Dr Gamari, dan tokoh lainnya. Para panelis dan hadirin dalam forum itu sepakat bahwa sistem ekonomi-politik yang sangat ugal-ugalan dan menyimpang ini harus diganti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD45. Amandemen yang deformatif, bablas, ngasal dan ngawur membuat bangsa ini kecolongan segalanya selama 20 tahun terakhir. Sarasehan dua hari ini dilanjutkan sampai Minggu siang hari dengan kehadiran ekonom FE UI Faisal Basri, politikus senior Suripto, budayawan Emha Ainun Nadjib, Prof. Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati dan lainnya. Sarasehan dipandu Sutoyo Abadi.
‘’ Kerajaan keluarga Jokowi dan anak-mantunya dalam sorotan publik, bahkan dikecam publik, mereka dianggap menikmati demokrasi kriminal, demokrasi ‘’wani piro’’, rezim Jokowi juga telah dikuasai dan dikendalikan oleh Oligarki Peng-Peng (Penguasa Pengusaha). Kondisi obyektif rakyat kita makin menderita, beban utang Rp7500 trilyun, pajak naik, harga-harga BBM/Listrik dan pangan naik, daya beli rakyat tergerus, pengangguran sarjana dan lulusan SLTA sangat meluas dan mengerikan, terjadi konflik antara pekerja pribumi dan asing (China), kerusakan lingkungan hidup makin parah,’’ kata panelis utama Rizal Ramli (RR), Menko Ekuin Presiden Gus Dur dan mantan aktivis ITB.
Rizal Ramli (RR) menghimbau masyarakat untuk memperbaiki sistem dan kualitas demokrasi yang sudah dirusak Threshold dan politik uang serta dikuasai Oligarki. ‘’Adanya ambang batas presiden atau presidential threshold 20%, yang juga berlaku untuk Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota, menjadi salah satu dasar munculnya oligarki cukong/Bandar dan demokrasi kriminal alias demokrasi cukong di Indonesia. Mau jadi bupati/walikota musti punya duit 30-60 milyar rupiah, mau jadi gubernur musti punya duit Rp 100-300 milyar untuk biaya politik, bayar upeti parpol dan sebagainya, apalagi kalau mau jadi capres, pasti trilyunan, dan semua itu menjadi permainan para Bandar/cukong,’’ kata RR.
''Threshold itu harus dihapuskan menjadi Nol persen untuk memperbaiki sistem dan kualitas demokrasi dan mengatasi/mengakhiri kuasa oligarki,'' kata RR.
''RR itu sudah seperti ikan hidup di laut, walaupun air asin, ikannya tetap tawar, dia akan selalu mengatakan yang benar itu benar. Semoga sehat terus RR. Aaamin,'' ujar para peserta forum sarasehan yang gayeng ini.
Laporan resmi media menunjukkan, selama 10 tahun terakhir, sampai 2016 saja, ada 9 menteri masuk penjara, 19 gubernur, 200 bupati, 25 anggota DPR masuk penjara karena ditangkap KPK. Bahkan di era reformasi 2002 sampai 2021, ada sekitar 300 Bupati dari 420 masuk penjara. Setengah gubernur masuk penjara, belasan menteri dan banyak anggota DPR masuk penjara.
