Yasonna Laoly

Fadli: Presiden Harus Copot Laoly

KONFRONTASI-Terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, jika keputusan Menkumham bertentangan dengan pemerintah, maka sudah seharusnya Jokowi memberikan sanksi terhadap politikus PDIP itu.

Ini Reaksi Keras Ical Terhadap Keputusan Menteri Yasonna

KONFRONTASI-Surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono menuai reaksi keras dari Aburizal Bakrie (Ical). Ia menilai keputusan tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ical menuding Yasonna mengabaikan fakta-fakta yang ada. "Legal standing tindak kekuasaan Laoly yang namakan dirinya Menkum HAM tidak berdasarkan hukum tapi kekuasaan," tegas Ical di Jakarta, Senin (23/3).

Lawan Yasonna Laoly, Ical Tegaskan Indonesia Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan

KONFRONTASI -  Ketua Umun Partai Golkar yang disahkan melalui Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menyerukan perlawanan terhadap keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

"Indonesia negara hukum bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu produk hukum harus benar-benar diutamakan. Fraksi Golkar di DPR tidak bisa direbut. Kalau direbut, lawan!" kata Ical di ruang Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2015).

Yasonna Bangunkan Harimau Tidur, Golkar Siap Tempur Habis-habisan

KONFRONTASI - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie habis kesbaran dikeluarkannya Surat Keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

“Yasonna membangunkan harimau tidur. Mulai sekarang, kami melawan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo seperti dikutip Viva.co.id, di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3) .

Permainan Politik Menteri Yasona akan Terbongkar di DPR

KONFRONTASI - Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo saat menjelaskan rencana DPR untuk menggelar hak angket guna menyelidiki keputusan pemerintah terkait dualisme Partai Golkar terus bergulir 

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR yang akan dibentuk itu akan memfokuskan penyelidikannya untuk mengungkap bagaimana bisa seorang Menkumham Yasona Laoly mengeluarkan kebijakan yang sangat penting dengan mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono, tanpa sepengetahuan presiden selaku atasan langsung menteri. -

Partai Golkar Nyatakan Perang dengan Menkumham Yasonna Laoly

KONFRONTASI - Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie menyakan perang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agumg Laksnono.

"Laoly ini seperti membangunkan macan tidur. Karena itu kami dari lantai 12 (ruang fraksi PG) mengibarkan bendera perang," ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI versi kepengurusan Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo dalam konferensi pers di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin (23/3).

Golkar Agung Laksono Kantongi SK Menkumham, Yusril Gugat Yasonna

KONFRONTASI - Partai Golkar kubu Agung Laksono sudah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Jakarta.
 
"Sudah kita terima SK pengesahan," ujar Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2015).

Lawrence mengatakan setelah surat pengesahan ini diterima, pihaknya segera mengirimkan ke tata usaha Sekretariat Jenderal (Sekjen) dan pimpinan DPR.

Menkumham Yasonna Resmi Dilaporkan ke KPK

KONFRONTASI - Sattupali dan Samsudin resmi melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Kabinet Joko Widodo (Jokowi), Yasonna H Laoly dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keputusannya mengenai konflik Partai Golkar.

 Dalam laporan tersebut, Yasonna dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Terkait Pasal 23 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sebelumnya juga telah dilaporkan ke Bareskrim terkait Pasal 421 KUH Pidana," kata Sattupali di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/3/2015).

Catat dan Ingat, SK Golkar Kubu Agung Laksono Belum Keluar, Yasonna Bantah Pernyataan Yorris

KONFRONTASI - Ingat, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly belum mengeluarkan  surat pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di bawah Ketua Umum Agung Laksono.

"Siapa bilang (mengeluarkan surat pengesahan)? Tanya saja ke dia (Yorris). Belum tuh sampai sekarang (tanda tangan SK), belum ada," tegasnya di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/3/2015).

Nasdem Desak Menkumham Yasonna Laoly Dicopot

KONFRONTASI-Desakan agar Presiden Joko Widodo segera mencopot, mereshuffle Menkumham Yasonna Laoly dari jabatannya, semakin menguat.
    
Tidak hanya datang dari Fraksi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta beberapa partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), desakan bahkan sudah muncul dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Politikus Nasdem Zulfan Lindan dalam dialog interaktif di salah satu stasiun televisi swasta kemarin mengatakan, menteri yang tidak mampu menjalankan tugasnya memang harus diganti.

Pages