UU Cipta Kerja

7 Pernyataan Sikap Forum Rektor Indonesia Soal UU Cipta Kerja, Nomor 3 Khusus untuk DPR dan Pemerintah

Polemik yang ditimbulkan setelah pengesahan RUU Cipta Kerja mendapat sorotan Forum Rektor Indonesia (FRI).

Ada tujuh pernyataan sikap FRI yang ditandatangani Ketua Prof Dr Arif Satria dan Wakil Ketua Dr HM Nasrullah Yusuf SE MBA.

 
Prof Arif mengaku, FRI bisa memahami lahirnya RUU Cipta Kerja karena dorongan investasi untuk penyediaan lapangan kerja dapat menjadi solusi atas masalah bertambahnya angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta orang per tahun dan adanya sekitar 5 juta pengangguran baru.

Sekjen DPR Konfirmasi Naskah Final UU Cipta Kerja Jadi 812 Halaman

KONFRONTASI  -    Jumlah halaman naskah final omnibus law UU Cipta Kerja berubah kembali, kini jadi 812 halaman. Hal itu dikonfirmasi Sekjen DPR Indra Iskandar.
"Iya, 812 halaman itu yang final," kata Indra saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).

Indra menjelaskan alasan berubahnya draf naskah UU Cipta Kerja tersebut. Ia menyinggung soal berubahnya format dalam draf.

"Itu karena dengan format legal yang lebih panjang," ungkapnya.

Bongkar Akal-akalan UU Cipta Kerja, INDEF: Bukan untuk Pekerja dan Petani Indonesia!

KONFRONTASI -  UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu terus menuai penolakan di berbagai penjuru nusantara. Bahkan tak heran, unjuk rasa yang dilakukan oleh Buruh dan mahasiswa serta elemen masyarakat berujung bentrokan di berbagai daerah termasuk Jakarta yang dipusatkan di Istana Negara.

Menanggapi hal ini, ekonomi  Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menjelaskan secara rinci sebetulnya apa yang mendasari masyarakat menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pak Mahfud, Bapak Berani Tanggung Jawab UU Cipta Kerja di Akhirat?

KONFRONTASI -    Penulis sekaligus redaktur media online Puthut EA memberi sentilan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait Undang-Undang Cipta Kerja, yang baru saja disahkan DPR, Senin (5/10).

Ia mempertanyakan kepada Mahfud atas pertanggungjawabannya terhadap UU Ciptaker yang isinya banyak merugikan rakyat. Baca Juga: Mahfud MD Minta Masyarakat Indonesia Bersyukur Karena...

Puskapkum Dorong Presiden dan DPR Lakukan Legislative Review Terhadap UU Cipta Kerja

KONFRONTASI - Penjelasan Presiden mengenai UU Cipta Kerja ke publik nyatanya tak mengakhiri polemik atas UU Cipta Kerja ini. Tudingan mengenai sejumlah substansi norma di UU Cipta Kerja sebagai informasi bohong (hoax), tidak menghentikan polemik yang terjadi. Sejumlah substansi yang disebut bersumber dari informasi hoax nyatanya secara substansi tetap dianggap bermasalah.

Demikian pernyataan pers Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) yang diterima redaksi Senin (12/10) di Jakarta.

Kritisi UU Cipta Kerja, Hotman Paris Minta Masyarakat Indonesia Selamatkan Diri dan Keuangan

KONFRONTASI -   Keadaan Indonesia saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat, terjadi juga aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang justru malah berakhir ricuh.

Tak hanya menimbulkan kerusakan di beberapa fasilitas publik, aksi demonstrasi tersebut juga dikhawatirkan akan membuat lonjakan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Karena, seperti yang kita tahu, sejumlah demonstrasi tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Ini 7 Tuntutan Keras FPI, GNPF, & PA 212 Terkait UU Cipta Kerja

KONFRONTASI -   Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI), GNPF, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 akhirnya menyampaikan pernyataan resmi terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Menurut FPI dan kawan-kawan, disahkannya UU tersebut bertujuan untuk memuluskan kepentingan asing dan China.

Oleh karena itu, mereka menolak UU yang diusulakn oleh pemerintahan Jokowi tersebut.

MUI Dukung UU Ciptaker Digugat ke MK

KONFRONTASI-Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengeluarkan maklumat terkait gelombang penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. MUI DKI Jakarta mempersilakan bagi pihak yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada Senin 5 Oktober 2020 untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jawaban Adem dari Mantan Ketua MK Pertama, Prof Jimly: Lakukan Judical Review UU Ciptaker atau Siapkan untuk 2024

Konfrontasi - Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie mendukung langkah serikat buruh yang berencana mengajukan judicial review UU Cipta Kerja atau Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia mengatakan, karena RUU Ciptaker telah disetujui DPR menjadi UU, maka demokrasi kuantitatif sudah membuat keputusan final. Artinya secara materil, UU itu sudah selesai.

Sindir Orang yang Lupa Pancasila, Nikita Mirzani Tak Takut Disomasi Tim Puan Maharani

Konfrontasi - Nikita Mirzani kembali menjadi perhatian setelah menyentil Ketua DPR RI Puan Maharani, yang diduga mematikan mikropon seorang anggota dewan, saat pengesahan RUU Cipta Kerja.

Akibatnya, Nikita Mirzani pun disomasi oleh Puan Maharani Gema Puan Maharani Nusantara (GPMN). Somasi tersebut diabaikan Niki, janda tiga anak itu pun terancam dilaporkan ke polisi.

Pages