Yasonna Laoly

Yasonna Laoly Sadar Keputusannya tidak Memuaskan Semua Pihak

Konfrontasi - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyadari bahwa keputusan yang diambil terkait dengan konflik dualisme dalam suatu parpol pasti tidak akan memuaskan semua pihak yang bertikai.

"Ini pasti tidak memuaskan semua pihak," kata Yasonna Laoly di lingkungan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut dia, meski tidak memuaskan tetapi hal tersebut harus diputuskan karena paling berbahaya bila isu dualisme parpol tidak diputuskan.

Yasonna Laoly Layak Diganti, Beranikah Jokowi?

KONFRONTASI -  Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Bakir Ihsan meminta Presiden Jokowi  tak perlu ragu lagi untuk mengevaluasi Menkumham Yasonna Laoly. Apalagi, selama ini kinerjanya dinilai tak berprestasi.

"Kerja menteri yang tidak sesuai harapan presiden seharusnya dievaluasi, sebelum melahirkan kegaduhan-kegaduhan yang seharusnya tak perlu terjadi," ujarnya Selasa (21/4/2015).

Menteri Yasonna Bahas Perppu KPK Bersama Komisi III DPR

KONFRONTASI - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Komisi III DPR membahas Perppu nomor 1 tahun 2015 tentang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pemaparannya, Menteri Yasona menyampaikan bahwa perppu tentang Pimpinan KPK yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan untuk melengkapi struktur kepemimpinan di lembaga antirasuah yang bersifat kolektif dan kolegial.

Fadli Zon Sarankan Jokowi Copot Menteri Yasonna

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk mencopot Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dicopot dari Kabinet Kerja. Saran tersebut diuarakan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon.

Waketum Gerindra di bidang politik dalam negeri dan pemerintahan itu menilai memang sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi me-reshuffle Kabinet Kerja. 

"Kalau dilihat, ada menteri yang tidak cocok di bidangnya. Menteri ini juga tak ada prestasinya," kata Fadli dalam acara Mata Najwa, Rabu (15/4) malam.

Karena Sarat Kepentingan Politis, Keputusan Yasonna Laoly Timbulkan Masalah Baru di Konflik Golkar

KONFRONTASI - Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Mustafa Fachri mengatakan, putusan Mahkamah Partai Golkar masih mengambang. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly sebagai penyelenggara negara seharusnya menempatkan fungsinya sebagai pemerintah.

Menurutnya, putusan Mahkamah Partai Golkar tidak memiliki konteks putusan yang mengesahkan kepengurusan salah satu kepengurusan Partai Golkar yang dilanda konflik internal. 

Negara Dibuat Main-main, Jokowi Harus Sikat Oknum Menteri yang Tidak Bertanggung jawab

KONFRONTASI - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly agar tidak terus mengeluarkan kebijakan yang sewenang-wenang.

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menjelaskan, setiap kementerian punya aturan dan ketentuan yang tidak boleh ditabrak begitu saja.

"Menteri memang berwenang untuk ganti Dirjen, tapi ada aturan dan prosedur yang harus ditempuh, jangan main sikat saja," kata Yusril menanggapi pertanyaan wartawan tentang penggantian salah satu dirjen di Kemenkumham, Jakarta, kemarin.

Semua Ada Aturannya, Menkumham Jangan Asal Main Sikat!

KONFRONTASI-Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diminta agar tidak terus menerus melakukan kebijakan yang sewenang-wenang. Sebab, kementerian punya aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak boleh dilabrak begitu saja.

"Menteri memang berwenang untuk ganti Dirjen tapi ada aturan dan prosedur yang harus ditempuh, jangan main sikat saja," kata Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi pertanyaan wartawan tentang penggantian salah satu dirjen di Kemenkumham, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Yasonna Laoly Layak Diganti

KONFRONTASI - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly layak diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena, Yasonna dianggapnya telah menyalahgunakan wewenang dalam persoalan internal Partai Golkar maupun PPP. Yasonna juga dinilai telah berpolitik dengan mengeluarkan keputusan yang janggal.

Pages