.

Pemimpin Baru/Presiden Baru dan Pemerintahan Baru pasca Jokowi Harus Lakukan Transformasi Sosial dan Wujudkan Trisakti Bung Karno, Hidup atau Mati !

 



Oleh Herdi Sahrasad, dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina dan aktivis senior Gerakan 1998 [1]

Pasca krisis ekonomi 1997/1998, rakyat Indonesia makin menderita.Lebih 20  tahun reformasi, Neoliberalisme dan oligarkisme  makin masif dan menggila. Harga sembako merangkak naik dan jurang kaya-miskin makin tajam. Masa depan bangsa ini sangat muram dan kehilangan harapan, korupsi merajalela dan oligakisme kapitalis mencengkeram masyarakat dan negara. Indonesia dibayangi ‘’disintegrasi nasional’’atau ‘’keterpecahan.keterbelahan negara bangsa’’ yang makin nyata akibat pemberlakuan  fundamentalisme pasar (Neoliberalisme ekonomi).  Diperparah oleh perang Rusia-Ukraina, tegangan Rusia-AS/Barat dan China-Taiwan, maka krisis global mengancam  mata rantai pasokan pangan, energi dan barang komoditi lainnya.

Pasca reformasi 1998, di Indonesia  muncul kalangan ”super kaya”. Laporan Kompas (18 Juni 2014) mendaftar kalangan ini dengan terperinci: Mereka yang memiliki kekayaan Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun sebanyak 344.000 orang, Rp 2,5 triliun-Rp 10 triliun sebanyak 208.000 orang, Rp 10 triliun-Rp 50 triliun sebanyak 64 orang, dan Rp 50 triliun ke atas 13 orang. Semua ini kontras dengan pendapatan petani Rp 1 juta per bulan dan upah minimum regional (UMR) Rp 2 juta per bulan. Sementara utang luar negeri NKRI di era Jokowi mencapai Rp7000 trilyun atau bahkan lebih.

FOTO dari kiri ke kanan: Ir Suko Sudarso (mantan Komandan Barisan Soekarno / tokoh Sesepuh Nasionalis-GMNI ITB ), Anies Baswedan , Herdi Sahrasad, dan Rizal Ramli

Dalam hal ini, minoritas Tionghoa merupakan lapisan elite yang paling kaya dan menguasai ekonomi nasional, meski jumlah mereka hanya 2 persen dari jumlah penduduk, namun menguasai 80 persen kapital nasional. Mereka sangat beruntung karena mampu survive dan berwirausaha, sementara mayoritas bumiputera masih tertinggal dan miskin. Maka minoritas Tionghoa dan mayoritas bumiputera harus mau bekerjasama, gotong royong, bahu membahu membangun Indonesia yang lebih adil dan lebih baik. Kerjasama antaranak-anak bangsa ini akan membuat NKRI  damai, kuat  dan kokoh sebagai bangsa plural dan multilkultural.


Foto dari Kiri ke Kanan: 
Fathor  R.Reinhard. MA,  Muhamad Nabil MA, Dr Herdi Sahrasad, Vishnu Yuwono Sudarsono PhD, Andar Nubowo  MA PhD Cand.

Untuk kembali kepada cita-cita Proklamasi  1945 dan UUD45, serta Trisakti Bung Karno yakni berdikari (mandiri) ekonomi, berdaulat politik dan berkepribadian dalam kebudayaan diperkuat dengan penghapusan Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold menjadi Nol persen, maka pemerintahan baru dan pemimpin baru hasil Pilpres  masa kini dan masa depan harus komit,  berani dan cerdas mengambil kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat yaitu:

Pertama, Bumi, air dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya (tambang, mineral, hutan, sumber daya laut)  di wilayah Indonesia, harus dikuasai  negara (BUMN) dengan saham minimal 55 persen dan itu diputuskan dengan kebijakan negara/undang-undang.

Kedua, melalui kebijakan Negara yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, maka  seluruh Aset para konglomerat yang diuntungkan Orde Baru maupun orde Reformasi harus kembali dikuasai, dikelola atau diserahkan kepada Negara, dan  dimanfaatkan oleh Negara dengan saham minimal 55 persen bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada  segelitintir orang terkaya tamak  di tengah lautan kemiskinan rakyat kita, itulah Sosialisme-Demokrasi ala  Indonesia yang diimpikan Soekarno-Hatta-Sjahrir dan para pendiri bangsa.

Ketiga,  tanah,  sumber daya alam, sumber daya finansial/kredit perbankan dan kapital harus  dikuasai Negara dan  berdasarkan affirmative policy, dialokasikan bagi kaum bumiputera agar kaum pribumi bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di sini reformasi agraria yang nyata/hakiki untuk rakyat banyak harus dilaksanakan. Malaysia bisa jadi sekedar contoh di Asia Tenggara dengan kebijakan afirmatifnya bagi rakyat pribumi.

Keempat, mengingat besar dan luasnya wilayah Sabang-Merauke (setara London-Teheran)  dimana peningkatan jumlah penduduk sudah berlipat kini menjadi  sekitar 300 juta orang dari 135 juta orang pada 1980-an dengan banyaknya alumni perguruan tinggi yang menganggur atau miskin,  maka perlu secepatnya dipikirkan/dilaksanakan implementasi strategi pembangnan dengan  pembagian tiga wilayah dalam NKRI yakni wilayah Negara Indonesia Barat, Negara Indonesa Tengah dan Negara Indonesia Timur  untuk meng-efektifkan pembangunan yang adil dan merata,  beradab dan setara untuk mewujudkan keadilan sosial dan integrasi nasional yang kokoh dan kenyal . Di sini perlu pelembagaan federasi secara kultural  dalam bingkai NKRI dimana ada Perdana Menteri  (Perdam atau Waperdam) beserta jajaran menterinya masing-masing  untuk Negara Indonesia Barat (Jawa-Sumatera Riau Kep, Bali -Madura), Negara Indonesa Tengah  (Kalimantan ) dan Negara Indonesia Timur  (Sulawesi ,Maluku, Papua) di luar pemerintahan Pusat (Jakarta) dimana partisipasi politik ini diperluas untuk semua/segala anak bangsa di daerah masing-masing tsb, sebab merekalah yang dianggap paling memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Sehingga masing-masing pemimpin (Perdana MEnteri atau Wakil Perdana Menteri NI-Barat, NI-Tengah dan NI-Timur) kawasan-kawasan itu bisa bekerja efektif, produktif dan inovatif/kreatif dengan merekrut jajaran personilnya yang kredibel, kapabel, energik, kreatif dan sinergis guna melakukan transformasi sosial dan perubahan yang lebih adil, lebih maju dan lebih baik. Di sini banyak anak muda terpelajar bisa jadi menteri Negara bagian dan perdana menteri Negara bagian (NI-Barat,NI-Tengah, NI-Timur) sehingga tak mengalami alienasi, frustasi,anomie dan kekecewaan massal karena bisa terakomodasi dalam sistem ekonomi-politik yang baru tsb. 

Presiden baru dan pemerintahan baru harus berani melaksanakan visi-misi tersebut di atas sesuai Cita-Cita Proklamasi 1945 dimana 0ne for all, and All for 0ne) untuk masa depan negara dan bangsa agar keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, bisa tumbuh berkembang di masa depan. Hanya dengan cara demikian,  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sarat dengan kesenjangan dan ketidakadilan serta pengrusakan alam lingkungan, bisa dibangkitkan/dibangun kembali dan dijaga serta  dipertahankan di era globalisasi, sekarang dan mendatang.\

 KABINET AHLI PRO-RAKYAT, BERMORAL-ETIK DAN BERINTEGRITAS

Tatkala  susunan Kabinet diumumkan oleh Presiden Joko Widodo 2014 dan 2019, saya ingat era  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Oktober 2004 an 2014, dimana masyarakat madani (civil society) mencium kuat  ‘’gelagat tidak sehat’’ dalam prosesi pembentukan  kabinet yang diwarnai tarik-ulur kepentingan partai-partai politik dan golongan.  Molornya jadwal pengumumankabinet  yang diharapkan rakyat bakal bisa memecahkan masalah dan mengatasi krisis multi dimensi - , menandai awal pemerintahan yang transaksional dan meragukan.

 

Mengapa? Karena Kabinet SBY (dan kemudian juga  kabinet ) Jokowi ternyata bukan ‘’Kabinet Ahli’’ (the dream team) yang  memiliki kapasitas ‘’problem solving’’, melainkan justru ‘’Kabinet Politik/Partai’’ alias ‘’Kabinet Dagang’ Sapi’ yang tidak kredibel, bermasalah dan  meragukan. Sekedar misal, ada anggota kabinet yang ngemplang utang bermilyar-milyaran rupiah, ada juga yang tolah-toleh, terlibat KKN dan  berwatak dagang  meski sudah menduduki jabatan menteri.  Ada pula menteri  yang  cuma  ‘mesam-mesem’, ‘dangkal dan asal’  berwacana. Sehingga ipso facto Kabinet Jokowi (sama dengan Kabinet SBY) mengalami  ‘asasinasi karakter’ dan  ‘kemerosotan legitimasi ’ dengan sendirinya.

 

Sebagaimana ekspose media massa,  rezim SBY juga Jokowi  telah gagal memenuhi harapan rakyat yang menginginkan terbentuknya ‘’Kabinet Ahli’’ yang kompeten, kredibel dan non-partisan. Bagaimanapun rakyat  secara mutlak telah memberikan amanah (suara) untuk SBY dan  Jokowi dalam pemilihan presiden dimana SBY pada  2004/2009 dan  Jokowi pada 2014 dan 2019. Dan amanah itu hendaknya tidak disia-siakan agar tidak kuwalat, karena inilah ‘’modal sosial’’, meminjam Francis Fukuyama, yang  sangat bernilai dan sangat stretegis,  baik secara politik, ekonomi maupun moral-spiritual .

 

Sayang, celakanya,  kabinet jokowi pun, seperti halnya SBY,  tak lebih sekedar ‘’Kabinet Partai’’ yang kompromistis dan bertentangan dengan kebutuhan rakyat akan ‘’kabinet kerja’’ yang  efektif, tangguh, profesional dan kredibel. Akibatnya, sedari awal, kabinet kerja menuai kritik dan sinisme dari kalangan civil society, bahkan ‘’perlahan tapi pasti’’  kepercayaan publik dan pasar pun terus tergerus. Buktinya  realitas nilai rupiah sempat tembus Rp15 800/dollar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan sempat terpuruk, yang oleh pada akademisi  disebut sebagai sinyal muram, meski tidak separah krisis 1997- , namun sifat dasarnya sama yakni merosotnya ekonomi  rakyat dan kohesi sosial.

 

 Presiden Jokowi dan siapapun harus menyadari bahwa beliau dinilai  civil society telah menyia-nyiakan  ‘’kesempatan emas’’ untuk membentuk ‘’the dream team’’ yang bisa mengatasi krisis ekonomi, hukum dan keamanan secara simultan, energik dan efektif.

 

Kini sesudah lebih satu periode era Jokowi berkiprah, hemat kami Jokowi harus merenungkan kembali apakah kinerja dan  langkahkabinetnya  sudah sesuai dengan visi, misi dan programnya  yang ‘’di-ikrar-kan’’ selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Selain itu, harus ada evaluasi dan assessment dari presiden:  adakah menteri ekuin yang bisa mengatasi  krisiscash flow APBN yang  sangat vital bagi stabilisasi moneter dan ekonomi nasional  serta penguatan kurs rupiah?  Jika hal itu ditanyakan kepada Ir Suko Sudarso sebagai  sesepuh nasionalis, maka sebagai  sosok sepuh yang  tetap perduli dan komit kepada bangsa dan negeri ini,  Beliau sanggup menghadirkan ‘’tim anak bangsa’’ yang mampu mengatasi  krisis cash flow APBN dan mengatasi krisis ekonomi itu tanpa harus ngutang gila-gilaan. 

 

Penulis sendiri menyadari sepenuhnya bahwa rakyat kita sudah terlalu berat menanggung beban utang negara dan swasta lebih Rp7000 trilyun utang Negara dan konon sedikitnya US$150 milyar utang Swasta, yang menjerumuskan bangsa ini ke dalam jebakan utang (debt trap).  Rakyat kita akhirnya harus terus berjuang dan bekerja, karena seperti petuah Perdana Menteri Sjahrir, hidup yang tak pernah dipertaruhkan, tak kan pernah dimenangkan.

 

Sungguh berat rakyat/bangsa kita menapak ke depan tanpa kinerja pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. Rakyat kita sungguh butuh kepemimpinan nasional  yang  ambeg paramarta, yang ditopang civil society dan TNI dan kelompok-kelompok strategis dengan karakter humanis, asih-asah-asuh dan mengayomi, Dewasa ini lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif sudah disfungsional, sedangkan dominasi Oligarkisme-Neoliberalisme-Otoriterisme makin mencekam.

 

Pada akhirnya martabat manusia Indonesia, human dignity, kini dipertaruhkan oleh rezim yang berkuasa,  yang sangat mungkin justru menyudutkan rakyat kita yang relative tak berdaya, nerimo, bijak dan tahan dalam penderitaan dan nelangsa sejak lama. Oleh sebab itu, re-compound atau transformasi sosial yang mendasar, revolusi damai, mungkin diperlukan untuk mewujudkan perubahan ke depan. ***





[1]Tulisan ini diolah dari  diskusi  dengan mantan Komandan Barisan Soekarno/tokoh GMN- ITB  Ir Suko Sudarso dan Dr  Herdi Sahrasad  (akademisi Universitas Paramadina/ HMI dan anggota INDEMO  pimpinan Dokter Hariman Siregar)  dan Nehemia Lawalata SE, tokoh GMNI Indonesia Timur dan mantan Wakil Sekjen PA-GMNI   beberapa tahun lalu untuk suatu bahan diskusi di Founding Fathers House, Jakarta 2019.  Dalam hal ini, Terimakasih atas  diskusinya dengan tokoh Malari 1974 Dr Hariman Siregar,  tokoh Dema ITB 1977/78 DR Rizal Ramli,  ahli filsafat UI Prof Suryanto Puspowardoyo , Dr Yudi Latif, Bursah Zarnubi, dan Dr Didit D. Heryono Gunawan ( dosen Fisip UI,  aktivis GMNI), Ariady Achmad, Bennie Akbar Fatah, Niko Adrian,  Paulus Yanuar mantan Ketum PMKRI, Chotibul Umam Wiranu MSi, Dr Ir Indra Iskandar MSi, B Wiwoho, Dr Anthony Budiawan,Fathor  R.Reinhard. MA,  Muhamad Nabil MA, Dr Herdi Sahrasad, Vishnu Yuwono Sudarsono PhD, Andar Nubowo  MA PhD Cand. dan para aktivis  muda HMI, GMNI, IMM, GMKI, PMKRI, NU/GP Ansor, POPULIS dan mahasiswa Unair/Universitas Riau/Paramadina/UI/ Unsri/UIN Syarif Hidayatulah yang memperkaya risalah ini.

Nama

EKBIS,1719,ENGLISH,560,FEED,10363,FOKUS,1888,GLOBAL,3938,HIBURAN,979,IPTEK,1681,NASIONAL,6527,OLAHRAGA,938,OPINI,561,PROMOTE,3,RAGAM,5812,RELIGI,235,Z,8664,
ltr
item
Konfrontasi: Pemimpin Baru/Presiden Baru dan Pemerintahan Baru pasca Jokowi Harus Lakukan Transformasi Sosial dan Wujudkan Trisakti Bung Karno, Hidup atau Mati !
Pemimpin Baru/Presiden Baru dan Pemerintahan Baru pasca Jokowi Harus Lakukan Transformasi Sosial dan Wujudkan Trisakti Bung Karno, Hidup atau Mati !
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg9GLnqqJ48EemyJg2NrDfiTVdz2Avxt6_vcXjeJEpU3LZXJh6iJYFrFdZVYgs_3pu750zPn0jqCNvyWLhyBRVA798TWxTPEndVBhchlgmFsyPV3PU3VOEeAt7d1BCJkehK0yt-iwmJukbj1YWcW6Jab4K3UMxVz6MZLS0eFprsHFqtu0M01-H6dCLpWA
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg9GLnqqJ48EemyJg2NrDfiTVdz2Avxt6_vcXjeJEpU3LZXJh6iJYFrFdZVYgs_3pu750zPn0jqCNvyWLhyBRVA798TWxTPEndVBhchlgmFsyPV3PU3VOEeAt7d1BCJkehK0yt-iwmJukbj1YWcW6Jab4K3UMxVz6MZLS0eFprsHFqtu0M01-H6dCLpWA=s72-c
Konfrontasi
https://www.konfrontasi.com/2022/08/pemimpin-barupresiden-baru-dan.html
https://www.konfrontasi.com/
https://www.konfrontasi.com/
https://www.konfrontasi.com/2022/08/pemimpin-barupresiden-baru-dan.html
true
7622946317735281371
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By HOME PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy