25 September 2018

Yusril Ihza Mahendra

Yusril: Soeharto Saja Tak Bertahan, Apalagi Jokowi

KONFRONTASI-Pengacara Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra menilai kasus Surat Keteragan Lunas (SKL) BLBI merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Menurutnya pengalaman ini menjadi berharga untuk pemerintah-pemerintah selanjutnya, terlebih pemerintah sekarang ini.

Ahli hukum tata negara ini menilai pemerintah Joko Widodo bisa mengalami hal serupa yang kemungkinan bisa lebih dasyat dari krisis 1998 karena utang-utang yang tidak terkontrol.

Fokus Pileg, PBB Tidak Dukung Jokowi atau Prabowo

KONFRONTASI - Partai Bulan Bintang (PBB) tidak mengusung pasangan calon pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya tidak memberikan dukungan baik untuk pejawat Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena ingin fokus ke pemilu legislatif (pileg).

KPU Dianggap Diskriminatif, Yusril Lapor Bareskrim

KONFRONTASI-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berencana melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Sebab, KPU dinilai tak adil dan diskriminatif kepada pihaknya selama tahapan Pemilu 2019.

Sebelumnya, KPU menolak berkas pendaftaran bakal caleg DPR PBB di 24 daerah pemilihan (dapil) lantaran berkas diserahkan lebih dari batas waktu yang ditentukan. 

"[Akan membuat] Laporan di Bareskrim karena menganggap ada perlakukan tidak adil yang diperlakukan oleh KPU," kata Yusril, usai mediasi dengan KPU, di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (30/7).

Yusril tidak merinci komisioner KPU yang akan dilaporkan. Dia hanya mengaku telah memiliki bukti. Selain itu, sudah ada petinggi partai politik lain yang bersedia menjadi saksi.

"Bersedia bersaksi bahwa mereka juga melakukan kekurangan, terlambat. Bahkan, jauh lebih parah daripada yang dialami PBB," ucap dia.

"Karena ada perlakuan diskriminatif ada kecurangan seperti itu terpaksa kami harus laporkan polisi tindakan KPU itu," kata Yusril.

PBB Belum Tentukan Sikap di Pilpres 2019

KONFRONTASI - PBB belum juga menentukan sikap di Pilpres 2019. Apakah akan melabuhkan dukungan ke Presiden Joko Widodo atau ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"PBB sampai hari ini belum mengambil keputusan apa-apa," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Yusril menjelaskan alasan partainya belum bergabung ke koalisi. Menurutnya, untuk bergabung ke koalisi, harus ada pembicaraan yang jelas.

Yusril Ihza Mahendra Ditolak Masuk Pulau Laut, Ada Apa?

KONFRONTASI -   Aksi saling dorong terjadi antara massa dan polisi di gerbang Bandara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru, Jumat (6/7) sore. Pemicunya tak lain adalah kedatangan Yusril Ihza Mahendra, pengacara Sebuku Group, sebuah perusahaan tambang yang kini tengah bersengketa dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kembali Gaduh, Pengangkatan Iwan Bule sebagai Pejabat Gubernur Jabar Melanggar UU

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menentang rencana Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang ingin menempatkan dua perwira tinggi (pati) Polri yaitu M. Iriawan alias Iwan Bule menjadi penjabat gubernur atau pelaksana tugas Gubernur dan Jawa Barat.

Menurut Yusril, rencana Tjahjo tersebut berpotensi menubruk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Yusril Bersyukur Alfian Tanjung Dibebaskan

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) bersyukur Ustadz Alfian Tanjung akhirnya dibebaskan oleh majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Perbuatan Alfian memang ada dan terbukti, tetapi apa yang dilakukannya bukanlah tindak pidana, sehingga dia dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Yusril Anggap BLBI Perkara Perdata

KONFRONTASI - Kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra tetap menganggap kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) merupakan perkara perdata.

Hal tersebut disampaikan oleh Yusril usai mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang disampaikannya pada persidangan yang lalu.

Yusril: Anggota HTI Banyak yang Bergabung ke PBB

KONFRONTASI- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, secara organisasi, partainya tidak mendapat dukungan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, banyak bekas anggota dari organisasi Islam itu yang bergabung ke PBB.

"Jadi HTI ini bukan organisasi dicabut status badan hukumnya, kalau kemudian orang-orangnya bergabung dan mendukung PBB, ya tidak masalah," kata Yusril di kantor pusat HTI di Jakarta, Selasa 8 Mei 2018.

Yusril mengungkapkan para pengurus dan simpatisan HTI yang bergabung ke PBB sudah terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Namun mengenai berapa jumlah pengurus dan kader HTI yang bergabung dengan partainya, Yusril menyatakan tidak tahu.

"Saya nggak tahu detailnya, karena ini bicara secara umum saja. Kalau sudah menjelang maju sebagai caleg baru bisa tahu jumlahnya," ujar Yusril.

Selain itu, Yusril meyakini dengan bergabungnya pengurus dan simpatisan HTI akan berdampak positif terhadap partainya.

"Iya sedikit banyaknya akan berpengaruh karena akan bertambah dukungan," katanya.

Yusril: Aspirasi Ganti Presiden 2019 Dijamin UUD 1945

KONFRONTASI - Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tulisan atau perkataan yang mengatakan “Ganti Presiden 2019” atau sebaliknya “Dukung Predisen 2 Periode” adalah hak konstitusional seluruh rakyat yang dijamin oleh UUD 1945 dan karena itu secara hukum tidak bisa dilarang oleh siapapun. Hal itu dikatakan Yusril dalam orasi yang dihadiri sekitar 10 ribu massa di Alun-Alun Pandeglang, Banten minggu sore 6/5/2018.

Pages