Yasonna Laoly

Susi Pada Yasonna: Cepat Lari, Teken ke Kantor, Nanti Pak Laoly Saya Masukin Guiness Book of Record

KONFRONTASI-Ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengumumkan Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, ternyata perpres tersebut belum sah secara hukum meski telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perpres tersebut belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menkumham Pertimbangkan Kirim Gayus Tambunan ke Nusakambangan

KONFRONTASI-Foto Gayus sedang mengendarai mobil di luar tahanan beredar. Merespon hal tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mempertimbangkan untuk memindahkan terpidana kasus korupsi tersebut ke LP Nusakambangan.

"Berikutnya aku mau mempertimbangkan Gayus kami pindah saja ke Nusakambangan," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Di foto tersebut beredar foto Gayus yang mengenakan jaket dan mengenakan topi berwarna hitam sedang mengemudi mobil.

Menteri Yasonna Ngotot Masukkan Delik Korupsi ke RUU KUHP

KONFRONTASI-Dengan dalih untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia dalam jangka panjang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bersikeras memasukkan delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP.

"Ini dalam rangka panjang membuat kodifikasi hukum kita," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jumat (18/9).

Yasonna Tegaskan Permintaan Maaf Bukan untuk PKI

Konfrontasi - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa jika ada permintaan maaf untuk kasus pelanggaran HAM dalam kurun 1965-1966, maka hal itu bukan untuk Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi untuk korban.

"Yang jelas, hal itu masih dalam proses pembahasasan dengan beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan Kontras, apa bentuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam kurun 1965-1966 yang terjadi pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) itu," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8).

Grasi untuk Antasari Tidak Langgar HAM

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo tidak akan melanggar konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945 jika memberikan grasi kepada terpidana kasus pembunuhan Antasari Azhar. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly usai bersilaturahim dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (17/7).

“Kalau konstitusi tidak (melanggar), Undang-undang (Nomor 5 Tahun 2010) yang membatasi itu,” kata Yasonna di Istana Wakil Presiden.

Inilah Dua Menteri Yang Bikin Gaduh Publik

Konfrontasi - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Menkum HAM Yasonna Laoly, tercatat sebagai menteri dalam Kabinet Kerja yang paling banyak membuat kegaduhan di publik. Ini berlawanan dengan slogan Jokowi “kerja, kerja, dan kerja…!!!”.

"Kebijakan-kebijakan yang dibuat Imam dan Yasonna cenderung memantik terjadi polemik di masyarakat dan mendegradasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK," kata CEO LKP Usman Rachman saat pemaparan hasil surveinya, Kamis (2/7).

Kisruh Golkar, Leo Nababan: Yasonna tidak Boleh Dikambinghitamkan

KONFRONTASI - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol sekaligus Plt Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Leo Nababan menilai desakan agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly direshuffle Presiden Jokowi dari kabinet merupakan permintaan yang berlebihan.

Menurutnya, Menteri Yasonna sudah menjalankan kinerjanya dengan baik sehingga harus tetap dipertahankan.

"Jokowi harus mempertahankan Laoly," kata Leo usai memimpin Rapat Konsolidasi Pengurus Partai Golkar se-Sumut, di Medan Club, Jalan Kartini, Medan, Jumat (29/5).

Pengamat: Jokowi Harusnya Pacat Yasonna

KONFRONTASI - Dengan dikabulkannya permohonan DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) oleh PTUN, dengan sendirinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memberhentikan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly.

"PTUN membatalkan putusan Menkumham, cukup kuat bagi Presiden Jokowi untuk memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatan Menkumham," kata Pengamat hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (18/5).

Bambang Soesatyo: Yasonna Menteri Agak 'Sakit'

KONFRONTASI-Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pihaknya akan menang dalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sengketa yang dilayangkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical). Merespon hal tersebut, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Munas Bali, Bambang Soesatyo menilai pernyataan Menteri Yasonna mengada-ada.

"Menurut saya Yasonna sebagai menteri agak 'sakit'. Jokowi-JK dan para hakim saja tahu bahwa Munas Golkar di Ancol itu abal-abal," kata Bamsoet sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (14/5).

Pages