UU

Konfrontasi - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah. Sebanyak 1.500 jabatan akan dipangkas seperti jabatan wakil lurah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengaku, mulai tahun depan jabatan wakil lurah akan ditiadakan. Hal itu juga sudah diatur dalam Perda yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

"Mulai tahun depan jabatan wakil lurah sudah tidak ada, itu masuk ke eselon IV," terang Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, kemarin.

KONFRONTASI - Presiden Jokowi tidak melanggar Undang undang melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Bahwa saat ini Prasetyo menjadi anggota DPR dari Nasdem, dapat mengajukan surat pengunduran diri sebelum dilantik.

"Jadi tidak akan ada rangkap jabatan bagi yang bersangkutan," jelas pakar hukum tata negara, Prof. Yusril  Ihza Mahendra, Kamis (20/11).

Lebih jauh dia menjelaskan, seorang pensiunan jaksa dan anggota parpol bisa saja dilantik jadi jaksa agung. Hal itu tidak melanggar UU.

KONFRONTASI - Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita menyayangkan Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan KPK dan PPATK sebelum menentukan siapa yang akan diangkat jadi menteri.

Tak hanya itu, Gurubesar Universitas Padjadjaran itu juga kecewa sikap KPK menerima tugas yang bukan wewenangnya.

"Baca lagi yg teliti dn cerdas psl 6 UU KPK," tegas Romli di akun Twitternya, @romliatma pagi ini.

KONFRONTASI-Ketua Divisi Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi menyatakan banyak kejanggalan dalam pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Kejanggalan itu dimulai dari payung hukumnya yakni Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.