KONFRONTASI-Persoalan Presidential Threshold (PT) 20 persen menjadi diskusi penting yang dibahas sejumlah aktivis dari Poros Perubahan. Lewat diskusi lintas organisasi dan daerah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti tampil sebagai pembicara kunci di acara yang digelar di Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (28/6/2022).
Selain La Nyalla Mattalitti, Narasumber lainnya antara lain analis politik Rocky Gerung, tokoh Palembang Prof. Idi, aktivis Syahganda Nainggolan dan Andrianto.
Dalam pernyataannya La Nyalla menyoal Presidential Threshold (PT) 20 persen. Menurutnya, PT melanggar konstitusi.
“Sumber masalah terjadinya kuasa oligarki itu karena rezim PT 20 persen. PT ini membuat rakyat tidak punya pilihan,” ujar La Nyalla pada kesempatan itu.
“Kami akan berjuang mencabut PT 20 persen ke Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.
Sementara itu aktivis Syahganda Nainggolan mencoba menyandingkan era Presiden Sukarno pada masa kolonial Belanda. Menurutnya, kondisi saat ini sama dengan zaman Sukarno ketika negara dijajah Belanda.
“Bahkan kondisi saat ini lebih parah karena kuasa oligarki,” ungkapnya.
Sedangkan analisis politik Rocky Gerung menyebut rezim Jokowi yang tidak bermanfaat buat rakyat. Karena itu sah-sah saja bila rakyat melakukan perlawanan secara masif.
“Bila perlu boikot pemilu bilamana MK masih pertahankan PT 20 persen,” ujar Rocky Gerung.
Dalam kesempatan yang sama aktivis Andrianto menyatakan kekecewaannya dengan hasil Reformasi. Ia menyebut kondisi saat ini lebih buruk dari rezim Orde Baru.
“Bila Orba politiknya otoriter tetapi ekonomi stabil, harga terjangkau oleh rakyat dan pertumbuhan ekonomi rata 7 persen. Masyarakat pun tidak alami pembelahan,” paparnya.
“Rezim hari ini politiknya otoriter, juga banyak aktivis masuk bui kadang karena cuman ngetwit. Indeks demokrasi kita menurun selevel Timor Leste,” tambahnya.
Persoalan islamphobia menjadi perhatian Andrianto. Menurutnya, islamphobia sangat kentara dan membuat segregasi di masyarakat.
“Sektor ekonomi sangat terpuruk, utang yang jumbo dengan harga yang mahal. Pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 5 persen. Saatnya rakyat siapkan perlawanan wujudkan reformasi kembali,” ujarnya.
Dalam acara itu juga dimulai dengan penyerahan petisi Koalisi Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menuntut Jokowi dimakzulkan. Petisi di serahkan Syafril Sofyan kepada Ketua DPD untuk di teruskan ke Parlemen.
Diskusi juga digelar secara hibrid. Dalam webinar tampak juga para legislator dan mantan anggota DPR seperti Teras Narang, Hatta Taliwang dan Ariady Ahmad. I akt
