Herlambang Wiratraman Ungkap: Hukum Represif - Kekuasaan diatas Hukum... Rizal Ramli: Baru Belajar Hukum tentang Represif. Wah

KONFRONTASI- Akademisi/Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Univ. Gadjah Mada, Herlambang P. Wiratraman, menilai kasus kekerasan aparat di Desa Wadas memperlihatkan bekerjanya hukum represif. “Kita tahu hukum represif itu cukup dikenal,” ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu (12/2/21). Herlambang menyebut nama Moh. Mahfud MD sebagai salah seorang akademisi di Indonesia yang memperkenalkan tipe hukum represif.

Menanggapi hal itu, tokoh nasional Rizal Ramli PhD mengakui, kita baru belajar tentang hukum represif.  ’’Baru belajar tentang hukum represif ! Wah,’’ kata RR, Menko Ekuin Presiden Gus Dur dan dan Ketua Dewan Pakar Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926/NU Khittah 1926 

Herlambang Wiratraman mengungkapkan:’’ Hukum Represif - Kekuasaan diatas hukum, masyarakat harus patuh tanpa syarat atau dikriminalkan.’’  Menurutnya, hokum represif itu berdampak  pada penyempitan ruang sipil, merupakan suatu gejala dari kondisi penyempitan ruang sipil (shrinking civil space).

Dr. Herlambang P. Wiratraman sebelumnya dalam diskusi LP3ES  beberapa waktu lalu mengatakan bahwa represifitas media, entah dalam konteks jurnalistik ataupun media sosial, merupakan suatu gejala dari kondisi penyempitan ruang sipil (shrinking civil space).

“Mengkaji penyempitan ruang sipil ini kita patut melihat bagaimana pola kekuasaan pemerintah bergulir selama masa pandemi ini. Disini saya dapat melihatnya dari tiga titik,” kata dosen Hukum Tata Negara itu.

 

Titik pertama menurut Herlambang adalah ketidaksiapan yang kerap kali berbuah kegagalan pemerintah dalam merespon pandemi, dan menyelamatkan warganya. Entah itu dilihat dari segi narasi pemerintah yang terkesan meremehkan pada awalnya, atau dari segi dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang tidak dilandasi sains.

Dalam konteks politik oligarki, titik kedua penyempitan ini adalah tendensi pemerintah pada fenomena legalisme autokratik. Herlambang menjelaskan bahwa fenomena ini berkisar pada keluarnya kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang melegalkan represifitas, dominansi oligarki, serta tindakan koruptif. Ia menambahkan bahwa pandemi yang merupakan keadaan darurat seakan-akan menjadi aji mumpung untuk melicinkan keluarnya produk hukum tersebut.

“Kita bisa melihat contoh terbesarnya seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU Minerba yang dikebut pada awal pandemi merebak. Contoh terbaru juga adalah vaksin jadi berbayar, padahal sebelumnya Presiden Jokowi jelas mengatakan bahwa vaksin bakal gratis,” ujar alumni Leiden University itu.