KONFRONTASI- Inter-Asian Relations Conference di New Delhi digagas tokoh India Jawaharlal Nehru, sudah berlangsung sejak 23 Maret 1947.. Sebanyak 30 orang delegasi Indonesia bersama Deputi Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim sudah hampir 10 hari berada di sana.
Karena harus menghadiri penandatanganan Perjanjian Linggarjati, Perdana Menteri Sjahrir terlambat tiba di New Delhi. Rosihan Anwar dalam Buku ‘Sutan Sjahrir, True Democrat, Fighter for Humanity, 1909-1966’ (2010) menyebut, Sjahrir baru sampai pada 1 April 1947.
“Hari berikutnya, pada penutupan konferensi ini, Sutan Sjahrir mengucapkan pidato, yang jelas mengandung benih-benih bagi politik non-allignment (non-blok)…,” tulisnya.
Hari berikutnya itu, tanggal 2 April 1947, tepat 72 tahun yang lalu dari hari ini, Selasa (2/4/2019).
Rudolf Mrazek dalam biografi ‘Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia’ (1996) menulis, ‘Bung Kecil’ bertolak ke India pada 31 Maret 1947 dalam suasana hati yang baik.
“Ia pergi dengan pesawat pribadi Biju Patnaik, seorang pengusaha Bengali teman Nehru, yang membantunya dalam perundingan mengenai beras,” tulisnya.
Sebelumnya, Republik Indonesia yang masih balita saat itu memang membuat perjanjian perdagangan beras dengan India. Ikut di pesawat tersebut, pengikut Sjahrir Ali Boediardjo, sekretarisnya Poppy Saleh dan Soedjatmoko, wartawan Mingguan Siasat.
“Di New Delhi, Nehru sendiri yang menyambut Sjahrir di lapangan terbang. Menurut berbagai laporan, di hari-hari berikut, Sjahrir menjadi tokoh yang sangat populer di New Delhi,” tulis Mrazek.
Ia dijuluki ‘enfant cheri dari konferensi Asia’, ‘bom kecil Pasifik’ dan bahkan ‘bom atom Asia’. Berbagai julukan tersebut, menurut Rosihan, karena pidato mengesankan yang disampaikan Sjahrir pada hari terakhir konferensi itu.
Dalam Buku ‘Sejarah kecil “petite histoire” Indonesia, Volume 2’ Rosihan mengutipkan pidato Sjahrir dari Buku Ide Anak Agung Gde Agung, ‘Twenty Years Indonesia Foreign Policy, 1945-1965’ (1973).
Berpidato di depan Mahatma Gandhi dan para pemimpin dari 25 negara Asia yang hadir, Sjahrir, perdana menteri merangkap menteri luar negeri RI itu menyatakan, munculnya negara-negara yang baru merdeka saat itu, tidak boleh meningkatkan ketegangan dunia. Yakni, bila negara-negara ini mengusung politik luar negeri yang tidak akseptabel bagi negara lain.
“Kebalikannya, negara-negara itu harus berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di antara kekuasaan-kekuasaan supaya melaksanakan visi ‘satu dunia’,” kata Sjahrir sebagaimana dikutip Rosihan.
Sjahrir, menurutnya, menasihati sesama Bangsa Asia untuk menjauhkan diri dan tidak menjadi bagian dari dua blok yang bersengketa (Blok Kapitalis Barat vs Komunis Soviet)
Rosihan menulis, berdasar pidato tersebut, Sutan Sjahrir adalah pemimpin RI yang pertama menyemai benih politik bebas aktif dan non-blok. Kebijakan yang kemudian menjadi arah politik luar negeri Indonesia era Soekarno maupun Soeharto.
Pada 2 September 1948, seirama dengan Sjahrir, Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta di depan sidang Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) di Yogyakarta, mengucapkan pidato “Mendayung di Antara Dua Karang”
Pidato Hatta yang senafas dengan pemikiran Sjahrir ini, yang menandaskan Politik Luar Negeri (LN) Indonesia tidak boleh jadi pihak pasif dalam politik internasional. Tetapi harus menjadi pelaku aktif yang berhak memutuskan sikap sendiri.
Kelak, pada 1955, Presiden Sukarno delapan (8) tahun kemudian mewujudkannya menjadi gerakan non-blok berdasarkan politik LN bebas aktif itu, sesudah Konferensi Asia Afrika di Bandung. (HM)
