UUD 1945

Ketum MUI Sumbar: SKB 3 Menteri Perihal Seragam Sekolah Menabrak Lima Pasal di UUD 1945 dan UU Otoda

KONFRONTASI -   Beredar kabar Pemerintah daerah dan sekolah negeri dilarang mengatur seragam maupun atribut siswa yang berkaitan dengan kekhususan agama.

Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diumumkan, Rabu (3/2/2021).

Gugatan Rizal Ramli Ditolak MK, Pakar Hukum : PT 20 Persen tak Diatur UUD 1945

KONFRONTASI -   Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen memang perlu dihapuskan. Pasalnya, Undang-undang Dasar 1945 tidak mengatur hal tersebut. Feri mengatakan itu untuk mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan ekonom senior Rizal Ramli atas aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Apa Jokowi Sebagai Presiden Telah Melanggar Sumpah Jabatan, Pancasila & UUD 1945

Oleh : Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, FKP2B

 

Beberapa bulan yang lalu saya pernah menulis dan menyampaikan dengan hati yang ikhlas. Dik Jokowi jika tidak mampu lagi, sebaiknya mundur secara baik-baik supaya Indonesia bisa selamat.

Tulisan saya tersebut viral, dan saya percaya Presiden Jokowi yang suka ber medsos membaca pesan saya tersebut. 

Din Syamsuddin: UU Corona Pembangkangan terhadap UUD 1945

KONFRONTASI -   Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Din Syamsuddin menilai  kehadiran UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19, atau biasa disebut UU Corona bukan hanya penyimpangan dan penyelewengan, tapi juga pembangkangan terhadap UUD 1945.

MPBI: Persoalan Mendasar Bangsa Ini Karena UUD 1945 yang Diselewengkan

Sekjen MPBI, Darmayanto. (Ist).

 

KONFRONTASI -    Untuk menyelesaikan problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah dengan kembali kepada UUD 1945 yang asli, sebelum UUD tersebut diamandemen hingga empat kali pada 1999-2002.

Begitu disampaikan Sekjen Majelis Permusyawaratan Bumiputera Indonesia (MPBI) Darmayanto kepada wartawan, Rabu (17/6/20).

Proyek Utama Oligarki Taipan BLBI Adalah Menghancurkan UUD 1945

Oleh : Salamuddin Daeng

 

 Sejarah umat manusia membuktikan bahwa titik tolak dalam mengambil alih kedaulatan atau kekuasaan atas suatu negara oleh pemodal adalah dengan mengambil alih bank sentral negara tersebut. Cara untuk mengambil alih bank sentral adalah dengan menciptakan kekacauan dan krisis ekonomi di negara tersebut.

Pada saat krisis dan kemelut politik, pemilik modal datang sebagai dewa penyelamat dan menawarkan solusi. Apa solusinya? privatisasi bank sentral. Bagaimana caranya? dengan menjadikan bank sentral independen.

Menang Pilpres Menurut Pasal 6A UUD 1945

Oleh:  Dr Margarito Kamis 

 

 

[13.18, 14/5/2019] Herdi Simpati: Pencoblosan suara untuk pemilihan presiden dan angota DPR untuk pada semua jenjang wilayah administratif telah dilangsungkan tanggal 17 April yang lalu. Aman, tetapi tak cukup lancar. Seperti tahap-tahap sebelumnya yang disana sini ditemukan serangkaian masalah, pada tahap ini juga sama, ditemukan juga serangkaian masalah.  

Pages