KONFRONTASI- Stagflas global dan krisis ekonomi menggilas Indonesia. Dampak yang terjadi pada Indonesia tergantung dari seberapa besar kenaikan suku bunga dan penurunan komoditas. Jika kedua hal itu sangat buruk, maka dampak resesi global terhadap ekonomi Indonesia akan sangat buruk. Kini kurs rupiah ambruk, Utang negara Rp7500 trilyun, harga harga naik, pajak naik, daya beli rakyat merosot, pemiskinan meluas dan PHK massal merajalela. Dan itulah sebabnya, Mengapa masyarakat Indonesia di berbagai daerah meminta DR Rizal Ramli (RR) jadi Pemimpin, meski berbagai lembaga survei yang manipulatif dan maju tak gentar membela yang bayar, ajukan capres yang tidak kredibel dan tak mampu mengatasi krisis ekonomi dan krisis akhlak. Maka, survei survei capres oleh berbagai lembaga survei yang itu-itu melulu, harus dicampakkan, sebab tak bisa dipercaya. Survei mereka bohong dan dusta.
Ini jawaban civil society alumni UI, Trisakti, ITB, UGM, UNPAD, UNAIR, ITS, IPB, UNJ, UIN Jakarta, UIN Jogja, dan mayoritas perguruan tinggi kita kepada banyak kalangan, yang bersimpati dan sebagai pendukung RR. Dan ijinkan ini kami sampaikan ke publik. Di era Jokowi, Indonesia diambang kehancuran menjadi Negara Pariah yang dikendalikan Oligarki. Krisis multidimensi (krisis ekonomi, krisis kepercayaan dll ) sudah melembaga. Jutaan rakyat jatuh miskin, kena PHK, menganggur, atau mengalami kesusahan sosial-ekonomi. Kelompok yang terkaya makin kaya, sedangkan jutaan rakyat jatuh makin miskin. Oligarkisme dan KKN (Korupso Kolusi Nepotisme) merajalela, utang pemerintah sudah ribuan trilyun rupiah, diperkirakan lebih dari 7500 Trilyun rupiah.
Masyarakat Indonesia meminta Rizal Ramli jadi Pemimpin nasional karena ingin menyelamatkan Negara dan Bangsa dari krisis dan kehancuran, mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sesuai UUD 1945 dan Trisakti Presiden Soekarno.
Memimpin itu menderita dan Tokoh bangsa Dr Rizal Ramli rela/ikhlas tidak jadi Pemimpin atau Presiden kalau ada Sosok Pemimpin/Presiden yang lebih cakap dan lebih baik darinya dalam memecahkan/mengatasi masalah-masalah di bawah ini dalam 2 tahun :
1. Mewujudkan Negara Hukum yang substansial, dan mengakhiri Negara Kekuasaan/Negara Politik selama 20 tahun ini, mengubahnya menjadi Negara Hukum tersebut demi tercapainya pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya yang adil dan beradab.
2. Mengatasi Krisis Ekonomi, naiknya harga harga kebutuhan pokok dan Ambruknya daya beli rakyat. Memulihkan daya beli rakyat. Menurunkan harga minyak goreng dan pangan lainnya secepatnya.
3. Mengatasi masalah Melebarnya jurang kaya –miskin di Indonesia dimana golongan terkaya makin kaya dan kaum miskin semakin miskin
4. Memulangkan jutaan buruh China Tiongkok yang masuk Indonesia untuk dikembalikan ke RRC
5. Mengakhiri Oligarki yang mencengkeram ekonomi-politik bangsa Indonesia demi mewujudkan Demokrasi Sosial.
6. Mengakhiri pelemahan KPK dan kembali memperkuatnya
7. Mengatasi utang pemerintah Jokowi yang mencapai ribuan trilyun rupiah yang jadi beban rakyat
8. Mengubah/merevisi/mencabut UU Minerba dan UU Cipta Kerja
9. Menurunkan tariff listrik, dan pajak demi keadilan dan kepentingan rakyat banyak
10. Menaikkan pendapatan Negara dari bisnis batubara, sawit dan sumber daya mineral/tambang lainnya
11. Mengatasi penggundulan hutan, mengatasi penyelundupan dan segenap mafia dan melestarikan lingkungan hidup
12. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal serta menghapus dampak/akibat jelek Islamphobia .
Bagaimana cara dan strategi mengatasi masalah-masalah di atas? Di layar televisi, RR siap lakukan debat publik dan adu gagasan terhadap para calon pemimpin/presiden yang ada. Demi mencari pemimpin nasional yang terbaik, berbobot dan bertanggung jawab, tidak hanya karena ada Cukong/Oligarki, pencitraan dan dusta, atau tipu tipu.
RR sanggup 2 tahun mengatasi semua masalah tersebut secara gradual dan progresif, dengan langkah terukur dan maju, dengan kerja cerdas demi kepentingan rakyat kecil.
Jika dalam dua tahun tidak ada kemajuan/perbaikan yang masuk akal, RR rela mundur dari jabatan Pemimpin/Presiden bersama seluruh dan tim kerjanya dan menerima sanksi sosial.
