KONFRONTASI- Miris rasanya menyimak betapa mahalnya biaya politik di Indonesia. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) bicara soal mahalnya ongkos politik di Indonesia. Rizal pun bercerita saat dirinya didorong menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. simak video RR ini Simak juga video RR ini
Tokoh nasional/ekonom senior Rizal Ramli juga menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri soal mahalnya biaya politik di Indonesia. Menurut Firli, demokrasi harus bebas biaya politik agar pemimpin terpilih tidak mengembalikan modal pencalonan dengan melakukan korupsi.
Melalui akun Twitter pribadinya, Rizal mengatakan dirinya setuju dengan pandangan Filri. Ia juga mengatakan bahwa akibat dari keberadaan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (Preshold) ongkos politik jadi mahal. RR, demikian Rizal Ramli disapa, mengungkap ongkos membayar perahu untuk bisa dicalonkan sebagai gubernur dan presiden lebih wah lagi.
"Akibat ambang batas, sewa partai: 30-60 M untuk Bupati. 100-300 utk Gubernur, > 1 T utk capres," kata Rizal yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan anggota panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa.
"Ketua KPK benar sekali," tulisnya dikutip dari akun Twitter @RamliRizal, Senin (13/12/2021).
Rizal mengatakan keberadaan ambang batas membuat ongkos politik di Indonesia mahal. Ia menggambarkan butuh puluhan miliar bagi seseorang untuk bisa menjadi bupati.
Sebagai ilustrasi, ongkos yang perlu dikeluarkan untuk bisa mendapat tiket pencalonan bupati dari partai politik setidaknya harus menyiapkan uang Rp 30-60 miliar. Belum termasuk uang kampanye yang harus disiapkan.
