16 August 2018

UU Terorisme

Kalau Ada Masalah dengan UU Terorisme, Jangan DPR Dijadikan Kambing Hitam Lagi

KONFRONTASI - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pemerintah terkait RUU Terorisme yang baru disahkan menjadi UU.

"Dengan disahkan UU ini maka sekarang bola ada di tangan pemerintah. Dan hari ini kami akan mengupayakan mengirim surat hasil keputusan ini ke pemerintah supaya segera diundangkan," ujar Bambang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Politisi Golkar ini berharap pemerintah untuk dapat melaksanakan amanat UU Terorisme tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Diberi Waktu 100 Hari Terbitkan PP Terorisme

KONFRONTASI - Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii mengatakan UU Terorisme hasil revisi yang baru disahkan akan berlaku setelah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait terorisme. "Setiap UU butuh turunan dalam hal ini peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana," ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Romo Syafii di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Romo Syafii menyebutkan bahwa ada tenggat waktu kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan itu, yaitu 100 hari setelah UU disahkan.

HNW Minta Jokowi Tegur Penghambat Revisi UU Terorisme

KONFRONTASI -   Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajaran pemerintah yang menunda pengesahan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Jokowi: Jika Juni UU Terorisme Belum Disahkan, Saya Akan Keluarkan Perppu

KONFRONTASI -  rian-kementerian yang terkait yang berhubungan dengan revisi undang-undang tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu," kata Jokowi di JI Expo Jakarta, Senin (14/5/2018) seusai menghadiri peresmian Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018.
   
Menurut Jokowi, DPR dapat menyelesaikan RUU tersebut pada sidang mendatang yaitu 18 Mei 2018.
   

UU Terorisme dan Penguatan Kerja Bersama Kunci Penanggulangan Terorisme Kedepan

KONFRONTASI - Keberadaan Undang-Undang (UU) Terorisme dan peningkatan kerja bersama antar lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah menjadi kunci keberhasilan penanggulangan terorisme kedepan. Selain itu, modernisasi serta penguatan langkah pencegahan (preventif) dibandingkan penindakan (kuratif), juga membuat penanggulangan terorisme akan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menkumham Minta DPR Cepat Selesaikan Revisi UU Terorisme

Konfrontasi - Pemerintah telah menyerahkan draf revisi UU Terorisme ke DPR. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta agar DPR segera meloloskan UU tersebut.

"Saya juga minta teman-teman dari DPR itu segera meloloskan revisi UU Terorisme, yang sekarang sedang digarap di DPR, karena kita perlu," kata Wiranto di Gedung Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Pimpinan DPD: Revisi UU Terorisme Harus Cermat

Konfrontasi - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad menilai revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan secara cermat karena menyangkut ekses penindakannya.

"Revisi harus cermat karena keinginan dan ekses yang terjadi dalam penindakan lalu memperbaiki UU," katanya di Nusantara III, Jakarta, Selasa (16/2).

Revisi UU Terorisme Kepentingan Siapa?

KONFRONTASI - Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Terorisme belum waktunya direvisi. Selain masih relatif berusia muda, aksi terorisme di Indonesia intensitasnya dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan.

Demikian disampaikan Ketua Presidium IPW Neta S Pane pada diskusi 'Revisi UU Terorisme' di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2).

"IPW belum melihat urgensi dari revisi UU Terorisme, sebab usianya baru tiga belas tahun. Di sisi lain aksi terorisme di Indonesia setiap tahun mengalami penurunan," kata Neta

Luhut Panjaitan Beberkan Poin Penting Revisi UU Terorisme

KONFRONTASI - Draf Revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memuat mengenai definisi dan kriteria mengenai terorisme. "Jadi definisi tentang teror, kekerasan itu masuk, nanti kita bisa kelompokkan, kalau mereka masuk kriteria itu ya masuk," kata Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Pekan Depan, Pemerintah Serahkan Revisi UU Terorisme ke DPR

Konfrontasi - Pemerintah baru akan mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pekan depan. Draf perubahan masih digodok hingga hari ini oleh jajaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, kementeriannya akan menyelesaikan hingga hari ini, sehingga bisa langsung diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya masuk ke DPR.

Pages