Yasonna Laoly

Yasonna Jadi Duri Dalam Pemerintahan Jokowi, Harus Segera Diganti

KONFRONTASI-Keberadaan Yasonna Laoly dalam Kabinet Kerja dinilai akan menjadi duri dalam pemerintahan Jokowi-JK. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin dapat mengganggu atau menjadi hambatan buat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Demikian pandangan pengamat politik Tjipta Lesmana.
    
Pengamat politik yang akrab disapa profesor Tjip tersebut pun menyarankan kepada Presiden Jokowi agar mengganti Menkumham. "Paling tidak kegaduhan politik nasional sedikit mereda bila presiden mengganti menkumham," tandas Tjipta Lesmana, kemarin.
    

Golkar Munas Bali Korban Kebiadaban Rezim Jokowi- JK

KONFRONTASI - Surat Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar Munas Ancol dengan alasan berdasarkan Putusan  Mahkamah Partai Golkar dan memerintahkan Kepengurusan Golkar Munas Ancol yang Tidak legitimate untuk meyusun kepengurusan secara selektif  adalah bukti pembredelan yang biadab terhadap kepengurusan partai Golkar Munas Bali yqng dihasilkan secara legitimate yang berdasarkan demokrasi Pancasila.

Demikian bunyi siaran pers Direktur Eksekutive Institute Kajian Informasi Terpadu Nusantara, Samson Tanjung kepada redaksi

Menteri Yasonna Dinilai Sewenang-wenang dan Tabrak UU

KONFRONTASI-Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sewenang-wenang dalam mengambil keputusan terhadap kekisruhan yang terjadi di internal Partai Golkar dan PPP.

"Kami mengingatkan Menkumham bahwa negara ini merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menkumhan, seharusnya Laoly bertindak hati-hati, tidak melawan hukum dan tidak menabrak undang-undang," kata Bendahara Umum Partai Golkar Munas Bali Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat.

Jokowi Didesak Pecat Menkumham Yasonna dengan Tidak Hormat

KONFRONTASI-Dalam menangani konflik PPP dan Golkar, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, dinilai mengesampingkan hukum dan lebih menonjolkan politis.

Hal ini terbukti dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan keputusan Menkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PPP kubu Muhammad Romahurmuziy.

Koordinator Presidium Pusat Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum dan Demokrasi (Formaksi), Andi Awal Mangantarang, mengatakan, kecerobohan Menteri Yasonna diyakini bakal terulang dalam menangani konflik Golkar.

Loyalis Ical Usulkan Hak Angket atas Putusan Menkumham

KONFRONTASI-Sejumlah kader Partai Golkar yang menjadi loyalis Aburizal Bakrie (Ical), mengusulkan pengajuan hak angket atau hak melakukan penyelidikan, terhadap keputusan Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono.

"Tadi ada usulan dari sejumlah perwakilan DPD, untuk mendesak pengajuan hak angket atas putusan Menkumham," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham dalam Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Jakarta, Selasa malam.

Menkumham Akui Golkar Munas Ancol, Fadli Zon: Pemerintah Mainkan Politik Standar Ganda

KONFRONTASI-Mayoritas anggota KMP kecewa dengan putusan Menkum HAM Yasonna Laoly mengakui Golkar hasil Munas Ancol. Koalisi yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 lalu ini pun menjadwalkan pertemuan.

"Kita coba nanti malam (bertemu)," kata Waketum Partai Gerindra Fadli Zon, Selasa (10/3/2015).

Partai Gerindra sendiri menuturkan langkah Menkum HAM tidak menyelesaikan persoalan. Pemerintah cenderung menggunakan standar ganda dalam mengambil sikap di tengah kisruh parpol.

Indonesia Nampaknya akan Tolak Tawaran Australia untuk Barter Tahanan

KONFRONTASI-Tawaran Australia untuk menukar terpidana kasus narkoba Duo Bali Nine Myuran Sukumaran-Andrew Chan, dengan tiga narapidana kasus narkoba asal Indonesia di Australia Kristito Mandagi, Saud Siregar dan Ismunandar, nampaknya akan ditolak Pemerintah Indonesia . [Baca: Selamatkan Chan dan Sukumuran, Australia Tawarkan Barter Tahanan ]

Yasonna Bantah Atur Hasil Sidang Praperadilan BG

KONFRONTASI-Kemarin, Rabu (11/2/2015), sebuah surat tanpa nama pengirim "mendarat" di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, . Surat tersebut berisikan informasi mengenai hasil sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalm surat tersebut, Menkum HAM Yasonna Laoly disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang ikut mengatur hasil sidang tersebut.

Menkum HAM Siap Yakinkan PTUN soal Konflik PPP

KONFRONTASI - Digugat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengakui PPP kubu M Romahurmuziy atau Romi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan meyakinkan PTUN bahwa keputusannya sesuai dengan ketentuan. 

"Kami akan berusaha meyakinkan pengadilan bahwa apa yang kami buat itu sudah benar," kata Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Dia pun tidak mau berandai-andai jika PTUN nantinya membatalkan SK yang mengakui PPP kubu Romi itu.

Pages