Yasonna Laoly

Hak Angket Untuk Yasonna, Fraksi PAN Mencla-mencle?

KONFRONTASI - Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menilai hak angket terlalu tinggi untuk diajukan kepada Menkumham Yasonna Laoly. Sebab, aturan yang berlaku disebutkan bahwa angket diajukan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk menjelaskan kebijakan yang telah merugikan hajar hidup orang banyak.

Walau begitu, dia mengaku setuju dengan substansi pengajuan angket tersebut. "Substansinya saya setuju. Karena ini bukan persoalan Golkar dan PPP saja, tapi menyangkut hidup matinya demokrasi," ujarnya  saat ditemui di ruangannya, gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 7/4). 

Mantan Jubir Gus Dur: Yasonna Laoly Berpolitik dalam Konflik Golkar

KONFRONTASI - Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi mengatakan Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda SK Menkumham soal pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono membuktikan Yasonna Laoly telah berpolitik dalam konflik internal partai berlambang pohon beringin itu.

"Putusan sela PTUN itu kan membuktikan selama ini kecurigaan kita bahwa Menkumham berpolitik," katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2015).

Yasonna: Demi Tuhan, Saya Akan Ikuti Putusan Pengadilan

KONFRONTASI - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membeberkan alasan pengeluaran SK pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono. Yasonna meminta menunggu proses pengadilan.

"Mari kita teruskan saja di pengadilan kalau keputusan yang diambil Golkar hasil Munas Bali, pasti demi Tuhan (kami Menkumham) akan putuskan itu," kata Yasonna di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Yasonna Laoly Akan Diganti Trimedya Panjaitan sebagai Menkumham?

KONFRONTASI - Yasonna Hamonangan Laoly segera diganti dari posisinya sebagai Menkumham oleh rekan separtainya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan. 

Begitulah sindiran anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo saat rapat Komisi III DPR dengan  Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

"Yang saya hormati Menkumham Yasonna Laoly dan calon Menkumham Trimedya Panjaitan," sindir anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Soal Golkar, Ketua Komisi III "Semprot" Yasonna Laoly

KONFRONTASI - Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin terlihat sedikit marah dan  mempertanyakan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono yang mendasarkan atas putusan Mahkamah Partai (MP) Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) ini menegaskan, sidang Mahkamah Partai tidak menenangkan kubu manapun termasuk kubu Ancol.

Menteri Yasonna Mau Bertarung di Pengadilan, Yusril: Ente Jual, Ane Beli

KONFRONTASI-Upaya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang akan bertarung di pengadilan pasca keluarnya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), disambut kuasa hukum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra.

"Bahwa Yasonna mau bertarung melawan kami di pengadilan, kami jawab, ente jual, ane beli, hehehe," ujar Yusril lewat pesan singkat, Senin (6/4).

Yasonna Jangan Bodohi Pakar Hukum dan Rakyat Terkait Putusan PTUN

KONFRONTASI - Kuasa hukum DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly tidak memutarbalikkan hukum. 

Sebelumnya, Menteri Yasonna masih keukeuh berpandangan bahwa Golkar kubu Agung Laksono yang sah, meski putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah menetapkan untuk menunda pemberlakuan SK Menkumham soal kepengurusan Golkar kubu Agung.

Yasonna Laoly Terus Dikecam, Fadli Zon: Orde Baru Lebih Beradab Ketimbang Rezim Jokowi

KONFRONTASI -  Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meyakini, cara yang dilakukan pemerintahan mantan Presiden Soeharto atau orde baru (orba) jauh lebih beradab dari pada pemerintahan Jokowi terkait intervensi pemerintah pada partai politik  .

Politisi Partai Gerindra ini mengecam sikap Menkumham, Yasonna Laoly yang melakukan intervensi dalam konflik Partai Golkar, Menurutnya, pemerintah telah memihak kubu Agung Laksono dengan mengeluarkan SK pengesahan Partai Golkar hasil Munas Ancol.

Kapan PPP Djan Faridz Cs Disahkan, Menteri Yasonna: Kok disahkan? Orang Kami Banding

KONFRONTASI -  Untuk PPP pimpinan Djan Faridz, Menteri Yasonna Laoly menegaskan surat keputusan pengesahan masih harus menunggu proses gugatan. Padahal, Pemerintah sudah mensahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.

"Kok disahkan? Orang kami banding," kata Yasonna usai mengisi seminar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tanggerang Selatan, Banten, Rabu (25/3).

Menkumham Yasonna Ceroboh, KMP Siapkan Perlawanan

KONFRONTASI - Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah menjelaskan, kesimpulan dari pertemuan Presidium KMP, Senin malam (23/3), di kediaman Ketua Umum PPP Djan Faridz. Menurut Fahri, KMP membahas surat keputusan (SK) Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Ancol dan PPP Muktamar Surabaya.  Kesimpulan dari pertemuan itu adalah KMP akan mengambil sikap atas SK Menkumham tersebut.

Pages