UU ITE

Ferdian dan Dua Temannya Jadi Tersangka, Dijerat UU ITE dan Terancam 12 Tahun Penjara

Konfrontasi - Pelaku kasus candaan alias 'prank' bantuan sembako berisi sampah, Ferdian Paleka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia terancam 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar.

Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya menjerat Ferdian bersama dua rekannya TF dan A dengan Pasal 45 ayat 3 UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik, Pasal 36, dan Pasal 51 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

UU ITE Pasal Karet yang Makan Banyak Korban

KONFRONTASI-Pentolan band Dewa, Ahmad Dhani telah menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman penjara setahun atas kasus pelanggaran UU ITE.

Pelanggaran UU ITE yang menjerat Dhani adalah cuitan di akun Twitter Ahmad Dhani, @AHMADDHANIPRAST pada tahun 2017 silam.

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyampaikan pengesahan RKUHP membuat seseorang terjerat pasal karet.

Salah satunya, kata dia, seperti yang dialami Ahmad Dhani yang tersandung UU ITE.

Polres Tuban: Perekam dan Pengunggah Video Mesum Pelajar SMK Bisa Dijerat UU ITE

Konfrontasi - Satu dari tujuh pelajar SMK dalam video mesum yang viral di media sosial di Tuban, Jawa Timur bisa dijerat Undang-Undang (UU) ITE.

Pelajar perempuan berinisial C itu diketahui yang merekam dan mengunggah perbuatan asusila rekannya ke media sosial WhatsApp.

“Selain tindak pencabulan, juga ada unsur pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebab, si C ini sengaja menyebarkan video mesum tersebut di media sosial,” Kapolres Tuban, AKBP Nanang Haryono, Jumat (4/10/2019).

Rizal Ramli di Kampus UGM: Jokowi Sengaja Gunakan UU ITE untuk Berangus Demokrasi

UGM,BULAKSUMUR- YOGYAKARTA- Tokoh nasional/ teknokrat senior Dr Rizal Ramli mengatakan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) tidak ada itikad untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahkan, kata dia, Jokowi sengaja menggunakan UU itu untuk memberangus demokrasi di Indonesia.

Rizal Ramli, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, mengungkapkan bahwa dirinya pernah melontarkan pertanyaan yang sama kepada dua capres yang bertarung di Pemilu 2019. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan revisi UU ITE yang menjadi polemik saat ini.

Forum Prabowo-Sandi Centre (Sriwijaya Centre): Mengapa UU ITE harus dicabut/direvisi?

KONFRONTASI- Prabowo-Sandi berjanji  mencabut/merevisi sejumlah pasal UU ITE karena berwatak 'panopticon'. Mengapa UU ITE harus dicabut/direvisi? Di bawah ini pandangan Herdi Sahrasad, Dosen senior Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina dan pakar politik dan Islamisme/Radikalisme/Terorisme Univ.Paramadina, mantan visiting Fellow di Monash University Australia, Cornell University New York, UC Berkeley USA dan Marburg/Leiden University, Jerman. Aktivis senior Gerakan 1998 dan anggota INDONESIA DEMOCRACY MONITOR (INDEMO)

Rizal Ramli: Joko Widodo Belum Bisa Jawab Soal Revisi UU ITE, Prabowo Komit untuk Revisi

KONFRONTASI- Sebagai negara demokratis, keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) saat ini justru menurunkan nilai demokrasi di Indonesia.

Asumsi itu terbukti dari Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan BPS turun dari nomor 49 tahun 2014, dan sekarang ini 2018 menjadi ke-65.

Hal itu disampaikan oleh ekonom senior  sekaligus tokoh nasional Rizal Ramli saat ditemui Tribun Jabar di Jalan Sumatera No 31 Kota Bandung, Selasa (12/3/2019).

UU ITE, Alat Kekuasaan Membungkam Kritisme Publik?

Oleh: Muslim Arbi (Koordinator Gerakan Perubahan (GarpU)

 

 

Bertempat di Hotel Istana Nganjuk Jawa Timur, LBH Pelita Umat Cabang Nganjuk, menggelar diskusi dengan pembicara, selain penulis adalah Ahmad Khozinudin SH, Ketua LBH Pelita Umat.

Diskusi yang di awali dengan Pembacaan Ayat Suci Al Quran itu terlihat sangat antusias dan penuh semangat.

Pages