Yasonna Laoly

Menteri Yasonna Tegaskan Siap Layani Gugatan PPP Kubu Djan Faridz

Konfrontasi - PPP pimpinan Djan Faridz menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama 2 menterinya, yakni Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menkumham Yasonna Laoly sebesar Rp 1 triliun.

Langkah itu diambil lantaran pemerintah mengembalikan kepengurusan PPP kepada hasil Muktamar Bandung tahun 2011. Atas gugatan itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan siap melayani gugatan tersebut.

"Kita layani aja, no problem," tegas Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Mencekam, Yasonna Sidik Lapas, Napi Lempar Gelas

KONFRONTASI-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (5/3/2016) malam, pukul 22.13 WIB, mendadak mencekam. Seluruh penghuni Lapas berteriak keras. Mereka melempari petugas dengan berbagai benda seperti piring, gelas, asbak, serta botol minuman. Bahkan ada yang membakar kertas, beruntung api dapat dipadamkan dan tidak menjalar.

Pemerintah Ditengarai Miliki Agenda Tersembunyi di Balik Konflik PPP

KONFRONTASI-Direktur eksekutif Konstituen Indonesia (Koin), Yusuf Warsim, menengarai pemerintah memiliki agenda tersembunyi di balik konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .

“Agenda tersembunyi itu sudah jelas untuk memecah belah kekuatan partai politik, yang berseberangan dengan pemerintah,” ungkapnya menanggapi pertanyaaan dari wartawan, Kamis (18/2).

Ini Enam Poin Utama Revisi UU Terorisme

KONFRONTASI-Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly mengungkapkan enam poin dalam revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan saat ini dalam tahap finalisasi.

"Saat ini (draf revisi UU Terorisme) sudah sinkronisasi dan tinggal finalisasi," katanya di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, poin pertama, terkait jangka waktu penahanan terduga teroris, limit waktunya ditambah, dari enam bulan menjadi sepuluh bulan.

Aneh Bin Ajaib, Kemenkumham Masih Terima Keberatan Mahkamah Partai Golkar: Menteri Yasonna Permainkan Hukum

KONFRONTASI - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dianggap telah mempermainkan hukum karena tidak menjalankan putusan MA terkait konflik internal Partai Golkar dan PPP. Mantan Ketua DPR Marzuki Alie merasa prihatin dengan sikap Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

"Aneh bin ajaib, Kemenkumham masih menerima keberatan dari Mahkamah Partai atau tokoh-tokoh senior partai. Artinya hukum sudah dipermainkan," kata Marzuki di akun twitternya, @marzukialie_MA, Rabu (20/1).

Kubu Ical Desak Menteri Yasonna Mundur

KONFRONTASI- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly didesak mengundurkan diri atau dicopot dari jabatan Menteri Hukum dan HAM. Desakan muncul dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali  Aziz Syamsuddin.

Alasannya, Yasonna mengeluarkan keputusan terkait kepengurusan Partai Golkar yang menyimpang dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PPP Berkonflik, PGI Jadi Sasaran

KONFRONTASI-Kemarin, sekitar 500 orang dari PPP kubu Djan Faridz melakukan aksi di kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Kemenkumham. Yasona adalah seorang warga gereja sehingga PGI diharapkan mengingatkan beliau. Mereka mendesak Yasona agar segera mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan PPP Djan Faridz sesuai putusan Mahkamah Agung (MA).

Sekitar pukul 13.00, demonstran datang dengan beberapa kendaraan. Salah satunya menggunakan pengeras suara yang diarahkan ke gedung PGI, Graha Oikoumene.

Menkumham: Pemindahan Aiptu Sitorus Ditunda

Konfrontasi - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan pemindahan Aiptu Labora Sitorus ke lembaga permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, ditunda untuk sementara.

"Sekarang, konsentrasi utama itu bagaimana pilkada sukses, jadi ini (pemindahan Labora Sitorus) dilakukan nanti," ujar Yasonna kepada media di Jakarta, Rabu (25/11).

Pages