UU Cipta Kerja

Ternyata Jokowi Tak Main-Main, Beri Perintah Tegas ke Idham Azis, 34 Gubernur Dilarang Tolak UU Cipta Kerja

KONFROTASI -   Tak main-main, Jokowi beri perintah tegas ke Idham Azis, 34 Gubernur dilarang tolak UU Cipta Kerja.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi perintah tegas kepada Kepolisian yang dipimpin Kapolri Idham Azis untuk menindak pelaku pidana di unjukrasa menolak Omnibus Law.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Gubernur se-Indonesia satu suara mendukung UU Cipta Kerja.


Diketahui, beberapa Gubernur tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja.

Jagat TikTok Heboh, Video Wanita Diduga 'Simpanan' DPR Protes Pengesahan UU Omnibus Law

Konfrontasi - Jagad dunia maya dihebohkan dengan sejumlah konten terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Kontennya berisi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, tapi dikemas dengan cara yang unik.

Kumpulan konten tolak UU Cipta kerja itu dirangkum oleh akun Twitter @Tasyavww. Dia menghimpun rangkaian video pengakuan para simpanan anggota DPR. Tidak hanya perempuan, ada pula Tiktok laki-laki yang mengaku simpanan ibu dewan.

Sebanyak 22 video dalam utas yang diunggah berasal dari berbagai daerah.

Lanjutkan Aksi Protes Omnibus Law UU Cipta Kerja, Mahasiswa Demo di Istana

KONFRONTASI -   Ribuan mahasiswa berencana menggelar aksi demo ke Istana Merdeka besok. Diperkirakan ada lebih dari 5.000 mahasiswa dari 300 kampus di seluruh Indonesia yang bergabung dalam aksi ini.
"Kami dari Aliansi BEM SI akan melaksanakan aksi nasional yang dilaksanakan terpusat di Istana Merdeka pada 8 Oktober 2020 dan akan ada aksi serentak menuju tanggal 8 Oktober 2020 di wilayah masing-masing," kata Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah ketika dihubungi, Selasa (7/10/2020).

Sejak Awal Muhammadiyah Tegas Minta UU Cipta Kerja Disetop

KONFRONTASI -   Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyampaikan, sejak awal Muhammadiyah meminta kepada DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Selain karena masih dalam masa pandemi Covid-19, di dalam RUU itu juga banyak pasal yang kontroversial.

Tolak UU Cipta Kerja, Guru Besar UGM Serukan Pembangkangan Sipil

KONFRONTASI -   Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenal Arifin Mochtar, mengajak masyarakat untuk menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR dan Pemerintah pada Senin (5/10/2020).

Namun, kata dia, tidak cukup hanya menyatakan sikap penolakan saja terhadap UU Cipta Kerja itu.

Melainkan, perlu dibarengi dengan desakan atau tekanan dari publik secara meluas. Terlebih, banyak pihak dirugikan dari adanya peraturan tersebut.

UGM : UU Cipta Kerja liberal kapitalistik, mengutamakan sumber daya ekstraktif

KONFRONTASI -    Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR menyulut protes keras dari kalangan akademisi.

Mereka berpandangan, RUU Cipta Kerja ini cacat hukum karena pembahasannya tidak transparan dan mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum serta bertentangan dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Reaksi Fahri Hamzah dan Fadli Zon Buntut Disahkan UU Cipta Kerja

KONFRONTASI -  RUU Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR kemarin Senin (5/10/2020).

Pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menjadi kontroversi karena mendapat penolakan dari sejumlah aksi demo itu juga mengundang reaksi politikus.

Termasuk dua tokoh yang dikenal sebagai oposisi pemerintah, yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Para mantan petinggi DPR RI pada 2014-2019 itu menyoroti berlakunya UU Cipta Kerja yang kemudian menuai protes dari buruh melalui aksi unjuk rasa.

Pages