Sehabis Salat Jumat, Ribuan Mahasiswa Kembali Demo Menolak Kenaikan Harga BBM sekitar Istana, Patung Kuda, Jakarta

 

KONFRONTASI- Badan Eksekusif Mahasiswa Seluruh Indonesia-BEM SI  (dan buruh) bergerak menggelar demo lagi Jumat ini, untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Demonstrasi ini bergerak menuju di kawasan Patung Kuda dekat Monas Jakarta pada Jumat, 30 September 2022.

Koordinator Bidang Sosial-Politik BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan permasalahan-permasalahan di era Presiden Jokowi itu tidak mampu dituntaskan.

“Aksi ini adalah awal dari gerakan kami untuk melawan pengkhianatan rezim atas kewajibannya menuntaskan banyak permasalahan yang belum mau dituntaskan pemerintah, seperti pelanggaran HAM masa lalu, KKN, RKUHP yang dikebut, dan lain-lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 September 2022. 

Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) ingatkan pemerintahan Jokowi bahwa demo-demo mahasiswa dan buruh dan masyarakat sipil merupakan koreksi dan kontrol demokratis terhadap ketidakadilan dan dehumanisasi era Jokowi yang sudah melampaui batas, membuat rakyat sengsara dan jadi korban pembangunan yang sarat korupsi/KKN.

Sejumlah elemen kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022). Terkait itu, ribuan personel gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut.

"Pengamanan seperti biasa. Untuk jumlah personel gabungan TNI-Polri sebanyak 2 ribu personel kami persiapkan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin saat dihubungi, Jumat (30/9/2022).

Berikut sejumlah permasalahan yang dia jabarkan sebagai tuntutan mahasiswa:

1. Dikebutnya pengesahan RKUHP yang jelas bermasalah padahal terdapat RUU Masyarakat Adat dan RUU PPRT yang tak kunjung disahkan.
2. Alokasi APBN yang tidak tepat sasaran. Mencabut subsidi BBM yang diperlukan masyarakat tapi malah mengebut proyek minim urgensi seperti IKN, dan ratusan PSN lainnya yang memakan ratusan triliun;
3. Pelanggaran HAM masa lalu yang tak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Negara malah membiarkan para pelaku berkeliaran dan berpolitik praktis lalu membentuk tim penyelesaian nonyudisial yang tidak menyelesaikan masalah.
4. Korupsi, kolusi, nepotisme yang menggerogoti bumi Indonesia di segala sisi tanpa upaya pemberantasan yang berarti.
5. Pendidikan yang masih belum demokratis dan terbuka untuk semua orang. Terlebih lagi dengan hadirnya RUU Sisdiknas yang jelas berbahaya bagi dunia pendidikan.
6. Pemberangusan demokrasi lewat upaya-upaya untuk menunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

1. (berbagai sumber)