UU

Hadapi Situasi Penuh Fitnah, Kebohongan, MUI Keluarkan Fatwa Anti-Hoax

KONFRONTASI -  Maraknya fitnah dan kabar palsu di media sosial yang lebih dikenal dengan sebutan hoax membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menyikapinya. Lembaga yang menjadi wadah musyawarah pada ulama, zuama dan cendekiawan muslim itu pun sedang menyiapkan fatwa untuk mengharankan hoax.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengatakan, pihaknya merasa perlu membuat fatwa tentang hoax yang sering kali membuat gaduh suasana di masyarakat. "Kita akan adanya fatwa tentang media sosial," ujar Anwar saat dikonfirmasi, Jumat (3/2).

Terkesan Dipaksakan Meneg BUMN Rinso, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Langgar UU

JAKARTA- Pengamat Kebijakan Publik, Agung Pambagyo menilai proyek pembangunan kereta cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung yang dicanangkan Meneg BUMN Rini Soemarno (Rinso) dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Tata Ruang.

Menurutnya, meski proyek tersebut sudah memiliki landasan hukumnya seperti Perpres No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta -Bandung namun proyek itu juga melanggar UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

DPR dan pemerintah Loloskan UU pro-Koruptor?

KONFRONTASI- Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan sedang meggodok UU baru bersama DPR. UU yang bakal membuat bergembira riang para koruptor. Bukan saja cukong pengemplang pajak, tapi juga para pencuri secara menyeluruh yang berhasil melarikan uang curiannya ke luar negeri. 

Betapa tidak, UU yang sedang digoodok itu, terkait dengan  tax amnesty atau kebijakan pengampunan pajak agar semua orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri bisa ditarik kembali.

Lawrence Tegaskan SK Menkumham Sesuai UU

Konfrontasi - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Lawrence Siburian, menegaskan bahwa surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sesuai amanah undang-undang dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG).

"Pernyataan mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Laica Marzuki, yang menyebutkan Menkumham melanggar undang-undang karena membuat keputusan yang tidak sejalan dengan keputusan MPG, adalah tidak tepat," kata Lawrence Siburian ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Selasa (21/4).

Kisruh APBD, Ahok Kembali Tuding Menteri Tjahjo Tak Paham UU

KONFRONTASI - Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait APBD DKI 2015 akan dijalankan Ahok sapaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun,  Ahok tetap menilai Kemendagri tidak paham UU dan memanfaatkan kekuasaannya. Karena keputusan Kemendagri mengesahkan APBD DKI 2015 sebesar Rp69,286 triliun. 

Sebagaimana diketahui, DKI menggunaakn APBD 2014 sebagai pagu anggaran tahun ini. Besaran APBD 2014 sendiri senilai Rp72,9 triliun. Ahok tetap menuntut agar Kemendagri mengubah hasil keputusan APBD 2015.

Ketua PBNU: Keputusan MK Membatalkan UU SDA Patut Diapresiasi

Konfrontasi - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maksum Machfoedz menilai, keputusan MK tersebut sangat patut diapresiasi.

“Banyak masalah dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Bahkan, sudah sampei level tidak berdaulat,” ujarnya, Selasa (24/2).

Pengangkatan Plt Kapolri Melanggar Undang-Undang No. 2 / 2002

JAKARTA, KONFRONTASI — Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, langkah Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang memberhentikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman dan mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri adalah keliru. Langkah ini tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Yusril, yang mewakili unsur pemerintah terkait pembahasan RUU Kepolisian, mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan satu paket.

Pages