Pelajaran Berharga dari Bulog-Gate Suwondo dan Gibran-Kaesang, kata Peneliti ini

 

  KONFRONTASI- Sekiranya Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep belajar dari pelajaran pahit kasus Suwondo yang mengaku sebagai tukang pijat Gus Dur , dimana dia jadi  tersangka korupsi  dana Yayasan Dana Bina Sejahtera KaryawanBadan Urusan Logistik senilai Rp 35 milar (dikenal sebagai Bulog-gate), yang sangat merugikan dan menyulitkan Gus Dur, mungkin  Gibran dan Kaesang selaku anak Presiden, tidak perlu berbisnis karena konsekuensinya bisa tak terduga.  Sebab, demikian kata  peneliti CSRC UIN Jakarta Muhamad Nabil MA dan pengamat politik Adhie Massardi  yang juga mantan Jurubicara Presiden GusDur,  secara moral-etik  dan kepatutan, sebetulnya  anak presiden atau keluarga presiden  tidak boleh berbisnis.  Tidak baik dan tidak eloklah secara moraletis kalau anak atau keluarga presiden berbisnis.

‘’Meski kasus Bulog-gate Suwondo dan Gibran/Kaesang tidak sama, namun dimensi hukum, moral-etik dan magnitude politik-ekonominya sangatterasa  sensitive dimana Suwondo menyeret Gus Dur ke dalam krisis Bulog-gate dan  dugaan KKN Kaesang menyeret istana Jokowi kedalam krisis nilai, krisis keadilan dan krisis kepercayaan, apakah nantidisebut publik sebagai  Kaesang-gate ataukasus dugaan KKN anak presiden, itu hanya soal sebutan saja,'' kata  Muhamad Nabil MA, alumnus UIN Jakarta dan Pasca Sarjana STF Driyarkara.

''Gus Dur yang sangat humanis dan sosok yang  sangat baik, jatuh terseret Bulog-gate Suwondo, ini pelajaran pahit dan berharga bagi semua anak bangsa kita, termasuk Gibran-Kaesang lho,’’ kata Muhamad Nabil MA, peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Secara etika, moral, dan kepatutan di negara demokrasi, anak maupun keluarga pejabat negara tidak boleh berbisnis,termasuk anak dan keluarga presiden.Begitu yang disampaikan oleh JurubicaraPresiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi menanggapi pertanyaan publik soal anak presiden boleh atau tidak berbisnis seperti yangdilakukan oleh anaknya Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Di mana bisnis keduanya kemudian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ),Ubedilah Badrun.

Celakanya, di Indonesia pasca kolonial sampai era Jokowi ini,  KKN (korupsi, kolusi dannepotisme)  yang sangat menyebalkan mayoritas  rakyat - ternyata masih mendarah-dagingatau membudaya. Teranyar,  dua anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming dan KaesangPangarep jadi sorotan publik  karena dilaporkanUbedillah Badrun ke KPK atas kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN)  dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dukungan kaum aktivis pergerakan, mahasiswa dan masyarakat bagi Ubedilah  terus meluas, menjadi isu yang sensitive, ramai dan perbincangan publik.

Publik mengingat kembali spirit Reformasi melaluiTAP MPR XI/1998 dan TAP MPR VIII/2001, yang anti- KKN yang berdampak sangat merugikan  rakyat dan Negara. Dan  Ubedilah Badrun  kabarnya mendapatkan banyak ancaman usaimelaporkan dugaan KKN dua anak presiden ke KPK, Ubedilah Badrunmendapatkan beragam ancaman setelah melaporkan Gibran Rakabuming dan KaesangPangarep ke KPK. Ahli filsafat dan analis politik Rocky Gerung mengatakan,munculnya ancaman-ancaman terhadap Ubedilah adalah hal yang buruk dan diamengusulkan pentingnya pendamping hukum bagi Ubedilah.

Menurut Nabil, Pemerintah Jokowi harusnya menyadari kini krisis nilai, krisis pandemic, krisis ekonomi bahkan krisis multidimensi melandaelite dan penguasa/pengusaha, sementara kasus dugaan KKN  Gibran-Kaesang itu membuat masyarakat ingat kembali kilas balik kasus Bulog-gate Suwondo yang sangat menyulitkan Presiden Gus Dur.Semua itu jadi pelajaran yang pahit dan berharga bagi kita semua.

Jauh sebelum kasus ini dilaporkan ke  KPK, Kaesang pernah  berbicara terang - terangan mengenai bisnisnya itu ketika tampil di kanal Youtube Podcast Deddy Corbuzier. Dalam wawancara itu, Kaesang mengakui, bahwa untuk memuluskan bisnisnya itu, dirinya  memang menggunakan ''hak istimewa'' sebagai anak presiden.  Namun kata, dia previlege tersebut tidak sama sekali dipakai untuk tindak korupsi.

“Harus aku ngakuin jujur, kita gunakan privilege kita semaksimal mungkin, tapi tanggung jawab, jangan privilege itu buat korupsi. Itu ya enggak boleh.” kata Kesang dikutip  wartaekonomi.co.id, Senin (17/1/2022). 

(berbagai sumber/ff)