KONFRONTASI- Rupiah terus anjlok menuju Rp16.000,suatu pertanda buruk bahwa Rezim Jokowi sudah di ambang kejatuhan. Rupiah ambruk, ekonomi rakyat kian terpuruk. Tinggal menunggu desakan gerakan mahasiswa/masyarakat, serta adanya sodokan tekanan finansial sebagai imbas dari krisis global maka rezim Jokowi ambruk untuk selamanya akibat beban utang Rp7000 triulyun dan utang swasta sekitar Rp3000 trilyun.
Sejak 2018, rezim Jokowi sudah jadi beban rakyat karena tak mampu memecahkan masalah ekonomi-sosial bangsa ini. Rezim Jokowi sudah salah urus ekonomi, membusuk dengan tumpukan utang Rp7000 trilyun, korupsi/KKN yang merajalela dan berbagai proyek mercusuar yang mboten-mboten, sehingga panen demo-demo dan diambang kejatuhannya.
“Rupiah semakin melemah karena Bank Sentral negara Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sedang melakukan program anti-inflasi agresif dengan menyedot ekses likuiditas dan karena ‘kelemahan struktural’ ekonomi Indonesia dan ketergantungan utang sangat besar, yang sangat rentan terhadap gejolak tingkat bunga. Inflasi makanan (pangan) sebesar 11,5% akan makin tinggi karena kenaikan harga BBM ditambah pelemahan rupiah,” ujar Menko Ekuin era Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli (28/9).
Demo mahasiswa Paramadina, PMII, GMNI, BEM UI,HMI dll menolak naiknya harga BBM, tuntut turunkan harga harga
Dalam kaitan ini, tokoh nasional DR Rizal Ramli (RR) telah meminta/menyarankan Jokowi ngaca diri, mawas diri dan mundur, karena terbukti naikkan harga BBM di saat rakyat sengsara.
‘’Mas Jokowi ngaca dong, Mas Jokowi mawas dirilah, situ itu nggak mampu, saya kan kenal dekat situ. Sudahlah, situ nggak mampu, sudahlah, wiw-wis, lebih baik mundur daripada membuat raklyat dan bangsa ini sengsara,’’ tandas RR, Menko Ekuin Presiden Gus Dur
''Saya melihat utang era Jokowi ugal-ugalan, ada proyek ibukota baru IKN, korupsi-kolusi-nepotisme, kenaikan harga harga, menajamnya ketimpangan ekonomi, meluasnya serangan buzzerRp. Apanya yang mau diteruskan?'' kata RR, Menko Ekuin Presiden Gus Dur.
Ekonom senior, Rizal Ramli, sebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut kalau tidak lagi menjabat sebagai kepala negara. Menurut Rizal, hal tersebut karena
Ekonom senior Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi agar meninggalkan warisan demokrasi sebelum dirinya lengser dari kursi RI 1 yakni menghapuskan presidential threshoid 20% jadi Nol persen. "Mbok berbuat sesuatu dong buat demokrasi. Mas Jokowi kan jadi presiden gara-gara demokrasi," ujar Rizal Ramli dalam acara Adu Perspektif detik.com, Rabu (3/8/2022).
Rizal menilai, Presiden Jokowi tidak mempunyai legasi selama menjabat dua periode. Tidak ada warisan yang dapat dibanggakan dari periode kepemimpinan Jokowi.
Oleh karena itu, dia menyarakan Jokowi agar mengumumkan mendukung presidential threshold 0 persen sebagai legasi periode kepemimpinannya.
"Mas Jokowi umumkan bahwa sebagai presiden mendukung threshold 0 persen yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945," tegasnya.
Sejauh ini sudah ada peringatan dari Indonesia Democracy Monitor (Indemo) pimpinan tokoh Malari 1974 Dr Hariman Siregar kepada pemerintah Jokowi menyangkut krisis ekonomi-politik global, perubahan iklim dan dampak perang Ukraina-Rusia, yang menunjukkan bahaya dan ancaman pada rezim Jokowi karena macetnya Trias Politika, tidak adanya good governance dan tiadanya Rule of Law, Korupsi/KKN yang merajalela, Proyek IKN dan proyek mercusuar yang mboten-mboten, dan daya beli rakyat ambruk dan naiknya harga-harga yang menuai kutuk. Demokrasi kriminal menggumpal, rakyat dihisap mensubsidi negara, krisis kepemimpinan sangat terasa. Tahun depan, Indonesia harus bayar bunga utang saja Rp441 trilliun (belum termasuk pokoknya sekitar Rp400 trilyun) dengan cara ngutang lagi (utang baru). Pemerintah Jokowi terkesan sudah terikat utang ala ''Pinjol'' raksasa !
Sejauh ini pula, gerakan mahasiswa dan masyarakat sudah mendesak Jokowi mundur karena menaikkan harga BBM dan tak mampu pecahkan krisis ekonomi, serta hanya menyengsarakan rakyat/bangsa kita. Rezim Jokowi salah urus dan banyak korupsi/KKN.
