KONFRONTASI- Dr Anthony Budiawan MA dari Populis (Poros Peduli Indonesia) mengungkapkan: Ada yang bilang, presiden sudah dua periode tidak boleh jadi wapres, ada juga yang bilang boleh. Saya setuju dengan yang pertama: tidak boleh. Alasannya, kalau presiden berhalangan maka wapres jadi presiden: berarti lebih dari 2 periode, melanggar konstitusi. Bagaimana pendapat Anda?
Sebagaimana diketahui, Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi, Ghea G meyakini Indonesia maju jika kedua sosok tersebut maju di Pilpres 2024.
Hal tersebut diutarakan Ghea menjelang deklarasi serentak dukung Prabowo-Jokowi jadi calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
Dalam kaitan ini, aktivis senior Muhammad Gamari Sutrisno PhD dari Populis mengungkapkan:
''Memang tidak aturan khusus mengenai pencalonan presiden yang sudah 2 periode menjadi cawapres untuk periode berikutnya. Seperti hal gubernur atau Bupati/walikota menjadi cawagub, cawabup/Cawalkot. Mengenai hal ini, tidak lah etis jika Presiden mencalonkan diri sebagai cawapresnya. Dari sisi etika hampir sama halnya Capres dan Cawapres menjadi Pembantu Presiden terpilih (karena kecurangan atau bukan). Bukan saja tidak etis tapi menyakiti hati rakyat pendukungnya, masa capre/cawapres bersedia jadi pembantu,'' katanya.
Jadi tidak ditemukan pelanggaran konstitusi, namun pelanggaran etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kalaupun dinilai ada pelanggaran konstitusi, maka akan dicari dalil tidak ada pelanggaran konstitusi. Negara kekuasaan akan membuat hukum apapun sesuai dengan kekuasaannya. Yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundangan saja dilanggar, apalagi yang tidak diatur dengan jelas dan tegas, maka sesuka mereka yang berkuasa.
Persoalannya apakah kita membiarkannya? Tentu tidak bisa dibiarkan. Deklarasi pasangan PS JKW sebagai Capres Cawapres saya anggap lelucon para badut politik, yang dibelakangnya mungkin ada bandit dan bandar politik.
Inilah akibat dari proses pembodohan yang terus menerus dilakukan sehingga bersikap kritis dilarang, saran perbaikan diabaikan, unjuk rasa ditekan, menyuarakan kebenaran dikriminalisasi kan, dan segala macam kedzaliman dilakukan demi melanggengkan kekuasaan.Memang aneh bin ajaib negeri kita tercinta ini. Negeri sesuka penguasa dan pengusaha.
Demikian Gamari Sutrisno, mantan anggota DPR-RI.
